PMII Komisariat Unisda Lamongan

AKSI 100Hr Kepemimpinan FAHAM

2010-11-29T18:35:00.001+07:00

Lamongan - Puluhan mahasiswa Lamongan tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi jalan mundur menolak rencana pembangunan gedung DPRD Lamongan yang baru.

Puluhan mahasiswa ini memulai aksinya di Alun-Alun Kota Lamongan ini menuntut agar rencana pembangunan gedung DPRD Lamongan menelan biaya Rp 37 miliar dihentikan. Para mahasiswa juga menggelar aksi teatrikal tentang penderitaan rakyat Lamongan dengan berjalan merangkak.

Salah seorang korlap aksi PMII Lamongan, Agus mengatakan, pembangunan gedung baru DPRD lamongan dirasa belum diperlukan apalagi di tengah-tengah penderitaan rakyat Lamongan seperti saat ini.

"Pembangunan gedung baru DPRD yang menelan biaya Rp 37 miliar itu hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja," kata Agus dalam orasinya, Kamis (25/11/2010).

Lebih baik, kata Agus, uang yang sebesar Rp 37 miliar itu dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Agus menegaskan, alangkah lebih baik jika anggaran pembangunan gedung baru DPRD Lamongan dialihkan ke pembangunan bidang pendidikan atau pembangunan jalan yang sampai saat ini masih buruk.

"Pembangunan gedung baru DPRD Lamongan jelas-jelas tidak pro rakyat," tegasnya.

Selain menggelar aksi jalan mundur, para mahasiswa ini juga mencoba meruwat kantor Pemkab Lamongan dan gedung DPRD lamongan. Ruwatan yang digelar mahasiswa ini dengan cara melempari garam, air dan bunga ke arah kantor DPRD lamongan dan Pemkab Lamongan.

Sayang hingga aksi mahasiswa ini berakhir tidak ada seorangpun pejabat yang
menemui para pengunjuk rasa.

Aliansi Mahasiswa Peduli UNISDA (AMPU)

2010-04-12T14:52:00.002+07:00

[ Senin, 12 April 2010 ]
Mahasiswa Unisda Gelar Unjuk Rasa
LAMONGAN - Sekitar 100 mahasiswa Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan menggelar aksi unjuk rasa kemarin. Mereka menuntut perbaikan fasilitas dan sistem birokrasi kampus.

Aksi tersebut diawali dengan melakukan sweeping ke ruang-ruang perkuliahan untuk mengajak mahasiswa lain ikut aksi. Akibat tindakan itu, proses perkuliahan sempat terhambat. Aksi mahasiswa tersebut kemudian dilanjutkan ke kantor rektor. Di depan kantor pimpinan kampus tersebut, mereka melakukan orasi dan membakar ban bekas serta membakar kursi fasilitas kampus.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan aksi teatrikal yang digambarkan sebagai bentuk matinya sistem birokrasi di kampusnya. Dalam aksi tersebut tidak ada satu pun perwakilan kampus yang menemui mereka. Selanjutnya para mahasiswa tersebut melakukan penyegelan kantor rektor dengan kayu dan poster-porter tuntutan mereka.

Koordinator aksi, Ali Fuad mengatakan, aksi yang mereka lakukan untuk menuntut pihak kampus agar memberikan fasilitas dan perbaikan birokrasi kampus. Antara lain, berupa penurunan biaya perkuliahan dan transparansi birokrasi kampus. Serta, dilengkapinya fasilitas kampus seperti penambahan gedung perkuliahan dan tempat parkir. ''Kami akan terus melakukan aksi kalau tuntutan kami tidak dire spon,'' ujarnya.
Rektor Unisda Afif Hasbullah ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui persis soal aksi tersebut. ''(Unjuk rasa) seperti itu biasa di kampus. Tapi saya belum mengetahui persisnya karena sedang di luar kota,'' ujarnya ketika dikonfirmasi via ponsel. (feb/wid)

Pengumuman Refleksi Akhir Tahun

2010-01-01T15:36:00.003+07:00

Sehubungan akan dadakanya:
1. REFLEKSI TAHUNAN (Akhir Tahun)
2. PELANTIKAN PR.PMII Permata Fisip Unisda
3. REFRESING ILMIAH PK.PMII Unisda

Pada : Tanggal 11-12 Januari 2010 di Batu Malang, maka Sahabat-sahabati Warga PMII Unisda yang berkenan ikut, segera mendaftarkan dirinya di Base Camp PMII Unisda dengan kontribusi sebesar Rp 25.000,-.

Pendaftaran paling lambat tanggal 07 desember 2010.

Trimakasih...
Salam Pergerakan...

Bangsa Korupsi?

2009-12-23T17:27:00.001+07:00

Hari Anti Korupsi....aiiih, apa pula ini?

Semua yang pada mau "demo" itu sudahkah melakukan introspeksi diri? Benarkah dia tak pernah korupsi juga?

Apa sih korupsi? apakah ini termasuk menggunakan dan memanfaatkan apapun yang bukan seharusnya? Artinya, dosen yang harusnya kerja tapi milih leha2 berkebun atau masak di rumah, mahasiswa yang harusnya kuliah tapi memilih main gap dekat terminal itu juga korupsi? Apakah berfesbuk ria di kantor, pake jaringan internet kantor, walau di luar jam kantor, juga korupsi?

Saya sungguh khawatir, jika jawabannya ya untuk pertanyaan-pertanyaan di atas....apakah itu artinya hampir semua anak bangsa ini koruptor? Kenapa koq hampir semua anak bangsa koruptor? Apakah ini artinya pendidikan berkontribusi juga di dalamnya?

Mungkin ya....sebab, ketika guru, dosen, dan sekolah/kampus membiarkan kecurangan akademik terjadi, itu sama saja memberikan pesan pendidikan bahwa kecurangan di tempat lain - termasuk korupsi - bisa diterima.

Ketika dosen dan guru membiarkan muridnya menyontek, bahkan dia juga 'menyontek' ketika sekolah, ketika kita semua bahkan memuji sang "high achiever" - mereka yang memperoleh nilai tinggi - walau kita semua tahu bahwa itu diperoleh dari menyontek, maka kita sedang memberikan "pesan" kepada anak didik bahwa "It's OK mencuri dan bahkan menjadi bangga dengan hasilnya". Akibatnya, tidak heran jika sekarang, tidak banyak yang "malu" dengan harta hasil korupsi....bahkan banyak yang menjadi bangga....wuuuiiiihh....

Sebelum kita berteriak-teriak, menghujat siapapun.....sudahkah kita melihat ke dalam diri "apakah aku juga bukan koruptor?"....apakah aku tidak nyontek waktu sekolah (kemudian bangga dengan kelulusan yang tidak halal itu)?...hhhh.....

Kita kerap melihat "korupsi" sebagai suatu tindakan mengambil uang (keuntungan) dalam jumlah besar, sangat besar. No no no...korupsi terjadi ketika kita menggunakan apapun yang bukan hak kita, untuk apapun yang bukan itu tujuan keberadaan/ketersediaannya....Korupsi itu tidak berskala.....dan korupsi itu bukan cuman tindakan tapi lebih banyak dimulai dari mentalitas yang korup...

Dokument MAPABA '09

2009-12-23T16:42:00.003+07:00

Alhamdulillah MAPABA 2009 mendapatkan 160 Anggota Baru, semoga mereka bisa meneruskan perjuangan. dan rencana selanjutnya ada MAPABA lanjutan di bulan Januari 2010.

Do'akan Sahabat-Sahabati....

Makna Kurban | Selamat Hari Raya Idul Adha 1430 H

2009-11-27T20:00:00.003+07:00

Idul Adha dan peristiwa kurban yang setiap tahun dirayakan umat muslim di dunia seharusnya tak lagi dimaknai sebatas proses ritual, tetapi juga diletakkan dalam konteks peneguhan nilai-nilai kemanusiaan dan spirit keadilan, sebagaimana pesan tekstual utama agama. Kurban dalam bahasa Arab sendiri disebut dengan qurbah yang berarti mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ritual Idul Adha itu terdapat apa yang biasa disebut udlhiyah (penyembelihan hewan kurban). Pada hari itu kita menyembelih hewan tertentu, seperti domba, sapi, atau kerbau, guna memenuhi panggilan Tuhan. Idul Adha juga merupakan refleksi atas catatan sejarah perjalanan kebajikan manusia masa lampau, untuk mengenang perjuangan monoteistik dan humanistik yang ditorehkan Nabi Ibrahim. Idul Adha bermakna keteladanan Ibrahim yang mampu mentransformasi pesan keagamaan ke aksi nyata perjuangan kemanusiaan. Dalam konteks ini, mimpi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Ismail, merupakan sebuah ujian Tuhan, sekaligus perjuangan maha berat seorang Nabi yang diperintah oleh Tuhannya melalui malaikat Jibril untuk mengurbankan anaknya. Peristiwa itu harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama, yang menunjukkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan seorang Ibrahim pada titah sang pencipta. Bagi Ali Syari’ati (1997), ritual kurban bukan cuma bermakna bagaimana manusia mendekatkan diri kepada Tuhannya, akan tetapi juga mendekatkan diri kepada sesama, terutama mereka yang miskin dan terpinggirkan. Sementara bagi Jalaluddin Rakhmat (1995), ibadah kurban mencerminkan dengan tegas pesan solidaritas sosial Islam, mendekatkan diri kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Dengan berkurban, kita mendekatkan diri kepada mereka yang fakir. Bila Anda memiliki kenikmatan, Anda wajib berbagi kenikmatan itu dengan orang lain. Bila Anda puasa, Anda akan merasa lapar seperti mereka yang miskin. Ibadah kurban mengajak mereka yang mustadh’afiin untuk merasakan kenyang seperti Anda. Atas dasar spirit itu, peringatan Idul Adha dan ritus kurban memiliki tiga makna penting sekaligus. Pertama, makna ketakwaan manusia atas perintah sang Khalik. Kurban adalah simbol penyerahan diri manusia secara utuh kepada sang pencipta, sekalipun dalam bentuk pengurbanan seorang anak yang sangat kita kasihi. Kedua, makna sosial, di mana Rasulullah melarang kaum mukmin mendekati orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki, akan tetapi tidak menunaikan perintah kurban. Dalam konteks itu, Nabi bermaksud mendidik umatnya agar memiliki kepekaan dan solidaritas tinggi terhadap sesama. Kurban adalah media ritual, selain zakat, infak, dan sedekah yang disiapkan Islam untuk mengejewantahkan sikap kepekaaan sosial itu. Ketiga, makna bahwa apa yang dikurbankan merupakan simbol dari sifat tamak dan kebinatangan yang ada dalam diri manusia seperti rakus, ambisius, suka menindas dan menyerang, cenderung tidak menghargai hukum dan norma-norma sosial menuju hidup yang hakiki. Bagi Syari’ati, kisah penyembelihan Ismail, pada hakikatnya adalah refleksi dari kelemahkan iman, yang menghalangi kebajikan, yang membuat manusia menjadi egois sehingga manusia tuli terhadap panggilan Tuhan dan perintah kebenaran.

Ismail adalah simbolisasi dari kelemahan manusia sebagai makhluk yang daif, gila hormat, haus pangkat, lapar kedudukan, dan nafsu berkuasa. Semua sifat daif itu harus disembelih atau dikorbankan. Pengorbanan nyawa manusia dan harkat kemanusiaannya jelas tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dan agama mana pun. Untuk itu, Ibrahim tampil menegakkan martabat kemanusiaan sebagai dasar bagi agama tauhid, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad dalam ajaran Islam. Ali Syari’ati mengatakan Tuhan Ibrahim itu bukan Tuhan yang haus darah manusia, berbeda dengan tradisi masyarakat Arab saat itu, yang siap mengorbankan manusia sebagai “sesaji” para dewa. Ritual kurban dalam Islam dapat dibaca sebagai pesan untuk memutus tradisi membunuh manusia demi “sesaji” Tuhan. Manusia, apa pun dalihnya, tidak dibenarkan dibunuh atau dikorbankan sekalipun dengan klaim kepentingan Tuhan. Lebih dari itu, pesan Iduladha (Kurban) juga ingin menegaskan dua hal penting yang terkandung dalam dimensi hidup manusia (hablun minannas). Pertama, semangat ketauhidan, keesaan Tuhan yang tidak lagi mendiskriminasi ras, suku atau keyakinan manusia satu dengan manusia lainnya. Di dalam nilai ketauhidan itu, terkandung pesan pembebasan manusia dari penindasan manusia lainnya atas nama apa pun. Kedua, Idul Adha juga dapat diletakkan dalam konteks penegakan nilai-nilai kemanusiaan, seperti sikap adil, toleran, dan saling mengasihi tanpa dilatarbelakangi kepentingan-kepentingan di luar pesan profetis agama itu sendiri. Masalahnya, spirit kemanusiaan yang seharusnya menjadi tujuan utama Islam, dalam banyak kasus tereduksi oleh ritualisme ibadah-mahdah. Seakan-akan agama hanya media bagi individu untuk berkomunikasi dengan Tuhannya, yang lepas dari kewajiban sosial-kemanusiaan. Keberagamaan yang terlalu teosentris dan sangat personal itu, pada akhirnya terbukti melahirkan berbagai problem sosial dan patologi kemanusiaan. Alquran menganjurkan kita agar mengikuti agama Ibrahim yang hanif, lurus dan tidak menyimpang. Selain hanif, agama Ibrahim juga agama yang samaahah, yang toleran terhadap manusia lain. Pesan kurban harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi umat, seperti perwujudan kesejahteraan, keadilan, persaudaraan, dan toleransi. Sulit membayangkan jika banyak umat yang saleh secara ritual, khusyuk dalam berdoa, dan rajin berkurban, tetapi justru paling tak peduli pada tampilnya kemungkaran. Sekaranglah saatnya kita mewujudkan penegakan solidaritas dan keadilan sosial sebagaimana diajarkan Nabi Ibrahim, dan membumikan ajaran Ismail sebagai simbol penegakan nilai-nilai ketuhanan di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang kian individual, pragmatis, dan menghamba pada materi. Karena, seperti kata Rabindranath Tagore (1985), Tuhanmu ada di jalan di mana orang menumbuk batu dan menanami kebunnya, bukan di kuil yang penuh asap dupa dan gumaman doa para pengiring yang sibuk menghitung lingkaran tasbih.

MANAJEMEN AKSI

2009-11-14T13:06:00.001+07:00

1. Pra-aksi
Sebelum aksi, hal-hal yang perlu dilakukan adalah penyiapan baik secara substansi maupun secara teknis.

2. Substansi:
a. Target aksi:
Kampanye massa. Untuk kampanye (propaganda), bisa dengan rally damai keliling kota, dan tidak perlu menetapkan sasaran aksi (misalnya kantor-kantor pemerintah). Sasaran kampanye adalah ke basis-basis massa. Tetapi untuk meraih opini publik, jangan lupa mengontak pers. Jika massa tidak mencukupi untuk rally, mungkin cukup aksi statis dengan orasi dan bagi-bagi selebaran. Penentuan titik aksi mesti melihat konsentrasi massa rakyat.
Mengajukan tuntutan. Aksi kayak gini biasanya berkaitan dengan tuntutan ekonomis (sektoral) atau politis, atau mungkin campuran. Buruh misalnya menuntut pembatalan PHK sepihak, kenaikan upah, uang lembur dll. Petani menuntut sertifikasi tanah garapan, menuntut kenaikan bea impor beras, pengembalian dana cengkeh, dll. Mahasiswa menuntut SPP tidak dinaikkan, menolak pemecatan kawan mahasiswa, dll. Sasaran aksi: pabrik, Disnaker, P4P, P4D, Depnaker, Balaikota, Gubernuran, DPR, DPRD, kepolisian, kejaksaan, rektorat, dll.

Bentuk aksi bisa dilakukan untuk kampanye ke massa rakyat lain.
Bentrok. Aksi bentrok bertujuan meradikalisasi massa dan menaikkan opini ke publik. Aksi bentrok bisa menetapkan sasaran aksi, tetapi biasanya tidak penting apakah bisa nyampe ke sasaran atau nggak, karena biasanya tuntutan yang kelewat politis, sehingga diblokade aparat jauh dari sasaran aksi. Yang penting adalah tuntutan kita terkover oleh media dan menunjukkan ke masyarakat watak otoriter pemerintah (meskipun mengaku demokratis, reformis, populis, dsb).

b. Isu yang diangkat
Teknis aksi yang harus diperhatikan:
a. Penentuan rute aksi
Rute aksi harus benar-benar diperhitungkan untuk bisa menyapu massa di luar garapan kita, atau istilahnya titik-titik api revolusioner dan jalur-jalur insureksi.
b. Penyusunan perangkat aksi
Susunan perangkat aksi secara lengkap adalah:
Koordinator lapangan (korlap)/Komandan lapangan (danlap). Korlap bertanggung jawab penuh dan berwenang untuk menentukan keseluruhan aksi. Keputusan Korlap harus dipatuhi tanpa protes (sentralisme otoriter), adapun kritik baru bisa diajukan dalam evaluasi pasca-aksi. Jika aksi adalah aksi gabungan, danlap fungsinya hanya koordinator. Keputusan ditentukan berdasarkan kesepakatan simpul-simpul organ di lapangan. (Sewaktu diskusi bersama simpul-simpul organ, kepemimpinan aksi diambil alih oleh wakil danlap.) Korlap bisa berorasi, tapi untuk orasi harus ada tim sendiri.
Wakil Korlap (wakorlap). Fungsinya menggantikan Korlap jika berhalangan atau jika Korlap tertangkap.

Simpul organ atau simpul massa
Biasanya jika aksi gabungan. Simpul organ mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan massa.
Tim orator (propagandis). Tim ini fungsinya mempropagandakan isu ke massa-massa rakyat. Aksi.
Tim agitator. Fungsinya menyemangati massa aksi dengan meneriakkan yelyel dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan.
Tim keamanan. Berfungsi menjaga barisan tetap solid, mencegah masuknya intel ke dalam barisan dan mencegah provokasi dari massa jika aksi damai.
Tim sweeper. Berfungsi membuka jalan, menahan arus lalu-lintas dan mengecek situasi di jalur-jalur yang akan dilalui aksi.
Tim negosiasi. Fungsinya melakukan negosiasi dengan pihak sasaran aksi (jika menuntut sesuatu) dan negosiasi dengan aparat keamanan yang memblokir jalan.
Tim logistik. Harus menjaga keselamatan barang-barang logistik supaya tidak tertinggal atau dirampas aparat.
Tim medis. Bertanggung jawab penuh jika terjadi bentrokan dan luka-luka, siap pula de
Tim evakuasi. Mempersiapkan jalur-jalur evakuasi jika aksi direpresi dan memastikan jalur-jalur tersebut bersih dari intel dan aparat.
Tim humas. Fungsinya melobi pers dan melakukan konferensi pers.
Tim dokumentasi. Fungsinya mendokumentasikan aksi (foto atau video) dan mencatat kronologi aksi dari menit ke menit.
Posisi-posisi di atas bisa fleksibel (bisa saling merangkap atau ada yang ditiadakan), tetapi jika massa aksi lumayan besar alangkah baiknya posisi tersebut diisi semua.

c. Penyiapan logistik
Logistik yang perlu disiapkan:
Spanduk. Spanduk berisi tuntutan utama, ditulis ringkas dan langsung ke pokok persoalan. Spanduk utama di depan, spanduk lainnya bisa di samping. Di bawahnya dituliskan nama organ aksi (ukuran kecil).
Pengeras suara. Jumlahnya minimal satu (jika massa aksi kurang dari 100 orang), untuk massa yang besar diperlukan pengeras suara yang banyak untuk mengatur massa aksi dan untuk orasi ke massa rakyat.
Poster-poster. Akan lebih baik jika poster diberi gagang kayu sehingga lebih mudah membawanya (sekaligus bisa untuk senjata jika aksi bentrok). Poster dibuat sebanyak-banyaknya supaya banyak tuntutan bisa termuat.
Selebaran dan pernyataan sikap. Untuk ke massa rakyat dan pers supaya disiapkan selebaran dalam jumlah yang cukup. Di samping itu untuk pers bisa pula ada pernyataan sikap yang khusus, isinya lebih banyak daripada selebaran (isi dibuat sederhana).
Bendera. Bendera utama cukup satu di depan. Jika aksi gabungan, setiap organ boleh bawa benderanya sendiri-sendiri.
Umbul-umbul. Nama organ di spanduk biasanya kurang terbaca, untuk itu bisa memakai umbul-umbul.
Ikat kepala. Jika dana tidak memadai, ikat kepala bertuliskan nama organ aksi pun sudah cukup.
Tali rafia. Untuk aksi damai, supaya massa tidak terlalu cair bisa digunakan tali rafia. Tetapi lebih baik memakai barikade pagar betis.

Obat-obatan. Untuk P3K.
Alat komunikasi. Handphone cukup vital dalam aksi jika ada kejadian darurat.
Alat-alat pemukul. Bisa menyiapkan tongkat khusus (sebaiknya disembunyikan, dibawa oleh tim logistik dan baru dibagikan sewaktu siap bentrok). Bisa pula disamarkan dalam bentuk gagang poster, bendera dan umbul-umbul.
Batu-batu. Di lokasi bentrok, biasanya banyak terdapat batu-batuan. Tim logistik supaya mengatur posisi batu-batuan agar mudah dipungut oleh massa ketika bentrokan terjadi. Jika perlu batu-batuan sengaja dibawa ke lokasi aksi.
Bom molotov. Karena sangat riskan, sebaiknya disembunyikan baik-baik dan hanya dikeluarkan ketika ada komando. Untuk melempar molotov, supaya ada tim khusus yang memang sudah mahir dalam melempar (tidak mencelakakan diri atau sesama massa aksi).
Kamera. Untuk dokumentasi aksi.
Alat tulis dan arloji. Untuk mencatat kronologi aksi (prioritas HUMAS).

d. Koordinasi
Harus dipastikan bahwa semua perlengkapan siap dan pemberitahuan ke massa aksi pun sudah dilakukan dengan baik. Untuk itu sebaiknya ditetapkan sentral informasi yang sifatnya rahasia, hanya boleh diketahui oleh internal. Selain itu ditetapkan pula titik pertemuan akhir untuk evaluasi dan tempat koordinasi pasca-aksi, terutama jika terjadi bentrokan

e. Absensi
Wajib hukumnya, selain untuk mengetahui kekuatan massa, agar memudah pengontrolan apabila dalam keadaan refresip sekalipun, dan kita akan bisa melihat sejauh mana massa ikut melakukan kerja-kerja revolusioner tersebut ketika pemberangkatan, selama aksi, briefing dan pasca aksi.

Orasi-orasi pembukaan
Di isi oleh kolap/ propagandis orasi tentang tuuntutan /menyosialisasikan tuntutan2/lagu2 perjuangan untuk menambah semangat peserta aksi.

3. Bergerak
Waktu bergerak kolaplah yang ngasih komando/instruksi ke peserta aksi bahwa aksi siap di mulai atau di berangkatkan. Dalam perjalanan tim agitprop harus bisa memberi semangat terhadap peserta aksi melalui(Lagu-lagu yel-yel), tim sweeper yang harus sering memberi informasi langsung ke korlap karena tim ini yang mengetahui dulu bagaimana keadaan di depan atau rute aksi yang akan di lewati, keamanan mengontrol, mengawasi barisan biar nggak cair dan mengawasi intel/massa cair masuk barisan yang ingin memprovokasi (tegur jika melakukan provokasi), jika diblokade aparat, jika terjadi provokasi, negosiasi, menjaga semangat massa, bentrok, dan pasca-aksi.

4. Absensi dan Evaluasi
Korlap mengecek seluruh massa aksi melalui tim lapangan untuk memeriksa kelengkapan massa aksinya. Kemudian memimpin jalannya evaluasi demi laporan pertanggung jawabannya dan mengevaluasi seluruh kejadian lapangan apakah aksi berjalan seperti rencana dalam kesepakatan.

nilai-Nilai Dasar Pergerakan (NDP)

2009-11-14T13:02:00.000+07:00

Iftitah
Senantiasa memohon dan menjadikan Allah SWT sebagai sumber segala kebenaran dan tujuan hidup, Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PMI) berusaha menggali nilai-nilai ideal-moral yang lahir dari pengalaman dan keberpihakan insan warga pergerakan dalam bentuk rumusan-rumusan yang diberi nama Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII. Hal ini dibutuhkan untuk memberi kerangka, arti, motivasi pergerakan dan sekaligus memberikan legitimasi dan memperjelas terhadap apa saja yang akan dan harus dilakukan untuk mencapai cita-cita perjuangan sesuai dengan maksud didirikannya organisasi ini.

NDP ini adalah tali pengikat (kalimatun sawa’) yang mempertemukan semua warga pergerakan dalam ranah dan semangat perjuangan yang sama. Seluruh warga PMII harus memahami dan menginternalisasikan nilai dasar PMII itu, baik secara personal atau secara bersama-sama, dalam medan perjuangan sosial yang lebih luas dengan melakukan keberpihakan yang nyata melawan ketidak adilan, kesewenang-wenangan, kekerasan, dan tindakan-tindakan negatif lainnya. NDP ini, dengan demikian, memungkinkan warga PMII senantiasa memiliki kepedulian sosial yang tinggi (faqih fi mashalih al-khalqi fi al-dunya/ paham dan peka terhadap kemaslahatan makhluk di dunia)

ARTI, FUNGSI DAN KEDUDUKAN
ARTI NDP
NDP adalah nilai-nilai yang secara mendasar merupakan sublimasi nilai-nilai keIslaman (seperti kemerdekaan/ al-hurriyah, persamaan/ al-musawa, keadilan/ ’adalah, toleran/ tasamuh, damai (al-shulh), dll) dan ke Indonesiaan (keberagaman suku, agama, dan ras; beribu pulau; persilangan budaya) dengan kerangka pemahaman ahlussunnah wal jama’ah yang menjiwai berbagai aturan, memberi arah, mendorong, serta penggerak kegiatan-kegiatan PMII. Sebagai pemberi keyakinan dan pembenar mutlak, Islam mendasari dan memberi spirit dan élanvital pergerakan yang meliputi cakupan iman (aspek aqidah), Islam (aspek syari’ah) dan Ihsan (aspek etika, akhlak dan tasawuf) dalam upaya memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat (sa’adah ad-darain). Dan sebagai tempat semai dan tumbuh, Keindonesiaan memberi area berpijak, bergerak, dan memperkaya proses aktualisasi dan dinamika pergerakan.

Dalam upaya memahami, menghayati dan mengamalkan Islam tersebut, PMII menjadikan ahlussunnah wal jama’ah sebagai manhaj al-fikr sekaligus manhaj al-taghayyur al-ijtima’i (perubahan sosial) untuk mendekonstruksikan sekaligus merekonstruksi bentuk-bentuk pemahaman dan aktualisasi ajaran-ajaran agama yang toleran, humanis, anti-kekerasan, dan kritis-transformatif.

FUNGSI NDP
a. Kerangka Refleksi
Sebagai kerangka refleksi, NDP bergerak dalam pertarungan ide-ide, paradigma, nilai-nilai yang akan memperkuat tingkat kebenaran-kebenaran ideal. Ideal-ideal itu menjadi sesuatu yang mengikat, absolut, total, universal berlaku menembus keberbagaian ruang dan waktu (muhkamat, qoth’i). Kerangka refleksi ini, karenanya, menjadi moralitas sekaligus tujuan absolut dalam mendulang capaian-capaian nilai seperti kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kemanusiaan, dll.

b. Kerangka Aksi
Sebagai kerangka aksi, NDP bergerak dalam pertarungan aksi, kerja-kerja nyata, aktualisasi diri, pembelajaran sosial yang akan memperkuat tingkat kebenaran-kebenaran faktual. Kebenaran faktual itu senantiasa bersentuhan dengan pengalaman historis, ruang dan waktu yang berbeda-beda dan berubah-ubah, kerangka ini memungkinkan warga pergerakan menguji, memperkuat atau bahkan memperbarui rumusan-rumusan kebenaran dengan historisitas atau dinamika sosial yang senantiasa berubah. (Mutasyabihat, Dzonni)

c. Kerangka Ideologis
Pertama, Menjadi satu rumusan yang mampu memberikan proses ideologisasi di setiap kader secara bersama-sama, sekaligus memberikan dialektika antara konsep dan realita yang mendorong proses kreatif di internal kader secara menyeluruh dalam proses perubahan sosial yang diangankan secara bersama-sama secara terorganisir.
Kedua, Menjadi pijakan atau landasan bagi pola pikir dan tindakan kader sebagai insan pergerakan yang aktif terlibat menggagas dan proaktif memperjuangkan perubahan sosial yang memberi tempat bagi demokratisasi dan penghargaan terhadap HAM.

KEDUDUKAN NDP
1. NDP menjadi sumber kekuatan ideal-moral dari aktivitas pergerakan
2. NDP menjadi pusat argumentasi dan pengikat kebenaran dari kebebasan berfikir, berucap dan bertindak dalam aktivitas pergerakan.

RUMUSAN NILAI-NILAI DASAR PERGERAKAN
1. TAUHID
Mengesakan Allah SWT merupakan nilai paling asasi dalam sejarah agama samawi. Di dalamnya telah terkandung sejak awal tentang keberadaan manusia. (Al-Ikhlas, Al-Mukmin ayat 25, Al-Baqarah ayat 130-131)

PERTAMA, Allah adalah Esa dalam segala totalitas, dzat sifat dan perbuatan- perbuatanNya. Allah adalah dzat yang fungsional. Allah menciptakan, memberi petunjuk, memerintah dan memelihara alam semesta. Allah juga menanamkan pengetahuan, membimbing dan menolong manusia. Allah maha mengetahui, maha menolong, maha bijaksana, hakim maha adil, maha tunggal, maha mendahului dan maha menerima segala bentuk pujaan dan penghambaan. (Al-Hasyr ayat 22-24)

KEDUA, keyakinan seperti itu merupakan keyakinan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari alam semesta, serta merupakan manifestasi kesadaran dan keyakinan kepada ghaib. (Al-Baqoroh ayat 3, Muhammad ayat 14-15, Al-Alaq ayat 4, Al-Isro’ ayat 7)

KETIGA, oleh karena itu tauhid merupakan titik puncak, melandasi, memandu dan menjadi sasaran keimanan yang mencakup keyakinan dalam hati, penegasan lewat lisan dan perwujudan lewat perbuatan. Maka, konsekuensinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia harus mampu melarutkan dan menetaskan nilai-nilai tauhid dalam berbagai kehidupan serta tersosialisasikan hingga merambah sekelilingnya. (Al-Baqoroh ayat 30, Al A’raf ayat 129, An-Nahl ayat 62, Father ayat 39). Hal ini dibuktikan dengan pemisahan yang tegas antara hal-hal yang profan dan yang sacral. Selain Allah sebagai dzat yang Maha Kuasa, maka bisa dilakukan dekonstruksi dan desakralisasi atas-Nya. Sehingga tidak terjadi penghambatan pada hal-hal yang sifatnya profan, seperti jabatan, institusi, teks, orang dan seterusnya.

KEEMPAT, dalam memahami dan mewujudkannya, Pergerakan telah memilih ahlussunnah wal jama’ah sebagai metode pemahaman dan penghayatan keyakinan itu.

2. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH
Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia mencipta manusia sebaik-baik kejadian dan menganugerahkan kedudukan terhormat kepada manusia di hadapan ciptaanNya yang lain. (Al-Dzariyat ayat 56, Al-A’raf ayat 179, Al-Qashash ayat 27) Kedudukan seperti itu ditandai dengan pemberian daya pikir, kemampuan berkreasi dan kesadaran moral. Potensi itulah yang memungkinkan manusia memerankan fungsinya sebagai khalifah dan hamba Allah. Dalam kehidupan sebagai khalifah, manusia memberanikan diri untuk mengemban amanat berat yang oleh Allah ditawarkan kepada makhlukNya. Sebagai hamba Allah, (Shad ayat 82-83, Al-Hujurat ayat 4) manusia harus melaksanakan ketentuan-ketentuanNya. Untuk itu manusia dilengkapi dengan kesadaran moral yang selalu harus dirawat jika manusia tidak ingin terjatuh ke dalam kedudukan yang rendah. (Al-Imron ayat 153, Hud ayat 88)

Dengan demikian, dalam kedudukan manusia sebagai ciptaan Allah, terdapat dua pola hubung an manusia dengan Allah, yaitu pola yang didasarkan pada kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dan sebagai hamba Allah. (Al-an疥 165, Yunus ayat 14) Kedua pola ini dijalani secara seimbang, lurus dan teguh dengan tidak hanya menjalani yang satu dengan mengabaikan yang lain. (Shad ayat 72, Al-Hajr ayat 29, Al-Ankabut ayat 29) Sebab memilih salah satu pola akan membawa manusia kepada kedudukan dan fungsi manusia yang tidak sempurna. Sebagai akibatnya manusia tidak akan dapat mengejawantahkan prinsip tauhid secara maksimal.

Pola hubungan dengan Allah juga harus dijalani dengan ikhlas. (Al-Ra’d ayat 11) Artinya pola itu dijalani dengan mengharapkan keridlaan dari Allah. Sehingga pussat perhatian dengan menjalani dua pola ini adalah ikhtiar yang sungguh-sungguh. Sedangkan hasil optimal sepenuhnya kehendak Allah.(Al-hadid ayat 22) Dengan demikian berarti diberikan penekanan kepada proses menjadi insan yang mengembangkan dua pola hubungan dengan Allah. Dengan menyadari arti niat dan ikhtiar, akan muncul manusia-manusia yang mempunyai kesadaran tinggi, kreatif, dan dinamis dalam hubungan dengan Allah. Sekaligus didukung dengan ketakwaan dan tidak pernah pongah kepada Allah. (Al-Imron ayat 159)
Dengan karunia akal, manusia berfikir, merenungkan tentang kemahakuasaan-Nya, yakni kemahaan yang tidak tertandingi oleh siapapun. Akan tetapi manusia yang dilengkapi dengan potensi-potensi positif memungkinkan dirinya untuk menirukan fungsi ke mahakuasaan-Nya itu. Sebab dalam diri manusia terdapat fitrah uluhiyah, yakni fitran suci yang selalu memproyeksikan tentang kebaikan dan keindahan, sehingga tidak mustahil ketika manusia melakukan sujud dan dzikir kepada-Nya, berarti manusia tengah menjalani fungsi al-Quddus. Ketika manusia berbelah kasih dan berbuat baik kepada tetangga dan sesamanya, maka berarti ia telah memerankan fungsi ar-Rahman dan ar-Rahim. Ketika manusia bekerja dengan kesungguhan dan ketabahan untuk mendapatkan rizki, maka manusia telah menjalankan fungsi al-Ghoniyya. Dengan demikian pula, dengan peran ke-maha-an Allah yang lain, as-Salam, al-Mur’in dan sebagainya. (Al-Baqoroh ayat 213)
Di dalam melakukan pekerjaannya manusia diberi kemerdekaan untuk memilih dan menentukan dengan cara yang paling disukai. (Al-A’raf ayat 54, Hud ayat 7, Ibrahim ayat 32, An-Nahl ayat 3, Bani Isroil ayat 44, Al-Ankabut ayat 44, Luqman ayat 10, Al-Zamr ayat 5, Qaf ayat 38, Al-Furqon ayat 59, Al-Hadid ayat 4) Dari semua tingkah lakunya manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang telah diupayakan. Karenanya manusia dituntut untuk selalu memfungsikan secara maksimal kemerdekaan yang dimilikinya, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama di tengah-tengah kehidupan alam dan kerumunan masyarakat.(Al-Ra’d ayat 8, Al-Hajr ayat 21, Al-An’am ayat 96, Yasin ayat 38, Al-Sajadah ayat 12, Al-Furqon ayat 2, Al-Qomr ayat 49)

Sekalipun di dalam diri manusia dikaruniai kemnerdekaan sebagai esensi kemanusiaan untuk menentukan dirinya, namun kemerdekaan itu selalu dipagari oleh keterbatasna-keterbatasan, sebab perputaran itu semata-mata tetap dikendalikan oleh kepastian-kepastian yang maha adil dan bijaksana. Semua alam semesta selalu tunduk pada sunnah-Nya, pada keharusan universal atau taqdir. (Al-Baqoroh ayat 164, Al-Imron ayat 164, Yunus ayat 5, Al-Nahl ayat 12, Al-Rum ayat 22, Al-Jatsiyah ayat 3) Jadi manusia bebas berbuat dan berusaha untuk menentukan nasibnya sendiri, apakah dia menjadi mukmin atau kafir, pandai atau bodoh . Manusia harus berlomba-lomba mencari kebaikan, tidak terlalu cepat puas dengan hasil jerih payah dan karyanya.

3. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA
Kenyataan bahwa Allah meniupkan ruh-Nya kepada materi dasar manusia, menunjukkan bahwa manusia berkedudukan mulia diantara ciptaan Allah yang lain. Kesadaran moral dan keberaniannya untuk memikul tanggungjawab dan amanat dari Allah yang disertai dengan mawas diri menunjukkan posisi dan kedudukannya (al-Mu’minun,115). Memahami ketinggian eksistensi dan potensi yang dimiliki oleh manusia, manusia mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dengan lainnya.

Sebagai warga dunia, manusia harus berjuang dan menunjukkan peran yang dicita-citakan. Tidak ada yang lebih antara yang satu dengan lainnya, kecuali ketaqwaannya (al-Hujurat, 13). Setiap manusia memiliki kekurangan (at-Takatsur; al-Humazah; al-Ma’un;az-Zumar,49; al-Hajj,66) dan kelebihan, ada yang menonjol pada diri seseorang tentang potensi kebaikannya (al-Mu’minun, 57-61), tetapi ada pula yang terlalu menonjol potensi kelemahannya, karena kesadaran ini, manusia harus saling menolong, saling menghormati, bekerjasama, menasehati dan saling mengajak kepada kebenaran demi kebaikan bersama (QS. Ali Imran, 103; an-Nisa’, 36-39)

Manusia telah dan harus selalu mengembangkan tanggapannya terhadap kehidupan. Tanggapan tersebut pada umumnya merupakan usaha mengembangkan kehidupan berupa hasil cipta, rasa dan jarsa manusia. Dengan demikian, maka hasil itu merupakan budaya manusia yang sebagian dilestarikan sebagai tradisi dan sebagian dapat dirubah. Pelestarian dan perubahan selalu mewarnai kehidupan manusia, inipun dilakukan dengan selalu memuat nilai-nilai sehingga budaya yang bersesuaian bahkan yang merupakan perwujudan dan nilai-nilai tersebut dilestarikan, sedangkan budaya yang tidak bersesuaian dapat diperbarui.
Kerangka bersikap tersebut mengisyaratkan adanya upaya bergerak secara dinamis, kreatif dan kritis dalam kehidupan manusia. Manusia dituntut memanfaatkan potensinya yang telah dianugerahkan oleh Allah melalui pemanfaatan potensi diri tersebut sehingga manusia menyadari asal mulanya kejadian dan makna kehadirannya di dunia.
Dengan demikian pengembangan berbagai aspek budaya dan tradisi dalam kehidupan manusia dilaksanakan sesuai dengan nilai dari semangat yang dijiwai oleh sikap kritis yang senantiasa berada dalam religiusitas. Manusia dan alam selaras dengan perkembangan kehidupan dan mengingat perkembangan suasana. Memang manusia harus menegakkan iman, taqwa dan amal sholeh guna mewujudkan kehidupan yang baik dan penuh rahmat di dunia. Di dalam kehidupan dunia itu, sesama manusia saling meghormati harkat dan martabat masing-masing, bersederajat, berlaku adil dan mengusahakan kebahagiaan bersama. Untuk itu diperlukan usaha bersama yang harus didahului dengan sikap keterbukaan, komunikasi dan dialog yang egaliter dan setara antar sesama. Semua usaha dan perjuangan ini harus terus menerus dilakukan sepanjang sejarah.

Melalui pandangan seperti ini pula kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dikembangkan. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan kerelaan dan kesepakatan untuk bekerjasama serta berdampingan setara dan saling pengertian. Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita bersama yakni, hidup dalam kemajuan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Tolok ukur bernegara adalah keadilan, persamaan hukum serta adanya permusyawaratan. Sedangkan hubungan antar muslim dan non-muslim dilakukan guna membina kehidupan manusia dengan tanpa mengorbankan keyakinan terhadap universalitas dan kebenaran Islam sebagai ajaran kehidupan yang paripurna. Dengan tetap berpegang pada keyakinan ini, dibina hubungan dan kerja sama secara damai dalam mencapai cita-cita bersama uman manusia (al-Kaafirun).

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam hubungan antar manusia tercakup dalam persaudaraan antar insan pergerakan, persaudaraan sesama umat Islam (al-Hujuraat, 9-10), persaudaraan sesame warga negara dan persaudaraan sesama umat manusia. Perilaku persaudaraan ini harus menempatkan insan pergerakan pada posisi yang dapat memberikan manfaat maksimal untuk diri dan lingkungannya.

4. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM
Alam semesta adalah ciptaan Allah. (Hud 61; Al-Qoshash, 77) Dia menentukan ukuran dan hukum-hukumnya. (An-Nahl 122; Al-Baqaroh 130; Al-ankabut 38) Alam juga menunjukkan tanda-tanda keberadaan, sifat dan perbuatan Allah. (Al-Ankabut ayat 64; al-Jaatsiyah, 3,4,5) Berarti juga nilai tauhid melingkupi nilai hubungan manusia dengan alam. Sebagai ciptaan Allah, alam berkedudukan sederajat dengan manusia. Namun Allah menundukkan alam bagi manusia (Al-Syura, 20; Yusuf, 109; Al- an疥, 32; al-Baqarah, 29) dan bukan sebaliknya. Jika sebaliknya yang terjadi, maka manusia akan terjebak dalam penghambaan terhadap alam, bukan penghambaan kepada Allah.

Allah mendudukkan manusia sebagai khalifah (al-Baqarah, 30). Sudah sepantasnya manusia menjadikan bumi maupun alam sebagai wahana dalam bertauhid dan menegaskan keberadaan dirinya (al-jaatsiyah, 12,13; al-Ghaasyiyah, 17-26), bukan menjadikannya sebagai obyek eksploitasi (ar-Rum,41).
Perlakuan manusia terhadap alam tersebut dimaksudkan untuk memakmurkan kehidupan di dunia dan diarahkan untuk kebaikan akhirat. Di sini berlaku upaya berkelanjutan untuk mentransendensikan segala aspek kehidupan manusia. Sebab akhirat adalah masa depan eskatologis yang tak terelakkan. Kehidupan akhirat dicapai dengan sukses kalau kehidupan manusia benar-benar fungsional dan beramal shaleh (al-Baqarah, 62; al-A’ashr).

Kearah semua itulah hubungan manusia dengan alam ditujukan. Dengan sendirinya cara-cara memanfaatkan alam, memakmurkan bumi dan menyelenggara-kan kehidupan pada umumnya juga harus bersesuaian dengan tujuan yang terdapat dalam hubungan antara manusia dengan alam tersebut. Cara-cara itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan dasar dalam kehidupan bersama. Melalui pandangan ini haruslah dijamin kebutuhan manusia terhadap pekerjaan, nafkah dan masa depan, maka jelaslah hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan pemanfaatan alam untuk kemakmuran bersama (al-Mu’minun, 17-22; al-Hajj,65). Hidup bersama antar manusia berarti hidup antar kerjasama, tolong menolong dan tenggang rasa (Abasa, 17-32; an-Naazi’aat, 27-33).

Salah satu dari hasil penting dari cipta, rasa dan karsa manusia yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia menciptakan itu untuk memudahkan dalam rangka memanfaatkan alam dan kemakmuran bumi atau memudahkan hubungan antar manusia. Dalam memanfaatkan alam diperlukan iptek, karena alam memiliki ukuran, aturan, dan hukum tersendiri. Alam perlu didayagunakan dengan tidak mengesampingkan aspek pelestariannya.

Sumber pengetahuan adalah Allah. Penguasaan dan pengembangannya disandarkan pada pemahaman terhadap ayat-ayatNya. Ayat-ayat berupa wajyu dan seluruh ciptaan-Nya. Untuk mengetahui dan mengembangkan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah itulah manusia mengerahkan kesadaran moral, potensi kreatif berupa akal dan aktifitas intelektualnya. Disini lalu diperlukan penalaran yang tinggi dan ijtihad yang utuh dan sistematis terhadap ayat-ayat Allah.

Pengembangan pemahaman tersebut secara tersistematis dalam ilmu pengetahuan yang menghasilkan iptek juga menunjuk pada kebaharuan manusia yang terus berubah penciptaan pengembangan dan pengusaan terhadap iptek merupakan keniscayaan yang sulit dihindari, Jika manusia menginginkan kemudahan hidup untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama, usaha untuk memanfaatkan Iptek tersebut menuntut keadilan, kebenaran, kemanusiaan dan kedamaian.

Semua hal tersebut dilaksanakan sepanjang hayat, seiring perjalanan usia dan keluasan Iptek, sehingga berbarengan dengan iman dan tauhid manusia dapat mengembangkan diri pada derajat yang tinggi.

IHTITAM
Nilai-nilai Dasar Pergerakan (NDP) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang dipergunakan sebagai landasan teologis, normatif dan etis dalam pola pikir dan perilaku warga PMII, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Dengan ini dasar-dasar tersebut ditujukan untuk mewujudkan pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah, berbudi luhur, berilmu cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya serta komitmen atas cita-cita kemerdekaan rakyat Indonesia. Sosok yang dituju adalah sosok insan kamil Indonesia yang kritis, inovatif, dan transformatif yang sadar akan posisi dan perannya sebagai khalifah di muka bumi.

Semoga Menjadi Bagian Manifestasi “Dzikir, Fikir, Amal Sholeh”

***

KE-PMII-AN

2009-11-14T12:59:00.001+07:00

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu elemen mahasiswa yang terus bercita-cita mewujudkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. PMII berdiri tanggal 17 April 1960 dengan latar belakang situasi politik tahun 1960-an yang mengharuskan mahasiswa turut andil dalam mewarnai kehidupan sosial politik di Indonesia. Pendirian PMII dimotori oleh kalangan muda NU (meskipun di kemudian hari dengan dicetuskannya Deklarasi Murnajati 14 Juli 1972, PMII menyatakan sikap independen dari lembaga NU). Di antara pendirinya adalah Mahbub Djunaidi dan Subhan ZE (seorang jurnalis sekaligus politikus legendaris).

1. Sejarah
Latar belakang pembentukan PMII
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir karena menjadi suatu kebutuhan dalam menjawab tantangan zaman. Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bermula dengan adanya hasrat kuat para mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlusssunnah wal Jama'ah. Dibawah ini adalah beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai penyebab berdirinya PMII:
- Carut marutnya situasi politik bangsa indonesia dalam kurun waktu 1950-1959.
- Tidak menentunya sistem pemerintahan dan perundang-undangan yang ada.
- Pisahnya NU dari Masyumi.
- Tidak enjoynya lagi mahasiswa NU yang tergabung di HMI karena tidak terakomodasinya dan terpinggirkannya mahasiswa NU.
- Kedekatan HMI dengan salah satu parpol yang ada (Masyumi) yang nota bene HMI adalah underbouw-nya.
Hal-hal tersebut diatas menimbulkan kegelisahan dan keinginan yang kuat dikalangan intelektual-intelektual muda NU untuk mendirikan organisasi sendiri sebagai wahana penyaluran aspirasi dan pengembangan potensi mahasiswa-mahsiswa yang berkultur NU. Disamping itu juga ada hasrat yang kuat dari kalangan mahsiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlussunnah Wal Jama’ah.

Organisasi-organisasi pendahulu
Di Jakarta pada bulan Desember 1955, berdirilah Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU) yang dipelopori oleh Wa'il Harits Sugianto.Sedangkan di Surakarta berdiri KMNU (Keluarga Mahasiswa Nahdhatul Ulama) yang dipelopori oleh Mustahal Ahmad. Namun keberadaan kedua organisasi mahasiswa tersebut tidak direstui bahkan ditentang oleh Pimpinan Pusat IPNU dan PBNU dengan alasan IPNU baru saja berdiri dua tahun sebelumnya yakni tanggal 24 Februari 1954 di Semarang. IPNU punya kekhawatiran jika IMANU dan KMNU akan memperlemah eksistensi IPNU.

Gagasan pendirian organisasi mahasiswa NU muncul kembali pada Muktamar II IPNU di Pekalongan (1-5 Januari 1957). Gagasan ini pun kembali ditentang karena dianggap akan menjadi pesaing bagi IPNU. Sebagai langkah kompromis atas pertentangan tersebut, maka pada muktamar III IPNU di Cirebon (27-31 Desember 1958) dibentuk Departemen Perguruan Tinggi IPNU yang diketuai oleh Isma'il Makki (Yogyakarta). Namun dalam perjalanannya antara IPNU dan Departemen PT-nya selalu terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan program organisasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang yang diterapkan oleh mahasiswa dan dengan pelajar yang menjadi pimpinan pusat IPNU. Disamping itu para mahasiswa pun tidak bebas dalam melakukan sikap politik karena selalu diawasi oleh PP IPNU.

Konferensi Besar IPNU
Oleh karena itu gagasan legalisasi organisasi mahasiswa NU senantisa muncul dan mencapai puncaknya pada konferensi besar (KONBES) IPNU I di Kaliurang pada tanggal 14-17 Maret 1960. Dari forum ini kemudian kemudian muncul keputusan perlunya mendirikan organisasi mahasiswa NU secara khusus di perguruan tinggi. Selain merumuskan pendirian organ mahasiswa, KONBES Kaliurang juga menghasilkan keputusan penunjukan tim perumus pendirian organisasi yang terdiri dari 13 tokoh mahasiswa NU. Mereka adalah:
A. Khalid Mawardi (Jakarta)
M. Said Budairy (Jakarta)
M. Sobich Ubaid (Jakarta)
Makmun Syukri (Bandung)
Hilman (Bandung)
Ismail Makki (Yogyakarta)
Munsif Nakhrowi (Yogyakarta)
Nuril Huda Suaidi (Surakarta)
Laily Mansyur (Surakarta)
Abd. Wahhab Jaelani (Semarang)
Hizbulloh Huda (Surabaya)
M. Kholid Narbuko (Malang)
Ahmad Hussein (Makassar)

Keputusan lainnya adalah tiga mahasiswa yaitu Hizbulloh Huda, M. Said Budairy, dan Makmun Syukri untuk sowan ke Ketua Umum PBNU kala itu, KH. Idham Kholid.

Deklarasi
Pada tanggal 14-16 April 1960 diadakan musyawarah mahasiswa NU yang bertempat di Sekolah Mu’amalat NU Wonokromo, Surabaya. Peserta musyawarah adalah perwakilan mahasiswa NU dari Jakarta, Bandung, Semarang,Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, serta perwakilan senat Perguruan Tinggi yang bernaung dibawah NU. Pada saat tu diperdebatkan nama organisasi yang akan didirikan. Dari Yogyakarta mengusulkan nama Himpunan atau Perhimpunan Mahasiswa Sunny. Dari Bandung dan Surakarta mengusulkan nama PMII. Selanjutnya nama PMII yang menjadi kesepakatan. Namun kemudian kembali dipersoalkan kepanjangan dari ‘P’ apakah perhimpunan atau persatuan. Akhirnya disepakati huruf "P" merupakan singkatan dari Pergerakan sehingga PMII menjadi “Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia”. Musyawarah juga menghasilkan susunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi serta memilih dan menetapkan sahabat Mahbub Djunaidi sebagai ketua umum, M. Khalid Mawardi sebagai wakil ketua, dan M. Said Budairy sebagai sekretaris umum. Ketiga orang tersebut diberi amanat dan wewenang untuk menyusun kelengkapan kepengurusan PB PMII. Adapun PMII dideklarasikan secara resmi pada tanggal 17 April 1960 masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1379 Hijriyah.

Independensi PMII
Pada awal berdirinya PMII sepenuhnya berada di bawah naungan NU. PMII terikat dengan segala garis kebijaksanaan partai induknya, NU. PMII merupakan perpanjangan tangan NU, baik secara struktural maupun fungsional. Selanjuttnya sejak dasawarsa 70-an, ketika rezim neo-fasis Orde Baru mulai mengkerdilkan fungsi partai politik, sekaligus juga penyederhanaan partai politik secara kuantitas, dan issue back to campus serta organisasi- organisasi profesi kepemudaan mulai diperkenalkan melalui kebijakan NKK/BKK, maka PMII menuntut adanya pemikiran realistis. 14 Juli 1971 melalui Mubes di Murnajati, PMII mencanangkan independensi, terlepas dari organisasi manapun (terkenal dengan Deklarasi Murnajati). Kemudian pada kongres tahun 1973 di Ciloto, Jawa Barat, diwujudkanlah Manifest Independensi PMII.

Namun, betapapun PMII mandiri, ideologi PMII tidak lepas dari faham Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan ciri khas NU. Ini berarti secara kultural- ideologis, PMII dengan NU tidak bisa dilepaskan. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan benang merah antara PMII dengan NU. Dengan Aswaja PMII membedakan diri dengan organisasi lain.

Keterpisahan PMII dari NU pada perkembangan terakhir ini lebih tampak hanya secara organisatoris formal saja. Sebab kenyataannya, keterpautan moral, kesamaan background, pada hakekat keduanya susah untuk direnggangkan.

2. Makna Filosofis

Dari namanya PMII disusun dari empat kata yaitu “Pergerakan”, “Mahasiswa”, “Islam”, dan “Indonesia”. Makna “Pergerakan” yang dikandung dalam PMII adalah dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan kontribusi positif pada alam sekitarnya. “Pergerakan” dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas kekhalifahannya.

Pengertian “Mahasiswa” adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dimnamis, insan sosial, dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terpantul tanggung jawab keagamaan, intelektual, sosial kemasyarakatan, dan tanggung jawab individual baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan negara.

“Islam” yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan/paradigma ahlussunah wal jama’ah yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara iman, islam, dan ikhsan yang di dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilakunya tercermin sikap-sikap selektif, akomodatif, dan integratif. Islam terbuka, progresif, dan transformatif demikian platform PMII, yaitu Islam yang terbuka, menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan. Keberbedaan adalah sebuah rahmat, karena dengan perbedaan itulah kita dapat saling berdialog antara satu dengan yang lainnya demi mewujudkan tatanan yang demokratis dan beradab (civilized).

Sedangkan pengertian “Indonesia” adalah masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah dan ideologi bangsa (Pancasila) serta UUD 45.

3. Lambang PMII

Lambang PMII diciptakan oleh H. Said Budairi. Lazimnya lambang, lambang PMII memiliki arti yang terkandung di setiap goresannya. Arti dari lambang PMII bisa dijabarkan dari segi bentuknya (form) maupun dari warnanya.
Dari Bentuk :
1. Perisai berarti ketahanan dan keampuhan mahasiswa Islam terhadap berbagai tantangan dan pengaruh luar
2. Bintang adalah perlambang ketinggian dan semangat cita- cita yang selalu memancar
3. Lima bintang sebelah atas menggambarkan Rasulullah dengan empat Sahabat terkemuka (Khulafau al Rasyidien)
4. Empat bintang sebelah bawah menggambarkan empat mazhab yang berhauan Ahlussunnah Wal Jama’ah
5. Sembilan bintang sebagai jumlah bintang dalam lambing dapat diartikan ganda yakni :
• Rasulullah dan empat orang sahabatnya serta empat orang Imam mazhab itu laksana bintang yang selalu bersinar cemerlang, mempunyai kedudukan tinggi dan penerang umat manusia.
• Sembilan orang pemuka penyebar agama Islam di Indonesia yang disebut WALISONGO.
Dari Warna :
1. Biru, sebagaimana warna lukisan PMII, berarti kedalaman ilmu pengetahuan yang harus dimiliki dan digali oleh warga pergerakan. Biru juga menggambarkan lautan Indonesia yang mengelilingi kepulauan Indonesia dan merupakan kesatuan Wawasan Nusantara.
2. Biru muda, sebagaimana warna dasar perisai sebelah bawah, berarti ketinggian ilmu pengertahuan, budi pekerti dan taqwa.
3. Kuning, sebagaimana warna dasar perisai- perisai sebelah bawah, berarti identitas kemahasiswaan yang menjadi sifat dasar pergerakan lambing kebesaran dan semangat yang selalu menyala serta penuh harapan menyongsong masa depan.

Kegunaan Lambang :
Lambang digunakan pada : papan nama, bendera, kop surat, stempel, badge, jaket/pakaian, kartu anggota PMII dan benda atau tempat lain yang tujuannya untuk menunjukan identitas organisasi.
Ukuran lambang disesuaikan dengan besar wadah penggunaan.
4. Visi dan Misi

Visi dasar PMII :
Dikembangkan dari dua landasan utama, yakni visi ke-Islaman dan visi kebangsaan. Visi ke-Islaman yang dibangun PMII adalah visi ke-Islaman yang inklusif, toleran dan moderat. Sedangkan visi kebangsaan PMII mengidealkan satu kehidupan kebangsaan yang demokratis, toleran, dan dibangun di atas semangat bersama untuk mewujudkan keadilan bagi segenap elemen warga-bangsa tanpa terkecuali.

Msi dasar PMII :
Merupakan manifestasi dari komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, dan sebagai perwujudan kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara. Dengan kesadaran ini, PMII sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual berkewajiban dan bertanggung jawab mengemban komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan baik spiritual maupun material dalam segala bentuk
5. Tujuan didirikannya PMII
Secara totalitas PMII sebagai suatu organisasi merupakan suatu gerakan yang bertujuan merubah kondisi sosial di Indonesia yang dinilai tidak adil, terutama dalam tatanan kehidupan sosial. Selain itu juga melestarikan perbedaan sebagai ajang dialog dan aktualisasi diri, menjunjung tinggi pluralitas, dan menghormati kedaulatan masing-masing kelompok dan individu.
Dalam lingkup yang lebih kecil PMII mencoba menciptakan kader yang memiliki pandangan yang luas dalam menghadapi realitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Memiliki pemahaman yang komprehensif tentang berbagai macam paham pemikiran yang digunakan dalam menganalisa realitas yang ada, sehingga diharapkan seorang kader akan mampu memposisikan diri secara kritis dan tidak terhegemoni oleh suatu paham atau oordina yang dogmatis.
6. Rekrutment
Dalam PMII, ada tahapan-tahapan pengkaderan. Untuk tahap pertama dalah MAPABA (Masa Penerimaan Anggota Baru) sebagai jendela awal untuk bergabung dalam organisasi PMII. Untuk berikutnya sebagai tindak lanjut ada PKD (Pelatihan Kader Dasar) dilaksanakan oleh Komisariat/Cabang, merupakan persyaratan untuk bisa menjadi pengurus komisariat/cabang. Dan diteruskan dengan PKL (Pelatihan Kader Lanjut), dilaksanakan oleh pengurus cabang, merupakan persyaratan untuk menjadi pengurus cabang/pengurus koordinator cabang.
7. Struktural Organisasi
Pengurus Besar (PB) berpusat di Ibu Kota
Pengurus Koordinator Cabang (PKC) berpusat di Provinsi
Pengurus Cabang (PC) berpusat di Kabupaten
Pengurus Komisariat (PK) berpusat di Kampus
Pengurus Rayon (PR) berpusat di Fakultas

***

Tangan Terkepal, Maju Kemuka
Sekali Bendera Dikibarkan
Hentikan Ratapan Dan Tangisan
Sekretaris ’09

KE-ASWAJA-AN

2009-11-14T12:56:00.001+07:00

1. Pengantar

Telaah terhadap Ahlussunnah Wal Jama’ah ( Aswaja ) sebagai bagaian dari kajian keislaman –merupakan upaya yang mendudukkan aswaja secara proporsional, bukannya semata-mata untuk mempertahankan sebuah aliran atau golongan tertentu yang mungkin secara subyektif kita anggap baik karena rumusan dan konsep pemikiran teologis yang diformulasikan oleh suatu aliran, sangat dipengaruhi oleh suatu problem teologis pada masanya dan mempunyai sifat dan aktualisasinya tertentu.

Pemaksaan suatu aliran tertentu yang pernah berkembang di era tertentu untuk kita yakini, sama halnya dengan aliran teologi sebagai dogma dan sekaligus mensucikan pemikiran keagamaan tertentu. Padahal aliran teologi merupakan fenomena sejarah yang senantiasa membutuhkan interpretasi sesuai dengan konteks zaman yang melingkupinya. Jika hal ini mampu kita antisipasi berarti kita telah memelihara kemerdekaan (hurriyah); yakni kebebasan berfikir (hurriyah al-ra’yi), kebebasan berusaha dan berinisiatif (hurriyah al-irodah) serta kebebasan berkiprah dan beraktivitas (hurriyah al-harokah) (Said Aqil Siradj : 1998).

Berangkat dari pemikiran diatas maka persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana meletakkan aswaja sebagai metologi berfikir (manhaj al-fikr)?.Jika mengharuskan untuk mengadakan sebuah pembaharuan makna atau inpretasi, maka pembaharuan yang bagaimana bisa relevan dengan kepentingan Islam dan Umatnya khususnya dalam intern PMII. Apakah aswaja yang telah dikembangkan selama ini didalam tubuh PMII sudah masuk dalam kategori proporsional? Inilah yang mungkin akan menjadi tulisan dalam tulisan ini.

2. Aswaja Dan Perkembangannya

Melacak akar-akar sejarah munculnya istilah ahlul sunnah waljamaah, secara etimologis bahwa aswaja sudah terkenal sejak Rosulullah SAW. Sebagai konfigurasi sejarah, maka secara umum aswaja mengalami perkembangan dengan tiga tahab secara evolutif. Pertama, tahab embrional pemikiran sunni dalam bidang teologi bersifat eklektik, yakni memilih salah satu pendapat yang dianggap paling benar. Pada tahab ini masih merupakan tahab konsolidasi, tokoh yang menjadi penggerak adalah Hasan al-Basri (w.110 H/728 M). Kedua, proses konsolidasi awal mencapai puncaknya setelah Imam al-Syafi’I (w.205 H/820 M) berhasil menetapkan hadist sebagai sumber hukum kedua setelah Al- qur’an dalam konstruksi pemikiran hukum Islam. Pada tahab ini, kajian dan diskusi tentang teologi sunni berlangsung secara intensif. Ketiga, merupakan kristalisasi teologi sunni disatu pihak menolak rasionalisme dogma, di lain pihak menerima metode rasional dalam memahami agama. Proses kristalisasi ini dilakukan oleh tiga tokoh dan sekaligus ditempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan, yakni; Abu Hasan al-Asy’ari (w.324 H/935 M)di Mesopotamia, Abu Mansur al-Maturidi (w.331 H/944 M) di Samarkand, Ahmad Bin Ja’far al-Thahawi (w.331 H/944 M) di Mesir. ( Nourouzzaman Shidiqi : 1996).

Pada zaman kristalisasi inilah Abu Hasan al-Asy’ari meresmikan sebagai aliran pemikiran yang dikembangkan. Dan munculnya aswaja ini sebagai reaksi teologis-politis terhadap Mu’tazilah, Khowarij dan Syi’ah yang dipandang oleh As’ari sudah keluar dari paham yang semestinya.

Lain dengan para Ulama’ NU di Indonesia menganggap aswaja sebagai upaya pembakuan atau menginstitusikan prinsip-prinsip tawasuth (moderat), tasamuh (toleran) dan tawazzun (seimbang) serta ta’addul (Keadilan). Perkembangan selanjutnya oleh Said Aqil Shiroj dalam mereformulasikan aswaja sebagai metode berfikir (manhaj al-fikr) keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berdasarkan atas dasar modernisasi, menjaga keseimbangan dan toleransi, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka memberikan warna baru terhadap cetak biru (blue print) yang sudah mulai tidak menarik lagi dihadapan dunia modern. Dari sinilah PMII menggunakan aswaja sebagai manhaj al fikr dalam landasan gerak.

3. Aswaja Sebagai Manhaj al-fikr

Dalam wacana metode pemikiran, para teolog klasik dapat dikategorikan menjadi empat kelompok. Pertama, kelompok rasioalis yang diwakili oleh aliran Mu’tazilah yang pelapori oleh Washil bin Atho’, kedua, kelompok tekstualis dihidupkan dan dipertahankan oleh aliran salaf yang munculkan oleh Ibnu Taimiyah serta generasi berikutnya. Ketiga, kelompok yang pemikirannya terfokuskan pada politik dan sejarah kaum muslimin yang diwakili oleh syi’ah dan Khawarij, dan keempat, pemikiran sintetis yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu Mansur al-Maturidi.

Didalam PMII Aswaja dijadikan Manhajul Fikri artinya Aswaja bukan dijadikan tujuan dalam beragama melainkan dijadikan metode dalam berfikir untuk mencapai kebenaran agama. Walaupun banyak tokoh yang telah mencoba mendekontruksi isi atau konsep yang ada dalam aswaja tapi sampai sekarang Aswaja dalam sebuah metode berfikir ada banyak relevasinya dalam kehidupan beragama, sehingga PMII lebih terbuka dalam mebuka ruang dialektika dengan siapapun dan kelompok apapun.

Rumusan aswaja sebagai manhajul fikri pertama kali diintrodusir oleh Kang Said (panggilan akrab Said Aqil Siradj) dalam sebuah forum di Jakarta pada tahun 1991. Upaya dekonstruktif ini selayaknya dihargai sebagai produk intelektual walaupun juga tidak bijaksana jika diterima begitu saja tanpa ada discourse panjang dan mendalam dari pada dipandang sebagai upaya ‘merusak’ norma atau tatanan teologis yang telah ada. Dalam perkembangannya, akhirnya rumusan baru Kang Said diratifikasi menjadi konsep dasar aswaja di PMII. Prinsip dasar dari aswaja sebagai manhajul fikri meliputi ; awasuth (mederat), tasamuh (toleran) dan tawazzun (seimbang). Aktualisasi dari prinsip yang pertama adalah bahwa selain wahyu, kita juga memposisikan akal pada posisi yang terhormat (namun tidak terjebak pada mengagung-agungkan akal) karena martabat kemanusiaan manusia terletak pada apakah dan bagaimana dia menggunakan akal yang dimilikinya. Artinya ada sebuah keterkaitan dan keseimbangan yang mendalam antara wahyu dan akal sehingga kita tidak terjebak pada paham skripturalisme (tekstual) dan rasionalisme.

Selanjutnya, dalam konteks hubungan sosial, seorang kader PMII harus bisa menghargai dan mentoleransi perbedaan yang ada bahkan sampai pada keyakinan sekalipun. Tidak dibenarkan kita memaksakan keyakinan apalagi hanya sekedar pendapat kita pada orang lain, yang diperbolehkan hanyalah sebatas menyampaikan dan mendialiektikakakan keyakinan atau pendapat tersebut, dan ending-nya diserahkan pada otoritas individu dan hidayah dari Tuhan. Ini adalah menifestasi dari prinsip tasamuh dari aswaja sebagai manhajul fikri. Dan yang terakhir adalah tawazzun (seimbang). Penjabaran dari prinsip tawazzun meliputi berbagai aspek kehidupan, baik itu perilaku individu yang bersifat sosial maupun dalam konteks politik sekalipun. Ini penting karena seringkali tindakan atau sikap yang diambil dalam berinteraksi di dunia ini disusupi oleh kepentingan sesaat dan keberpihakan yang tidak seharusnya. walaupun dalam kenyataannya sangatlah sulit atau bahkan mungkin tidak ada orang yang tidak memiliki keberpihakan sama sekali, minimal keberpihakan terhadap netralitas. Artinya, dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa memandang dan menposisikan segala sesuatu pada proporsinya masing-masing adalah sikap yang paling bijak, dan bukan tidak mengambil sikap karena itu adalah manifestasi dari sikap pengecut dan oportunis.

4. Penutup

Ini bukanlah sesuatu yang saklek yang tidak bisa direvisi atau bahkan diganti sama sekali dengan yang baru, sebab ini adalah ‘hanya’ sebuah produk intelektual yang sangat dipengaruhi ruang dan waktu dan untuk menghindari pensucian pemikiran yang pada akhirnya akan berdampak pada kejumudan dan stagnasi dalam berpikir. Sangat terbuka dan kemungkinan untuk mendialektikakan kembali dan kemudian merumuskan kembali menjadi rumusan yang kontekstual. Karena itu, yakinlah apa yang anda percayai saat ini adalah benar dan yang lain itu salah, tapi jangan tutup kemungkinan bahwa semuanya itu bisa berbalik seratus delapan puluh derajat.

SEJARAH INDONESIA

2009-11-14T12:49:00.002+07:00

Sejarah Nama Indonesia
Pada zaman purba, kepulauan Indonesia disebut dengan aneka nama. Dalam catatan bangsa Tionghoa kawasan kepulauan tanah air dinamai Nan-hai (Kepulauan Laut Selatan). Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang), nama yang diturunkan dari kata Sansekerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa (Pulau Emas, yaitu Sumatra sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.
Bangsa Arab menyebut wilayah yang kemudian menjadi Indonesia Jaza'ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan, benzoe, berasal dari nama bahasa Arab luban jawi ("kemenyan Jawa"), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatra. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil "Jawa" oleh orang Arab. Bahkan orang Indonesia luar Jawa sekalipun. Dalam bahasa Arab juga dikenal Samathrah (Sumatra), Sholibis (Sulawesi), Sundah (Sunda), semua pulau itu dikenal sebagai kulluh Jawi (semuanya Jawa).
Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah "Hindia". Semenanjung Asia Selatan mereka sebut "Hindia Muka" dan daratan Asia Tenggara dinamai "Hindia Belakang". Sedangkan tanah air memperoleh nama "Kepulauan Hindia" (Indische Archipel, Indian Archipelago, l'Archipel Indien) atau "Hindia Timur" (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama lain yang juga dipakai adalah "Kepulauan Melayu" (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l'Archipel Malais). Pada zaman penjajahan Belanda, nama resmi yang digunakan adalah Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda), sedangkan pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur).
Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga "Kepulauan Hindia" (bahasa Latin insula berarti pulau). Nama Insulinde ini kurang populer.

Sejarah Indonesia
Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah oleh "Manusia Jawa" pada masa sekitar 500.000 tahun yang lalu. Periode dalam sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi lima era: era pra kolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha serta Islam di Jawa dan Sumatera yang terutama mengandalkan perdagangan; era kolonial, masuknya orang-orang Eropa (terutama Belanda) yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20; era kemerdekaan, pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945) sampai jatuhnya Soekarno (1966); era Orde Baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto (1966–1998); serta era reformasi yang berlangsung sampai sekarang.

a. Sejarah awal : Era Pra Kolonial
Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di pulau Jawa dan Sumatra sekitar 200 SM. Bukti fisik awal yang menyebutkan tanggal adalah dari abad ke-5 mengenai dua kerajaan bercorak Hinduisme: Kerajaan Tarumanagara menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 425 agama Buddha telah mencapai wilayah tersebut.
Di saat Eropa memasuki masa Renaisans, Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ribuan tahun dengan dua kerajaan besar yaitu Sriwijaya di Sumatra dan Majapahit di Jawa, ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang sering kali menjadi vazal tetangganya yang lebih kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan perdagangan (seperti di Maluku).

1. Kerajaan Hindu-Buddha
Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra. Penjelajah Tiongkok I Ching mengunjungi ibukotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam wiracarita Ramayana.

2. Kerajaan Islam
Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad ke-12, namun sebenarnya Islam sudah sudah masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani umayyah di Asia Barat sejak abad 7.
Menurut sumber-sumber Cina menjelang akhir perempatan ketiga abad 7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab muslim di pesisir pantai Sumatera. Islam pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Hal ini nampak pada Tahun 100 H (718 M) Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Srindravarman mengirim surat kepada Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz dari Khilafah Bani Umayah meminta dikirimkan da`i yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi: “Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yang isterinya juga cucu seribu raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya.” Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M, Raja Srindravarman, yang semula Hindu, masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sribuza Islam. Sayang, pada tahun 730 M Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Budha.
Islam terus mengokoh menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Misalnya, sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Peureulak didirikan pada 1 Muharram 225H atau 12 November tahun 839M. Contoh lain adalah Kerajaan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di kepulauan Maluku ini tahun 1440. Rajanya seorang Muslim bernama Bayang Ullah.
Kesultanan Islam kemudian semikin menyebarkan ajaran-ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran, menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatra. Hanya Bali yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan-kepulauan di timur, rohaniawan-rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17, dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama di kepulauan-kepulauan tersebut.
Penyebaran Islam dilakukan/didorong melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara; hal ini, karena para penyebar dakwah atau mubaligh merupakan utusan dari pemerintahan islam yg datang dari luar Indonesia, maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para mubaligh ini bekerja melalui cara berdagang, para mubaligh inipun menyebarkan Islam kepada para pedagang dari penduduk asli, hingga para pedagang ini memeluk Islam dan meyebarkan pula ke penduduk lainnya, karena umumnya pedagang dan ahli kerajaan/kesultanan lah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kesultanan/Kerajaan penting termasuk Samudra Pasai, Kesultanan Banten yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa, Kerajaan Mataram di Yogja / Jawa Tengah, dan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku di timur.

b. Era Kolonial: Kolonisasi Portugis dan Kolonisasi VOC, dan Kolonisasi pemerintah

Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun, kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai Britania setelah Perang Jawa Britania-Belanda dan masa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda mengembangkan Hindia-Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah mitos belaka karena wilayah Aceh baru ditaklukkan kemudian setelah Belanda mendekati kebangkrutannya.
Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.
Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala.
VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.

a. Kolonisasi pemerintah Belanda
Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir abad ke-18 dan setelah kekuasaan Britania yang pendek di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. Sebuah pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Setelah tahun 1830 sistem tanam paksa yang dikenal sebagai cultuurstelsel dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dll. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada para pelaksananya - baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah 1870.
Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut Kebijakan Beretika (bahasa Belanda: Ethische Politiek), yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi, dan sedikit perubahan politik. Di bawah gubernur-jendral J.B. van Heutsz pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat ini.

b. Era Kemerdekaan
Pada 1905 gerakan nasionalis yang pertama, Serikat Dagang Islam dibentuk dan kemudian diikuti pada tahun 1908 oleh gerakan nasionalis berikutnya, Budi Utomo. Belanda merespon hal tersebut setelah Perang Dunia I dengan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda dan pelajar, yang beberapa di antaranya telah dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena kegiatan politis, termasuk Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno.
Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.
Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.
Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan; sementara itu Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum perang.
Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.
Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.
Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.
Dari 1945 hingga 1949, persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial.
Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949 (lihat artikel tentang 27 Desember 1949), setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.

c. Era orde baru

d. Era Reformasi
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.
Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara; Golkar (partai Soeharto - sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000.
Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.
Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.
Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra. Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh.

***

MAHASISWA & TANGGUNG JAWAB SOSIAL
“ Peran dan tanggung jawab Mahasiswa dalam lingkungan sosial “
Oleh ; H. aLwie

Mahasiswa menempati kedudukan yang khas (Special position) dimasyarakat, baik dalam artian masyarakat kampus maupun diluar kampus. Kekhasan ini tampak pada serentetan atribut yang disandang mahasiswa, misal : intelektual muda, kelompok penekan (Pressure group), agen pembaharuan (Agent of change), dan kelompok anti status quo.

Dalam konteks pergerakan politik di Indonesia, sejarah perjuangan mahasiswa Indonesia sudah eksis sejak sebelum kemerdekaan. Bahkan, dapat dikatakan mereka adalah pelopor pergerakan kemerdekaan secara modern melalui organisasi-organisasi pergerakan mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari kepeloporan mahasiswa Stovia yang dimotori Wahidin Sudirohusodo dalam mempelopori gerakan kemerdekaan dengan organisasi modern. Hal yang kurang lebih sama dilakukan oleh pergerakan mahasiswa dinegeri Belanda, Kelompok Kramat Raya, Pebangsaan, dan yang terakhir jatuhnya rezim Soeharto oleh gerakan Reformasi Mahasiswa. Fakta- fakta ini menunjukkan bahwa mahasiswa adalah kelompok yang selalu berdiri di garda terdepan dalam hampir setiap perubahan yang terjadi.

Dalam perspektif sosial, mahasiswa pun menunjukkan dinamika tersendiri sebagai kelompok yang secara konsisten memperjuangkan hak-hak kaum tertindas serta memberi kontribusi yang tidak kecil dalam rekayasa perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih baik. Posisi mahasiswa yang netral (Neutral position) dan tidak mempunyai kepentingan tertentu atau dibawah kepentingan telah menempatkannya pada posisi yang sangat disegani dan dihormati dalam setiap proses perubahan sosial masyarakat.

PERUBAHAN SOSIAL
Perubahan sosial adalah suatu fenomena yang menarik sebab masalah sosial adalah perkara yang berhubungan dengan persoalan manusia sehingga tak sedikit para ahli soiologi mengkaji masalah ini. Sementara perubahan itu sendiri-baik yang sudah, sedang atau sudah berlangsung- sangat perlu diketahui apakah memberi banyak manfaat (dalam arti mampu memenuhi kebutuhan manusia).
Pikiran Marx mengenai perubahan sosial lain lagi. Menurut Marx, jika lapisan atas (supra struktur) sosial yang memegang kekuasaan karena menguasai alat-alat produksi bertindak sewenang-wenang dan melakukan tekanan terhadap lapisan bawah sosial, orang-orang dalam lapisan terakhir itu akan menuntut (dengan kekerasan) suatu perubahan sosial.

KRISIS SOSIAL MASYARAKAT MAJU
Dalam masyarakat maju yg secara fenomenal, dpt kita berikan suatu ilustrasi besar yang paling dominan dan dpt berpengaruh terhadap perubahan masyarakat selama ini, yaitu kapitalisme dan sosialisme.

PERAN MAHASISWA
Mahasiswa adalah kelompok masyarakat yang sedang menekuni bidang ilmu tertentu dalam lembaga pendidikan formal. Peran mahasiswa sejauh ini senantiasa diwarnai oleh situasi politik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Mahasiswa sebagai calon pemimpin dan Pembina pada masa depan ditantang untuk memperlihatkan kemampuan untuk memerankan peran itu. demikian pula sebaliknya. Dalam perubahan sosial yang dasyat saat ini, mahasiswa sering dihadapkan pada kenyataan yang membingungkan dan dilematis.

PERGERAKAN MAHASISWA INDONESIA
Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari angkatan muda ,terutama mahasiswa. Mahasiswa mempunyai record yang cukup mengesankan dalam perjalanan membangun bangsa ini, baik mulai dari pra kemerdekaaan, masa orde lama, orde baru, orde reformasi maupun orde persatuan nasional saat ini.
Pada masa pra kemerdekaan orientasi gerakan mahaiswa Indonesia mengarah pada satu tujuan: yaitu melepaskan diri dari penjajahan. Mahasiswa bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat Indonesia bahu membahu menentang penjajah. Walaupun dengan stereotip gerakan yang berbeda-beda tetapi karena mempunyai satu tujuan, mereka tetap dalam satu kesatuan yang saling melengkapi. Karena semua komponen bangsa mempunyai arah dan tujuan gerakan yang sama, dapat dikatakan bahwa masa ini adalah masa yang paling mudah bagi mahasiswa untuk melakukan sinkronisasi gerakan dengan unsur lainnya. Pada masa ini kita melihat bahwa mahasiswa mempunyai stereotip yang khas yang mampu membedakan dengan elemen gerakan masyarakat lainnya. Dengan atribut kecendekiannya, mereka secara aktif dan kreatif mencoba menawarkan alternatif-alternatif baru yang non konvensional yang lebih efektif dan efisien.

Setelah kemerdekaan diraih bangsa Indonesia, bukan berarti gerakan mahasiswa mandek tetapi mereka tetap memerankan diri sebagai bagian dari bangsanya untuk tetap dapat mempertahankan kemerdekaan dan kehormatan bangsanya. Mereka secara kritis dan pro aktif memerankan posisi sebagai pressure group (kelompok penekan) terhadap pemerintah agar tetap berjalan sebagai mana seharusnya. Ketika pemerintahan orde lama mulai terjadi kecenderungan mengakomodinir komunis secara berlebihan, mahasiswa kembali bangkit bersama rakyat untuk menentang kebijakan pemerintah.
Di Indonesia ada slogan yang menyatakan Pemuda harapan bangsa atau Maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada Pemudanya. Beberapa slogan diatas menunjukkkan bahwa Mahasiswa memang akan menjadi penerus dari generasi sekarang. Generasi sekarang jelas akan termakan usia, Mahasiswa sebagai generasi penerus akan melanjutkan dan memikul segala beban dan akibat dari generasi sekarang. Karena Para Mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan.
Diakui atau tidak peran Mahasiswa memang sangat strategis dalam perubahan sosial. Ide-ide Mahasiswa sering dianggap sebagai suara rakyat, karena kedekatan sosial mereka dengan Masyarakat bawah. Ide-ide Mahasiswa sering dianggap sebagai ide yang membela kaum mustad afien (Kaum lemah dan terpinggirkan).dan juga dianggap sebagai pemecah kebuntuan dan Problem Solver terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan juga pembawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Mahasiswa Sebagai Agent Of Change.
Pembaharuan ini juga bisa berarti modernisasi dimana hasil perubahanya dan menunjukkan hasil yang lebih baik.
Sedangkan agent dapat diterjemahkan sebagai perantara atau perwakilan dari suatu Institusi/Lembaga. Sebagai Agent Of Change dapat dikatakan pula sebagai actor perantara atau perwakilan dari proses perubahan pada Masayarakat kearah yang lebih baik.

Materi-Materi Mapaba '09

2009-11-14T12:08:00.002+07:00

a. Ke-Indonesia-an, Sejarah gerakan mahasiswa dan Tangungjawab Mahasiswa
b. Aswaja
c. Ke-PMII-An (organisasi, normanifitas, historisitas)
d. Nilai Dasar Pergerakan
e. Management Aksi

MAPABA '09

2009-11-09T13:14:00.004+07:00

Kaos Belakang

Kaos Depan

Stiker

Bagi sahabat-sahabati semuanya yg masih punya teman, jadikanlah meraka sahabat-sahabati kalian dengan mengikuti MAPABA '09 (Masa Penerimaan Anggota Baru 2009)
Di Aula Sunan Prapen Kalang Anyar, Karang Geneng Lamongan.
Hari Kamis-Sabtu
Tanggal 12-14 November 2009
Fasilitas : Kaos, PIN, Stiker, Modul Makalah, bloknote, Pemateri, Makan, Penginapan, MCK dan Lain-Lain.
Dengan biaya akomodasi Rp 40.000,-
Jadikan dirimu sebagai Mahasiswa yang sebenarnya....
Ingat Arti dari makna Tri Darma Perguruan Tinggi...

Kami Tunguu....
Salam Pergerakan..
Salam Mahasiswa....

Aksi PMII Lamongan

2009-10-31T00:42:00.004+07:00

Aksi Sumpah Pemuda

2009-10-28T21:25:00.009+07:00

Aksi yang digelar PMII Cabang Lamongan yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini di mulai dari pertigaan Tugu Adipura Lamongan (Base Camp PMII Lamongan) dengan diawali pembacaan Teks asli Sumpah Pemuda secara serentak yang dipimpin oleh Korlap (Basori Alwi Ime) dan dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

Sekitar 100 lebih masa dari beberapa pengurus komisariat PMII yang ada di Lamongan itu melakukan turun jalan yang dikoordinir oleh PC.PMII Lamongan dengan Long March mengelilingi kota Lamongan dengan berorasi disetiap sudut kota. sesekali bernyanyi lagu-lagu pergerakan untuk membangkitkan semangat peserta aksi.

Berjalan menuju alun-alun kota Lamongan, kantor Bupati, kantor DPRD Lamongan, Pasar Tingkat, Pasar Ikan dan berakhir di Bundaran Tugu Adipura Lamongan, dan disetiap sudut kota, beberapa orator meneriakkan orasinya.dan berhenti sebentar di depan Pasar Tingkat untuk membuat lingkaran dengan di isi pembacaan teks sumpah pemuda untuk membangkitkan semangat peserta aksi yang sempat kelelahan akibat teriknya matahari.(Reg, Sekretaris PMII Komisariat Unisda, Ishaq Fathoni)

Sumpah pemuda adalah momentum penting dalam perjalan bangsa ini. Sebab dari sumpah pemuda merupakan embrio lahirnya kesadaran kedaulatan berbangsa kedaulatan berbangsa yang kita cetuskan tanggal 28 oktober 1928, berwujud bangsa Indonesia yang pada waktu itu masih dalam cengkraman kolonial belanda. Sumpah pemuda hadir bagaikan pemantik membakar semangat nasionalisme seluruh bangsa. Namun hari ini masih ada keruntuhan semangat nasionalisme dan retaknya kedaulatan bangsa, misalnya pecahnya konflik antar komunitas, konflik antar suku, konflik perebutan antar politik. Ditambah lagi hilangnya sejumlah wilayah NKRI, aset Sumber Daya Alam dan energi banyak yang dicuri bangsa lain, secara langsung itu adalah merupakan sebuah bentuk penjajahan Ekonomi, Social dan Kultur yang harus dilawan.

Oleh karena itu, atas nama itu atas nama PC.PMII Lamongan, mengajak seluruh masyarakat Lamongan untuk membangkitkan semangat Nasionalisme dan merebut lagi kedaulatannya pada momen sumpah pemuda kali ini.

Untuk itu ada beberapa tuntutan yang kami sarankan dalam momen sumpah pemuda kali ini kepada pemerintah pusat, propinsi, dan daerah antara lain:

1. Kembalikan sumber daya alam pada rakyat, bukan pada investor asing.

2. Menolak segala bentuk sistem perekonomian yang menganut faham neoliberalisme.

3. Hentikan eksploitasi dan penjarahan alam.

4. Usut tuntas kasus korupsi di Lamongan.

5. Hentikan kapitalisasi di Lamongan.

Maksimalisasi kinerja birokrasi untuk melayani masyarakat, bukan kepentingan politik.

Refleksi Sumpah Pemuda

2009-10-27T14:46:00.005+07:00

Sumpah Pemuda versi orisinal^[2]:

Pertama
Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.
Kedoea
Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.
Ketiga
Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda versi Ejaan Yang Disempurnakan:

Pertama
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
Kedua
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Ketiga
Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Selasa, tanggal 27 october 2009, warga pergerakan dari PMII Komisariat Unisda mengadakan Refleksi 81 Tahun memperingati Hari Sumpah Pemuda dihalaman Fakultas Hukum Unisda dengan dihadiri kurang lebih 100 warga pergerakan dan sebagian dari mahasiswa baru 2009. dan diskusi dibuka oleh Ketua PMII Unisda Sahabat Nuharto, kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh mantan Aktifis Yogyakarta Billy Kusuma dewa dan Pengurus Koordinator Cabang PMII Jatim Joko Wahono.
sebelum disempatkan jalannya diskusi, peserta refleksi sumpah pemuda mengawalinya dengan membacakan teks sumpah pemuda secara berserentak dengan mengangkat tangan kirinya. acara ini berjalan selama 5 jam, dan acara refleksi sumpah pemuda ini selanjutnya ditutup oleh Ketua Umum Cabang Lamongan sahabat Abit yang sebelumnya menceritan sedikit tenteng sejarah terbentuknya Tanggal 28 Oktober tersebut.

Pada Rabu, tanggal 28 Oktober 2009, adalah bertepatan dengan peringatan sumpah pemuda. Peringatan kali ini sangat peting untuk di kenang di tengah berbagai persoalan pelik yang secara silir berganti menerka bangsa Indonesia. Baik persolan politik, ekonomi, agama serta persoalan-persolan lainnya yang dapat menyebakan disintegrasi bangsa. Bangsa kita akan mengalami perpecahan kemudian membentuk negara-negara kecil yang rapuh atau menjadi bangsa yang gagal akibat konflik tersebut.Gagal dalam mengemban amanat dari bapak bangsa (faunding father) dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

Maka, pada peringatan sumpah pemuda kali ini, marilah kita semua untuk merenungkan kembali makna historis yang terkandung di dalamnya. Sehingga, sumpah pemuda yang terjadi 80 tahun silam tidak kehilangan makna subtansinya. Hal ini perlu di kaji kembali keberadaanya, sebab selama 32 tahun di masa Orde baru sumpah pemuda hanya di peringati sebatas pidato-pidato para ‘elite’ yang hampa makna. Artinya, sumpah pemuda hanya di tangkap sisi luarnya, sedangka intisari arti yang terkandung di dalamnya belum bisa di tangkap. Oleh sebab itu, ruh revolusioner yang terkandung di dalamnya hilang atau bahkan lenyap.

Orba juga telah mempunyai dosa besar dengan berbagai kebijakan-kebijakan radikal dengan pedekatan militer. Mulai pembantaian besar-besaran 65, peristiwa Aceh hingga peristiwa Tanjung Priok yang berakibat fatal bagi persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Artinya bahwa Orba telah mencabik-cabik rasa nasionalisme yang telah di bangun dalam sumpah pemuda lewat tindakan-tindakannya yang massif dan radikal.

Berbagai persoalan pelik warisan Orde baru yang terwariskan ke masa sekarang, perlu kita sikapi bersama dengan serius. Caranya adalah dengan menangkap ruh revolusioner yang terkandung dalam sumpah pemuda. Ruh sumpah pemuda itu tak lain adalah Bhineka Tunggal Ika, yang artinya bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan aliran politik, tetapi tetap merupakan satu kesatuan bangsa, atau bangsa yang satu. Dengan kalimat lain, kesatuan dalam perbedaan, atau berbeda-beda tetapi tetap satu, atau persatuan dalam keragaman. Betapa indahnya ruh yang terkandung dalam sumpah pemuda. Ruh yang akan membangkitkan rasa nasionalime di tengan masyarakat kita yang agaknya semakin pudar.

Sumpah pemuda adalah senjata ampuh sebagai penuntun langkah pemerintah dalam mengatasi berbagai permusuhan atau perpecahan yang mulai memanas akhir-akhir ini. Permusuhan dan perpecahan yang berdampak fatal bagi persatuan dan kesatuan bangsa kita, utamanya masalah di Papua, Aceh, dan Timur leste. Menuntun dengan cara menggalakkan spirit kebersamaan dan persatuan dalam sebuah keberagaman.

Pudarnya Sentimen Primodial

Sumpah pemudah adalah peristiwa yang agung bagi perjalan bangsa indonesia. Agung karena peristiwa ini mampu menghilanghkan rasa sentimen primodial (rasa kesukuan ) yang pada sat itu menjadi sebuah permasalahan akut bagi keutuhan bangsa indonesia. Namun, lewat sumpah pemuda yang lahir dari kongres pemuda II di Jakarta hal ini dapat di lebur menjadi rasa persatuan. Dalam peristiwa agung itu berbagai suku dan agama, bersatu padu menggalang persatuan untuk melawan kolonialisme. Berbagai jong-jong, seperti Jong Java, Jong Islamieten Bond, Jong Sumatranen Bond, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Ambon, Minahasa Bond, Madura Bond, Pemuda Betawi ikut bersatu pula dengan misi dan visi yang sama.

Belajar dari keberhasilan sumpah pemuda adalah sesuatu yang wajib bagi pemerintah. Di tengah badai perpecahan akibat kecemburuan baik dalam hal ekonomi, politik, agama bukan sebuah permasalah yang muda di atasi. Namun seberapat kompleksnya masalah yang di hadapi bangsa kita, tentu ada jala keluarnya. Jalan keluar yang sudah teruji adalah bagaimana segenap elemen masyarakat mempunyai kemauan untuk bersatu seperti yang telah di buktikan pemuda angktan 28. Bersatu untuk bersama-sama membangun bangsa indonesia menjadi sebuah bangsa yang adil, makmur dan sejahtera seperti yang kita cita-citakan bersama.

Kedasyatan persatuan sebagai daya dobrak bukan hanya di buktikan pada sumpah pemudah. Kholid bin walid seorang panglima islam juga telah membuktikan betapa dasyatnya arti persatuan. Di saat ia dan pasukannya di kepung ratusan ribu bala tentara musuh di selat Gilbaltar atau Jaba-Altariq. Sedangkan pasukan yang tersisa cukup jauh jika di bandingkan dengan lawan. Namun apa yang terjadi. Thariqpun akhirnya dapat mengalahkan ratusan ribu pasukan tersebut. Dan kuncinya tak lain adalah berkat kasatuan dan persatuan yang di lakukan Thariq dan pasukannya. .

Dua sejarah di atas setidaknya sudah membuat pemerintah untuk melek betapa petingnya arti persatuan. Sehingga, ketika dalam mengatasi segala permasalahan yang ada dalam negeri ini, pemerintah juga melibatkan berbagai elemen lainya, lebih-lebih masyarakat bawah. Sebab dalam sejarah Indonesia bahkan dunia, sebagai mana yang telah di ungkapkan Kuntowijoyo dalam bukunya demokrasi dan budaya demokrasi (1994) perubahan biasanya di awali oleh orang-orang ploretan atau kelompok kecil, atau kelompol minoritas. Maka, setiap derap pembangunan dan kebijakan pemerintah seharusnya melibatkan rakyat.

Api sumpah pemuda, yang begitu besar kobarannya dalam mempersatukan bangsa dan mengantar rakyat menuju gerbang kemerdekaan, perlu dikobarkan lagi bersama-sama. Lebih-lebih di tengah badai disentegrasi yang akhir-akhir ini mulai menampak. Ini merupakan kewajiban nasional kita, yang bisa dipikul oleh seluruh masyarakat, lebih-lebih oleh angkatan muda yang merupakan garda terdepan dalam gerakan reformasi. Angkatan muda inilah yang akan memikul tugas untuk meneruskan perjuangan politik menuju Indonesia baru, Indonesia yang adil makmur, adil sejahtera.

Sejarah Gerakan Mahasiswa

2009-10-19T00:10:00.002+07:00

Tahun1908

Boedi Oetomo, merupakan wadah perjuangan yang pertama kali memiliki struktur pengorganisasian modern. Didirikan di Jakarta, 20 Mei 1908 oleh pemuda-pelajar-mahasiswa dari lembaga pendidikan STOVIA, wadah ini merupakan refleksi sikap kritis dan keresahan intelektual terlepas dari primordialisme Jawa yang ditampilkannya.

Pada konggres yang pertama di Yogyakarta, tanggal 5 Oktober 1908 menetapkan tujuan perkumpulan : Kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan industri, serta kebudayaan.

Kehadiran Boedi Oetomo,Indische Vereeninging, dll pada masa itu merupakan suatu episode sejarah yang menandai munculnya sebuah angkatan pembaharu dengan kaum terpelajar dan mahasiswa sebagai aktor terdepannya, yang pertama dalam sejarah Indonesia : generasi 1908, dengan misi utamanya menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan hak-hak kemanusiaan dikalangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, dan mendorong semangat rakyat melalui penerangan-penerangan pendidikan yang mereka berikan, untuk berjuang membebaskan diri dari penindasan kolonialisme.

Tahun1928

Pada pertengahan 1923, serombongan mahasiswa yang bergabung dalam Indonesische Vereeninging (nantinya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia) kembali ke tanah air. Kecewa dengan perkembangan kekuatan-kekuatan perjuangan di Indonesia, dan melihat situasi politik yang di hadapi, mereka membentuk kelompok studi yang dikenal amat berpengaruh, karena keaktifannya dalam diskursus kebangsaan saat itu. berlangsung di Jakarta pada 26-28 Oktober.

Dari kebangkitan kaum terpelajar, mahasiswa, intelektual, dan aktivis pemuda itulah, munculnya generasi baru pemuda Indonesia yang memunculkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda dicetuskan melalui Konggres Pemuda II yang 1928, dimotori oleh PPPI.

Tahun 1945

Dalam perkembangan berikutnya, dari dinamika pergerakan nasional yang ditandai dengan kehadiran kelompok-kelompok studi, dan akibat pengaruh sikap penguasa Belanda yang menjadi Liberal, muncul kebutuhan baru untuk menjadi partai politik, terutama dengan tujuan memperoleh basis massa yang luas. Kelompok Studi Indonesia berubah menjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI), sedangkan Kelompok Studi Umum menjadi Perserikatan Nasional Indonesia (PNI).

Salah satu peran angkatan muda 1945 yang bersejarah, dalam kasus gerakan kelompok bawah tanah yang antara lain dipimpin oleh Chairul Saleh dan Soekarni saat itu, yang terpaksa menculik dan mendesak Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamirkan kemerdekaan, peristiwa ini dikenal kemudian dengan peristiwa Rengasdengklok.

Tahun1966

Sejak kemerdekaan, muncul kebutuhan akan aliansi antara kelompok-kelompok mahasiswa, diantaranya Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), yang dibentuk melalui Kongres Mahasiswa yang pertama di Malang tahun 1947.

Selanjutnya, dalam masa Demokrasi Liberal (1950-1959), seiring dengan penerapan sistem kepartaian yang majemuk saat itu, organisasi mahasiswa ekstra kampus kebanyakan merupakan organisasi dibawah partai-partai politik. Misalnya, PMKRI Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia dengan Partai Katholik,Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dekat dengan PNI, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dekat dengan PKI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (Gemsos) dengan PSI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berafiliasi dengan Partai NU, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Masyumi, dan lain-lain.

tahun 1961.

Mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tanggal 25 Oktober 1966 yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) Mayjen dr. Syarief Thayeb, yakni PMKRI, HMI,PMII,Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI). Tujuan pendiriannya, terutama agar para aktivis mahasiswa dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki kepemimpinan.

Pada tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan '66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional, sementara sebelumnya gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat kedaerahan. Tokoh-tokoh mahasiswa saat itu adalah mereka yang kemudian berada pada lingkar kekuasaan Orde Baru, Setelah Orde Lama berakhir, aktivis Angkatan '66 pun mendapat hadiah yaitu dengan banyak yang duduk di kursi DPR/MPR serta diangkat dalam kabibet pemerintahan Orde Baru. di masa ini ada salah satu tokoh yang sangat idealis,yang sampai sekarang menjadi panutan bagi mahasiswa-mahasiswa yang idealis setelah masanya,dia adalah seorang aktivis yang tidak peduli mau dimusuhi atau didekati yang penting pandangan idealisnya tercurahkan untuk bangsa ini,dia adealah soe hok gie

Tahun1974

Realitas berbeda yang dihadapi antara gerakan mahasiswa 1966 dan 1974, adalah bahwa jika generasi 1966 memiliki hubungan yang erat dengan kekuatan militer, untuk generasi 1974 yang dialami adalah konfrontasi dengan militer.

Sebelum gerakan mahasiswa 1974 meledak, bahkan sebelum menginjak awal 1970-an, sebenarnya para mahasiswa telah melancarkan berbagai kritik dan koreksi terhadap praktek kekuasaan rezim Orde Baru,

Berbagai borok pembangunan dan demoralisasi perilaku kekuasaan rezim Orde Baru terus mencuat. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai cara dalam bentuk rekayasa politik, untuk mempertahankan dan memapankan status quo dengan mengkooptasi kekuatan-kekuatan politik masyarakat antara lain melalui bentuk perundang-undangan. Misalnya, melalui undang-undang yang mengatur tentang pemilu, partai politik, dan MPR/DPR/DPRD.

Dalam tahun 1972, mahasiswa juga telah melancarkan berbagai protes terhadap pemborosan anggaran negara yang digunakan untuk proyek-proyek eksklusif yang dinilai tidak mendesak dalam pembangunan,misalnya terhadap proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di saat Indonesia haus akan bantuan luar negeri.

Tahun 1978

berita tentang aksi protes mahasiswa nyaris sepi. Mahasiswa disibukkan dengan berbagai kegiatan kampus disamping kuliah sebagain kegiatan rutin, dihiasi dengan aktivitas kerja sosial, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Dies Natalis, acara penerimaan mahasiswa baru, dan wisuda sarjana. Meskipun disana-sini aksi protes kecil tetap ada.

Menjelang dan terutama saat-saat antara sebelum dan setelah Pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa yang berskala masif.

Tahun Era NKK/BKK

Setelah gerakan mahasiswa 1978, praktis tidak ada gerakan besar yang dilakukan mahasiswa selama beberapa tahun akibat diberlakukannya konsep Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) oleh pemerintah secara paksa.

Kebijakan NKK dilaksanakan berdasarkan SK No.0156/U/1978 sesaat setelah Dooed Yusuf dilantik tahun 1979. Konsep ini mencoba mengarahkan mahasiswa hanya menuju pada jalur kegiatan akademik, dan menjauhkan dari aktivitas politik karena dinilai secara nyata dapat membahayakan posisi rezim.

Kebijakan BKK itu secara implisif sebenarnya melarang dihidupkannya kembali Dewan Mahasiswa, dan hanya mengijinkan pembentukan organisasi mahasiswa tingkat fakultas (Senat Mahasiswa Fakultas-SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF). Namun hal yang terpenting dari SK ini terutama pemberian wewenang kekuasaan kepada rektor dan pembantu rektor untuk menentukan kegiatan mahasiswa, yang menurutnya sebagai wujud tanggung jawab pembentukan, pengarahan, dan pengembangan lembaga kemahasiswaan.

Dengan konsep NKK/BKK ini, maka peranan yang dimainkan organisasi intra dan ekstra kampus dalam melakukan kerjasama dan transaksi komunikasi politik menjadi lumpuh. Ditambah dengan munculnya UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan maka politik praktis semakin tidak diminati oleh mahasiswa, karena sebagian Ormas bahkan menjadi alat pemerintah atau golongan politik tertentu. Kondisi ini menimbulkan generasi kampus yang apatis, sementara posisi rezim semakin kuat.

Tahun 1990

Memasuki awal tahun 1990-an, di bawah Mendikbud Fuad Hasan kebijakan NKK/BKK dicabut dan sebagai gantinya keluar Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Melalui PUOK ini ditetapkan bahwa organisasi kemahasiswaan intra kampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang didalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Dikalangan mahasiswa secara kelembagaan dan personal terjadi pro kontra, menamggapi SK tersebut. Oleh mereka yang menerima, diakui konsep ini memiliki sejumlah kelemahan namun dipercaya dapat menjadi basis konsolidasi kekuatan gerakan mahasiswa. Argumen mahasiswa yang menolak mengatakan, bahwa konsep SMPT tidak lain hanya semacam hiden agenda untuk menarik mahasiswa ke kampus dan memotong kemungkinan aliansi mahasiswa dengan kekuatan di luar kampus.

Tahun 1998

Gerakan 1998 menuntut reformasi dan dihapuskannya "KKN" (korupsi, kolusi dan nepotisme) pada 1997-1998, lewat pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa, akhirnya memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya. Berbagai tindakan represif yang menewaskan aktivis mahasiswa dilakukan pemerintah untuk meredam gerakan ini di antaranya: Peristiwa Cimanggis, Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II , Tragedi Lampung. Gerakan ini terus berlanjut hingga pemilu 1999.

Berbagai aktifitas mahasiswa dalam kancah pergerakan nasional yang dilandasi oleh moral force (kekuatan moral) telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Banyak sekali kiprah mahasiswa yang telah menorehkan tinta emas bagi perjuangan bangsa. Sesungguhnya sebuah pemikiran itu akan berhasil diwujudkan manakala kuat rasa keyakinan kepadanya, ikhlas dalam berjuang dijalannya, semangat dalam merealisasikannya, & kesiapan untuk beramal serta berkorban dalam mewujudkannya. Keempat rukun ini, yakni iman, ikhlas, semangat, dan amal merupakan karakter yang melekat pada pemuda. Karena sesungguhnya dasar keimanan adalah keimanan yang menyala, dasar keikhlasan adalah nurani yang bertakwa, dasar semangat adalah perasaan yang menggelora dan dasar amal adalah kemauan yang kuat.hal itu semua tidak terdapat kecuali pada diri pemuda.

Aksi Peserta OSMA '09

2009-10-13T10:57:00.005+07:00

Aksi teatrikal peserta OSMA 2009 didepan Gedung Rektorat sebagai wujud aplikasi dari materi OSMA untuk menumbuhkan nalar kritis calon mahasiswa baru, sebagai mana tema yang di angkat dalam acara OSMA 2009 yaitu "Membangun Nalar Kritis-Akademis Mahasiswa Berkesadaran Sosisal Dalam Dimensi Kebangsaan dan Keagamaan"

Hidup Mahasiswa...
Rebut Perubahan...
Salam Pergerakan...

Form Formulir MAPABA

2009-10-07T17:26:00.006+07:00

Download Formulir Penerimaan Anggota Baru dengan cara Klik Link atau Copy Link di bawah ini ke URl dan download.

Caranya copy dan paste link di alamat web (URL) dan download/unduh Form Pendaftaranya, kami tunggu...
terima kasih...

http://www.4shared.com/file/137675589/6cdfb246/Formulir_PMII_Unisda.html?s=1

atau

http://www.4shared.com/file/137900695/a9cef82/Formulir_Maba.html?s=1

Syarat Peserta OSMA UNISDA 2009

2009-10-05T12:17:00.004+07:00

Syarat-syarat yang harus dibawah oleh Peserta OSMA 2009,
diantaranya :

1. Pas Photo Ukuran 3x4, 2 Lembar

2. Pakaian:
Baju (atas) : Putih
Celana (Bawahan): Hitam (No Jeans)
Jas Almamater Lengkap dengan atribut OSMA (Peci,Dasi, dan Sepatu berkaos kaki)

3. Seperangkat alat sholat dan alat tulis

4. Beras 1 Kg dan Mie Instan 2 Bungkus (untuk BAKSOS ke Bencana Sumatra Barat)

Organisasi Mahasiswa Unisda

2009-10-02T15:43:00.008+07:00

Selamat Datang
Calon Mahasiswa Baru
UNISDA 2009
Semoga bisa menjadi Mahasiswa yang bisa menjalankan
tugas dan tanggung jawab seorang mahasiswa...
(cari di PMII)???

Mahasiswa merupakan asset bangsa yang menjadi tumpuan harapan masa depan yang lebih baik. Unisda sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan sarana transfer pengetahuan memahami bahwa mahasiswa perlu lebih daripada penguasaan ketrampilan teknis dan penguasaan materi saja, namun mahasiswa juga membutuhkan soft skills untuk siap terjun ke masyarakat. Oleh karena itu unisda memfasilitasi hal tersebut dengan terbitnya SK Rektor Nomor 0229/UK.2/VIII/2005 yang menyebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan adalah wahana untuk memfasilitasi pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian manusia yang bertakwa yang cerdas berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998yang menegaskan bahwa “Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa”.

Organisasi Kemahasiswaan Unisda terbagi menjadi tiga bagian utama:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa(BEM)

Merupakan representasi mahasiswa di tingkat universitas, mengkoordinasikan kegiatan ormawa universitas juga menjadi badan penyampai aspirasi mahasiswa.

2. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)

Merupakan badan mahasiswa yang menentukan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas,serta menilai dan meminta pertanggungjawaban pengurus BEM fakultas.

3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F)

Merupakan wahana mahasiswa untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan ekstrakulikuler. Dan juga sebagai Forum koordinasi kegiatan mahasiswa ditingkat fakultas.

4. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ekstrakulikuler yang bersifat pengembangan keilmuan sesuai dengan program pada jurusan.

5. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Berfungsi sebagai wahana perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan ekstra kulikuler di tingkat universitas yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kepribadian kemahasiswaan serta pengabdian pada masyarakat.

Album Agenda PMII

2009-09-25T16:33:00.003+07:00

Makna Filosofis PMII

2009-09-25T15:49:00.001+07:00

Dari namanya PMII disusun dari empat kata yaitu “Pergerakan”, “Mahasiswa”, “Islam”, dan “Indonesia”. Makna “Pergerakan” yang dikandung dalam PMII adalah dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan kontribusi positif pada alam sekitarnya. “Pergerakan” dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas kekhalifahannya.

Pengertian “Mahasiswa” adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dimnamis, insan sosial, dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terpantul tanggung jawab keagamaan, intelektual, sosial kemasyarakatan, dan tanggung jawab individual baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan negara.

“Islam” yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan/paradigma ahlussunah wal jama’ah yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara iman, islam, dan ikhsan yang di dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilakunya tercermin sikap-sikap selektif, akomodatif, dan integratif. Islam terbuka, progresif, dan transformatif demikian platform PMII, yaitu Islam yang terbuka, menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan. Keberbedaan adalah sebuah rahmat, karena dengan perbedaan itulah kita dapat saling berdialog antara satu dengan yang lainnya demi mewujudkan tatanan yang demokratis dan beradab (civilized).

Sedangkan pengertian “Indonesia” adalah masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah dan ideologi bangsa (Pancasila) serta UUD 45.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1430H

2009-09-22T10:27:00.003+07:00

Keluaga Besar PMII Komisariat Unisda Lamongan,
Mengucapkan:

Taqobalallaahu minnaa wa minkum…

“Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua selama bulan Ramadhan…”

Shiyamana wa shiyamakum…

“Semoga juga Allah menerima puasa kita semua selama bulan Ramadhan…”

Minal ‘aidin wal faizin…

“(Semoga Allah menjadikan kita) bagian dari orang-orang yang kembali (kepada ketaqwaan) dan orang-orang yang menang (dari melawan hawa nafsu)…”

Menyambung kasih, merajut cinta,
beralas ikhlas, beratap DOA

Semasa hidup bersimbah khilaf & dosa,

berharap dibasuh dengan maaf-memaafkan

Melati semerbak harum mewangi,

Sebagai penghias di Hari nan fitri,

Ulurkan tangan silaturahmi

Tuk Sambut Hari kemenangan

Minal aidin wal fa idzin, mohon maaf lahir dan batin.

Menyambut Ramadhan

2009-08-18T15:46:00.000+07:00

Menyambut Ramadhan dengan Cinta

Demi cintanya pada manusia, Allah SWT membuka banyak saluran dan jalan bagi untuk keselamatan hamba-hamba-Nya, salah satunya lewat Ramadhan, bulan di mana Allah SWT membuka selebar-lebarnya pintu cinta-Nya pada manusia.

Allah SWT adalah Dzat pemilik cinta. Cinta Allah adalah cinta tak bersyarat; unconditional love. Dia mencintai semua hamba-Nya tanpa mengharap balasan apa pun. Cinta Allah adalah cinta “walaupun”, bukan cinta “karena”. Allah selalu mencintai hamba-Nya walaupun hamba itu berbuat zalim dan terus membangkang perintah-Nya. Sebaliknya, cinta manusia adalah cinta “karena”. Manusia mencintai sesuatu karena sesuatu itu ada manfaat bagi dirinya. Manusia beramal, karena ingin mendapatkan balasan dan kebaikan.

Demi cinta-Nya tersebut, Allah SWT membuka jalan bagi keselamatan dan kebahagian manusia. Salah satunya adalah dengan dikaruniakannya Ramadhan sebagai bulan istimewa. Maka, tak berlebihan bila Ramadhan dikatakan sebagai bulan cinta, bulan di mana Allah SWT membuka pintu-pintu kecintaan-Nya.

“Tanda cinta” dari Allah SWT ini, digambarkan dengan sangat tepat oleh Rasulullah SAW, “Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa pada waktu shalatmu karena itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang semua hamba-Nya dengan penuh kasih; Dia menjawab mereka ketika mereka menyeru-Nya, menyambut mereka ketika mereka memanggil-Nya, dan mengabulkan mereka ketika mereka berdoa kepada-Nya.

Demikianlah, Ramadhan adalah bulan di mana Allah SWT memanggil semua hamba-Nya untuk kembali menuju hakikat hidup sebenarnya. Ada perumpamaan menarik dari Dr Jalaluddin Rakhmat. Menurutnya, manusia adalah “anak-anak Allah” yang dikeluarkan dari rumah-Nya untuk bermain-main di halaman dunia ini. Dalam QS Al-An’am [6] ayat 32 Allah SWT berfirman, “Dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.” Karena itu, Kabah disebut rumah Allah (Baitullah), karena ke sanalah para jamaah haji berangkat, meninggalkan segala urusan dunia mereka. Ramadhan pun disebut bulan Allah, karena pada bulan itulah kita pulang, kita meninggalkan halaman permainan kita.

Selama kita asyik bermain, kita sibuk membeli “jajanan” yang bermacam-macam: kekayaan, kekuasaan, kemasyhuran, atau kesenangan duniawi lainnya. Kita lupa bahwa ada makanan lain yang jauh lebih sehat dan lebih lezat. Pada bulan Ramadhan itulah Allah menyeru kita untuk kembali kepada-Nya. Allah telah mempersiapkan jamuan makanan berupa rahmat dan kasih sayang-Nya bagi kita yang “bermain” terlalu jauh dari “rumah”.

Lewat syairnya, Jalaluddin Rumi mengungkapkan: “Bagaimana keadaan sang pencinta?,” tanya seorang lelaki. Kujawab,”Jangan bertanya seperti itu, Sobat: Bila engkau seperti aku, tentu engkau akan tahu; Ketika Dia memanggilmu, engkau pun akan memanggil-Nya.”

Ramadhan adalah bukti cinta Allah. Bahagia bertemu dengan Ramadhan sama artinya dengan bahagia bertemu Allah. Konsekuensinya jelas, “Barangsiapa mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Dan barangsiapa tidak mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun tidak mencintai pertemuan dengannya” (HR Bukhari).

Bila kita mencintai Allah, kita harus menyambut apa pun yang datang dan diserukan-Nya, termasuk Ramadhan. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyatakan adalah sebuah kebohongan besar bila seseorang mencintai sesuatu tetapi ia tidak memiliki kecintaan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya. Al-Ghazali menulis, “Bohonglah orang yang mengaku mencintai Allah SWT tetapi ia tidak mencintai Rasul-Nya; bohonglah orang yang mengaku mencintai Rasul-Nya tetapi ia tidak mencintai kaum fakir dan miskin; dan bohonglah orang yang mengaku mencintai surga tetapi ia tidak mau menaati Allah SWT.”

Karena cinta Rasulullah SAW dan para sahabat selalu menyambut Ramadhan dengan sukacita. Bahkan sejak Rajab dan Sya’ban mereka telah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambutnya, termasuk dengan memperbanyak puasa dan amalan sunnat lainnya. Siti ‘Aisyah berkata, “Tidak pernah Rasulullah SAW berpuasa dalam satu bulan yang lebih banyak dari puasanya pada bulan Sya’ban, ada kalanya sebulan penuh. Dan adakalanya hampir penuh hanya sedikit yang tidak puasa” (HR Bukhari Muslim).

Tatkala cinta sudah berbicara, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bahagia menyambut Ramadhan. Tidak ada lagi keluh-kesah menahan lapar, haus, dan semua keletihan tatkala menjalani Ramadhan.

Lewat cintalah semua yang pahit akan menjadi manis.

Wallahu a’lam bish-shawab.

… Allah Maha Besar … Marhaban Yaa Ramadhan …

Kiat Menyambut Bulan Ramadhan

Sebagai seorang muslim seyogianya kita tidak menyia-nyiakan “musim ibadah” dan hendaknya kita termasuk orang-orang yang berlomba untuk memanfaatkan musim ibadah tersebut.

“… dan dalam hal itu, maka hendaknya orang berlomba-lomba.” (QS. Al-Muthaffifun: 26)

Pada dasarnya, orang-orang yang berkeinginan mulia serta mengikuti jejak semangat kaum salafus saleh akan sangat intensif memanfaatkan musim ibadah tersebut. Dan bagi kita dalam diri Rasulullah saw. Terdapat teladan yang bagus.

Karena itu, Semangatlah menyambut bulan Ramadhan sebegai kesempatan emas untuk melakukan ibadah kepada 4JJI dengan hal-hal berikut Ini:

1. Gembira dan Bahagia dengan Datangnya Ramadhan

Di dalam hadits sahih disebutkan bahwa Rasulullah saw. Memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadhan:

“Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan yang penuh diberkahi 4JJI di dalamnya. Di mana 4JJI menurunkan rahmat, menghapuskan kesalahan-kesalahan dan memperkenankan doa, serta melihat kamu dalam berlomba-lomba di dalamnya, lalu Dia membanggakan kamu kepada malaikat. Maka perlihatkanlah dirimu kepada 4JJI dengan kebaikan. Sebab sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang terhalang dari rahmat 4JJI di dalamnya.”

Janji 4JJI dan seruan Rasulullah saw. itu dimaksudkan untuk memasukkan rasa senang dan bahagia dalam jiwa para pendengarnya.

2. Memperbanyak Do’a

Karena bulan Ramadhan itu bulan yang penuh berkah, hendaknya kita memohon kepadaNya agar dapat sampai pada bulan Ramadhan dalam keadaan sehat. Dengan nikmat kesehatan, kita akan mampu menjalani ibadah, baik itu puasa, tarawih, dzikir, dll. Sebab, betapa banyak orang yang menunggu Ramadhan, lalu datang ajal sebelum datangnya Ramadhan.

3. Memahami Ilmu dan Hukum Puasa Ramadhan

Hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadhan termasuk ilmu yang tidak boleh tidak harus dipahami oleh setiap muslim.

“Dan sesungguhnya puasa Ramadhan adalah kewajiban bagi setiap individu, dan dengannya dia harusmengetahui tentang hal-hal yang menjadikanny sempurnanya puasa dan yang merusak nilai-nilai puasa. (Ibnu Abdilbar)

Karena itu, sambutlah puasa itu, dengan mempelajari kitab-kitab yang bermanfaat dan memperjelas apa yang ingin kita ketahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan suci ini. Dan hendaknya juga berupaya mengajarkan hukum-hukum tersebut kepada keluarga dan lingkungan tetangga yang belum mengetahuinya agar memperoleh hikmah.

4. Menyusun Program Aktivitas Ramadhan

Jika sudah berlalu, Ramadhan tidak akan kembali, kecuali kita masih diberi kesempatan hingga tahun depan. Karena itu, jangan sampai terlewatkan dengan sia-sia. Untuk mengisinya, lakukanlah aktivitas-aktivitas yang akan mampu merealisasikan tujuan puasa Ramdhan (menjadi takwa)

Refleksi Makna Kemerdekaan secara Utuh

2009-08-18T15:26:00.000+07:00

64 (enam puluh empat) tahun merupakan angka yang sudah sangat matang untuk barometer sebuah umur. Idealnya bahwa Indonesia saat ini harus sudah mapan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun kenyataannya saat ini perekonomian terjajah oleh kapitalis, kebudayaan kita semakin tersingkir, akhlak pejabat kita sudah semakin 'akut' dalam melakukan praktek KKN. Ironis dan sedih jika kita memikirkan hal tersebut. Namun dibalik itu semua, HUT RI ke-64 merupakan momentum yang tepat untuk instropeksi dan bangkit dari segala macam belenggu yang menghambat segala kemajuan menjadi Indonesia yang merdeka secara utuh.
Tidak tepat lagi jika kita terus dibuai oleh angka-angka statistik pembangunan, mendidik bahwa Indonesia negara yang kaya dan kita tinggal menimati kekayaan alam dan budaya tersebut, serta larut dalam konstruk budaya populer yang menjadikan kita lupa akan citra diri kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana pejuang-pejuang kita dahulu meraih kemerdekaan merupakan hasil do'a dan dari kerja keras, bukan sebagai hadiah. Sebagai bangsa yang bermartabat, tugas kita untuk melanjutkan perjuangan mereka, Kita bangun kepercayaan diri bahwa Indonesia mampu merdeka, mandiri dan dapat berinovasi.

Salam kemerdekaan...!!

Management Aksi

2009-07-23T13:56:00.000+07:00

Term Of Reference ini dimaksudkan sebagai undangan PMIII Se-Pantura.

A.LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang selalu gandrung akan kejayaan dan keadilan. Bangsa yang sudah lama merindukan akan tatanan masyarakat yang demokratis ( sicil society and good governance ).

Namun sangat ironis sekali ketika kita melihat realita yang ada. Ngiris sekali ketika melihat kondisi bangsa yang carut marut dan dilanda krisis multidimensi berkepanjangan. Namun kita sebagai generasi bangsa yang berpredikat mahasiswa dengan jargonnya agen of change tidak dapat berbuat apa-apa untuk bangsa ini. Lantas Dimanakah mahasiswa ? Sebuah pertanyaan besar yang harus kita renungkan bersama.

101 tahun sudah bangsa ini bangkit. Namun apa sebenarnya makna dari kebangkitan itu. Karena selama ini kita masih menjadi bangsa inlander bangsa yang suka akan diperintah dan dikontrol bagsa lain. Pantaslah kiranya kalau dari waktu ke waktu bangsa ini sepi akan prestasi karena para penguasa kita sudah terkontaminasi oleh ambisi dan korupsi. Bangsa ini seakan-akan mati suri karena kita sebagai agen of change sudah mulai lesu dan terbelenggu oleh nafsu, budaya-budaya palsu, pemimpin palsu, guru palsu dan bahkan semua serba palsu. Pantaslah kiranya kalau bangsa ini disebut sebagai bangsa palsu.

Namun apapun itu, baik terkikisnya moral yang berimplikasi pada maraknya praktik korupsi maupun kegandrungan akan budaya palsu yang pada muaranya akan melemahkan kesadaran akan berbangsa dan disorientasi pendidikan kita harus tetap bangkit dan melawan dari ketidakberdayaan itu. Masih banyak harapan yang bisa kita ikhtiyari asal kita tetap optimis menatap masa depan kearah yang dicita-citakan para founding father bangsa dan seluruh lapisan masyarakat.

Intinya, PMII sebagai satuan komunitas mahasiswa harus mampu memposisikan diri sebagai perekat bagi semua komponen kebangsaan yang ada, tanpa pretensi dan tebang pilih antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Untuk itu upaya yang dilakukan PMII untuk merangkul semua kelompok masyarakat dalam mewujudkan tatanan Demokratis, terciptanya sivil society dan Good governance adalah membangunkan semangat mahasiswa dalam upaya menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya.

Untuk itu kami atas nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Unisda Cabang Lamongan bermaksud mengadakan pelatihan management aksi dalam rangka untuk membekali mahasiswa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sosialnya di masyarakat.

B.TEMA KEGIATAN
Pelatihan ini mengangkat tema :
"Membangkitkan Ghirroh Gerakan dan Moral Mahasiswa menuju Indonesia Raya"

C.TUJUAN KEGIATAN
Secara umum tujuan kegiatan ini adalah :
-Membentuk karakter mahasiswa sebagai agen moral, agen of change, tanggung jawab social, dan aplikasinya terhadap masyarakat dan bernegara.
-Menumbuhkan pemikiran yang kritis dalam menyikapi masalah.
-Membentuk dan menumbuhkan moral luhur mahasiswa yang sudah terdegradasi globalisasi.
-Mewujudkan cita-cita Tri Darma Perguruan Tinggi
-Membuat inovasi dan formula-formula baru untuk mewujudkan Negara yang demokratis ( sivil society dan Good governance )

D.BENTUK KEGIATAN
Kegiatan ini berbentuk pelatihan yang di dalamnya berisi beberapa materi sebagai rangsangan dalam menganalisa suatu kebijakan, kemudian dilanjutkan dengan Turlap (Turun Lapangan). Advokasi dan diakhiri dengan simulasi aksi.

E.LANDASAN
Landasan operasional kegiatan ini berlandaskan atas ketentuan-ketentuan pokok organisasi, yaitu:
-Islam Ahlusunnah Wal Jama’ah
-AD/ART Organisasi PMII
-Nilai-nilai Dasar Pergerakan (NDP)
-Produk-produk dan Dokumen Histori Organisasi

F.WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
-Hari : Rabu – Jum’at
-Tanggal : 29 – 31 Juli 2009
-Waktu : 08.00 - Selesai
-Tempat : Ponpes. Maulana Hidayatullah Rahmatullah, Tuban

G.PESERTA
Peserta kegiatan ini berjumlah 200 orang yang terdiri atas :
1.Pengurus Rayon PMII (FKIP, Ekonomi, Justice, dan FAI ) Unisda Lamongan
2.Delegasi dari Pengurus Komisariat dan Rayon PMII Se-Pantura
3.Undangan-undangan

H.SUSUNAN PANITIA
(Lampiran 1)

I.MANUAL ACARA
(Lampiran 2)

J.PENUTUP
Demikian proposal ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai deskripsi alur kegiatan. Harapan kami kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses sebagaimana target yang diharapkan. Semoga ketulusan serta partisipasi semua pihak dapat menjadikan kontribusi yang positif untuk jalannya kegiatan ini sebagai bentuk dan tanggung jawab sosial demi masa depan bangsa.

Lampiran 1

SUSUNAN PANITIA
PELATIHAN MANAGEMENT AKSI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
KOMISARIAT UNISDA LAMONGAN

Majelis Pembina Komisariat
1.Drs. Miftakhul Huda, SH.MM.Msi
2.Khoirul Mukhdlor, SH
3.R. Puguh Raharjo, SE
4.Alex Rufaidi, SH
5.Saiful Aris, S. Pd

Penanggung Jawab
Pengurus Komisariat Pergerakan Mahaaiawa Islam Indonesia (PK.PMII) Unisda Lamongan.
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC.PMII) Lamongan.

Sterring Commite
1.Nuharto
2.Ishaq Fathoni R
3.Atik Wahyuni
4.Agus Surya Wedy
5.Kholis Fahmi
6.Wakhid Z

Organizing Commite
Ketua : Lukman Aris Hariyanto
Sekretaris : Anis Fitriya
Bendahara : Puji Haryani

Devisi – devisi
Kesekertariatan
 Desi
 Isnawanti

Perlengkapan
 Aris sanjaya
 Ovi

Pubdekdok
 M Taufik
 Amir

Keamanan
 Salam
 Yoyok

Humas
 A. Kholiq
 Fathur Rohim
 Indah

Konsumsi
 Eka sandi
 Affan Zakaria

Penggalian Dana
 Zanu m
 Yani Dwi P
 A. Suhamdi

Acara
 Hudya ulfa
 Iin ernawati
 Ali Fuat
 Eka

Lampiran 2

MANUAL ACARA
PELATIHAN MANAGEMENT AKSI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
KOMISARIAT UNISDA LAMONGAN

Keterangan : Semua pemateri Alumni PMII UIN Yogyakarta

101 Th Kebangkitan Nasional

2009-05-27T15:57:00.001+07:00

Tepat 101 Hari kebangkitan Nasional, PK.PMII Unisda Lamongan memperingatinya dengan Refleksi 101 tahun hari kebngkitan Nasional dihalaman Kampus Unisda, disebelah barat kampus yang tepatnya didepan Kantor BEM UNISDA yang letaknya didekat sawah dan tambak, yang nuansa sepinya membawak pribadi yang tenang dengan bercahaya lampu sentir disekelililng kita. tanggal 23 Mei 2009 itu dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta diskusi dari seluruh pengurus komisariat PMII se Kab-Lamongan. sampai tengah malam agenda ini ditutup dilanjutkan Konsolidasi antar Komisariat se Cabang lamongan dan konsolidasi kader putri se lamongan. dan diskusi rayon FKIP PMII Unisda, karena dia selesai mengadakan rapat Tim Formatur pada waktu siangnya.

101 Hari kebangkitan Nasional

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang selalu gandrung akan kejayaan dan keadilan. Bangsa yang sudah lama merindukan akan tatanan masyarakat yang demokratis ( sicil society and good governance ).

Namun sangat ironis sekali ketika kita melihat realita yang ada. Ngiris sekali ketika melihat kondisi bangsa yang carut marut dan dilanda krisis multidimensi berkepanjangan. Namun kita sebagai generasi bangsa yang berpredikat mahasiswa dengan jargonnya agen of change tidak dapat berbuat apa-apa untuk bangsa ini. Lantas Dimanakah mahasiswa ? Sebuah pertanyaan besar yang harus kita renungkan bersama.

101 tahun sudah bangsa ini bangkit. Namun apa sebenarnya makna dari kebangkitan itu. Karena selama ini kita masih menjadi bangsa inlander bangsa yang suka akan diperintah dan dikontrol bagsa lain. Pantaslah kiranya kalau dari waktu ke waktu bangsa ini sepi akan prestasi karena para penguasa kita sudah terkontaminasi oleh ambisi dan korupsi. Bangsa ini seakan-akan mati suri karena kita sebagai agen of change sudah mulai lesu dan terbelenggu oleh nafsu, budaya-budaya palsu, pemimpin palsu, guru palsu dan bahkan semua serba palsu. Pantaslah kiranya kalau bangsa ini disebut sebagai bangsa palsu.

Namun apapun itu, baik terkikisnya moral yang berimplikasi pada maraknya praktik korupsi maupun kegandrungan akan budaya palsu yang pada muaranya akan melemahkan kesadaran akan berbangsa dan disorientasi pendidikan kita harus tetap bangkit dan melawan dari ketidakberdayaan itu. Masih banyak harapan yang bisa kita ikhtiyari asal kita tetap optimis menatap masa depan kearah yang dicita-citakan para founding father bangsa dan seluruh lapisan masyarakat.

Intinya, PMII sebagai satuan komunitas mahasiswa harus mampu memposisikan diri sebagai perekat bagi semua komponen kebangsaan yang ada, tanpa pretensi dan tebang pilih antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Untuk itu upaya yang dilakukan PMII untuk merangkul semua kelompok masyarakat dalam mewujudkan tatanan Demokratis, terciptanya sivil society dan Good governance adalah membangunkan semangat mahasiswa dalam upaya menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya.

LANDASAN FILOSOFI

2009-04-23T17:00:00.000+07:00

LANDASAN FILOSOFI
Paradigma merupakan sesuatu yang vital bagi pergerakan organisasi. Karena paradigma merupakan titik pijak dalam membangun konstruksi pemikiran dan cara memandang sebuah persoalan yang akan termanifestasikan dalam sikap dan prilaku social. Disamping itu, dengan paradigma ini pula sebuah organisasi akan menentukan dan memilih nilai-nilai yang universal,abstrak menjadi khusus dan praksis operasional yang akhirnya menjadi karakteristik sebuah organisasi dan gaya berpikir seseorang.
Proses pengkaderan baik formal maupun non formal memiliki kontribusi penting dalam melegitimasi dan melanggengkan system dan struktur social yang ada. Namun, pengkaderan juga merupakan medan perjuangan dan bagian dari proses untuk menggerakkan perubahan social menuju kontruksi social yang adil. Apakah pengkaderan akan mengabdi pada tatanan yang menindas ataukah justru menjadi medan perjuangan, sangat bergantung pada paradigma pengkaderan yang menjadi kerangka kerjanya. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai berbagai paradigma baik yang melegimitasi system maupun yang memiliki fungsi liberisasi, serta implikasinya dalam praksis pengkaderan
Giroux dan Aronowiz sebagaimana dikutip oleh Mansur Fakih (2001) mengelompokkan ideologi-ideologi pengkaderan ke dalam tiga aliran besar: konservatif, liberal, dan kritis. Secara garis besar perbincangan tentang tiga aliran adalah sebagai berikut :
1. Paradigma Konservatif
Bagi kaum konservatif, terjadinya ketidaksederajatan dalam masyarakat merupakan suatu hal yang alamiah, suatu hal yang mustahil, bisa dihindari, serta sudah merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir tuhan. Perubahan social bagi mereka bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan, bahkan perubahan justru akan membuat manusia lebih sengsara lagi. Dalam bentuknya yang klasik, paradigma konservatif dibangun berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat tidak bisa merencanakan perubahan atau mempengaruhi perubahan social, hanya Tuhanlah yang merencanakan keadaan masyarakat dan hanya dia yang tahu makna dibalik itu semua. Dengan pandangan seperti itu, kaum konservatif klasik tidak menganggap rakyat memiliki kekuasaan atau kekuasaan untuk merubah kondisi mereka.
Namun dalam perkembangannya, paradigma konservatif cenderung menyalahkan subyek. Bagi kaum konservatif, mereka yang menderita, yakni orang-orang yang miskin, buta huruf, kaum tertindas, dan mereka yang dipenjara, menjadi demikian karena salah mereka sendiri. Karena, dalam kenyataannya, banyak orang lain bekerja keras dan berhasil meraih sesuatu. Banyak orang yang bersekolah dan belajar atau kursus, dan karenanya dapat hidup dengan layak, dan tidak menjadi kriminal.
Karena kenyataan tersebut, kaum konservatif menyerukan kepada kaum miskin agar sabar dan belajar untuk berperilaku baik, sambil menunggu giliran mereka dating, karena pada akhirnya kelak semua orang akan mencapai kebebasan dan kebahagiaan. Kaum konservatif sangat melihat pentingnya harmoni dalam masyarakat dan menghindarkan dari konflik dan kontradiksi social.
2. Paradigma Liberal
Kaum liberal berangkat dari keyakinan bahwa memang ada masalah di masyarakat. Namun bagi mereka, pengkaderan tidak memiliki kaitan apapun dengan persoalan social, politik dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dengan asumsi seperti itu, maka tugas pengkaderan pun tidak memiliki keterkaitan dengan persoalan sosial masyarakat.
Namun demikian, kaum liberal selalu berusaha untuk menyesuaikan pengkaderan dengan keadaan sosial, politik dan ekonomi di luar dunia pengkaderan. Usaha penyesuaian ini dilakukan dengan cara memecah berbagai problem pengkaderan dengan usaha reformasi kosmetik, karikatural. Karena kosmetik, maka umumnya yang dilakukan adalah usaha-usaha seperti pentingnya membangun kelas baru dan fasilitas baru, modernisasi peralatan sekolah dengan pengadaan komputer yang lebih canggih, laboratorium, serta berbagai usaha untuk menyehatkan rasio guru-murid. Selain itu juga didorong inventasi untuk meningkatkan metodologi pengajaran dan pelatihan yang lebih efisien dan partisipatif seperti kelonpok dinamik (dynamic group), Berbagai usaha itu pada dasarnya masih terisolir dari sitem dan struktur ketidakadilan social, dari dominasi budaya dan represi social yang ada dalam masyarakat.
Kaum liberal dan konservatif sama-sama berpendirian bahwa pengkaderan asosial dan excellence merupakan target utama pengkaderan. Kaum liberal berpendapat bahwa persoalan pengkaderan dan persoalan sosial merupakan dua persoalan yang berbeda. Mereka tidak melihat kaitan pengkaderan dalam struktur sosial dan dominasi politik serta budaya dan deskriminasi gender dalam masyarakat. Bahkan pengkaderan, bagi salah satu aliran liberal, yakni fungsional structural personian, justru dirancang untuk menstabilkan norma dan nilai dlam masyarakat. Pengkaderan justru dimaksudkan sebagai media sosialisasi dan reproduksi nilai tata susila keykinan dan nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi secara baik.
Pendekatan liberal inilah yang kini mendominasi hampir seluruh pemikiran pengkaderan modern baik formal maupun informal. Jika dilacak dalam sejarah pemikiran, akar filosofi dari aliran ini adalah liberalisme. Yaitu suatu pandangan yang menekankan pengemnbangan kemampuan, melindungi hak dan kebebasan, serta mengindefikasi problem dan upaya perubahan sosial secara inskrimental demi menjaga stabilitas jangka panjang. Konsep pengkaderan liberal berakar dari cita-cita barat tentang individualisme. Gagasan liberalisme dalam sejarahnya berkait erat dengan bangkitnya kelas menengah yang diuntungkan oleh kapitalisme. Pengaruh liberalisme dalam pengkaderan dapat dianalisa dengan melihat komponen-komponennya. Komponen pertama adalah pengauh filsafat barat tentang model manusia universal, yakni model manusia Amerika dan Eropa. Ideal-type dari manusia tersebut adalah rationalis liberal, yang ditandai oleh : Pertama, bahwa semua manusia memiliki potensi sama dalam intelektual, kedua baik tataran alam maupun norma social dapat ditangkap oleh akal . ketiga, individualisti, yakni anggapan bahwa manusia adalah atomistic dan otonom (Bay, 1988). Menempatkan individu secara atomistic, membawa pada keyakinan bahwa hubungan social sebagai suatu kebetulan, dan masyarakat dianggap tidak stabil karena interest anggotanya tidak stabil.
3. Paradigma kritis/Radikal
Pengkaderan dalam paradigma kritis dimaknai sebagai bagian dari medan perjuangan. Bila bagi kaum konservatif, pengkaderan mengabdi pada statusquo, kaum liberal untuk perubahan moderat, maka bagi paradigma kritis dirancang perubahan moderat, maka bagi paradigma kritis dirancang untuk melakukan perubahan fundamental dan transformasional bagi konstruksi social masyarakat. Bagi mereka,konstruksi social merefleksikan dalam dunia pengkaderan. Ini yang membedakan dengan liberal dan konservatif.
Dalam perspektif kritis, urusan pengkaderan adalah melakukan refleksi kritis, terhadap the dominant ideology, menuju transformasi social. Tugas pengkaderan adalah membangun kesadaran kritis dan menciptakan ruang kritis terhadap struktur dan system ketidakadilan, mentransformasikan konstruksi social menuju tatanan berkeadilan. Pengkaderan tidak mungkin bersikap netral, tidak berpihak, obyektif maupun berjarak dengan masyarakat. Dalam paradigma ini, pengkaderan harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis untuk transformasi social. Dengan kata lain, tugas utama pengkaderan adalah “memanusiakan kembali manusia yang mengalami dehumanisasi karena system dan struktur yang tidak adil.
PILIHAN PARADIGMA VERSI PMII
Disamping terdapat banyak penegrtian mengenai paradigma, dalam ilmu social ada beberapa macam jenis paradigma. Melihat realitas dimasyarakat dan sesuai dengan tuntutan keadaan masyarakat PMII baik secara sosiologis, politis dan Antropologis. Maka PMII memilih Paradigma Kritis Transformatif sebagai wijakan oraganisasi pergerakan.
EKSISTENSI PKT PMII
Definisi Paradigma
Dalam khazanah ilmu social, ada beberapa pengertian paradigma yang dibangun oleh para pemikir sosiologi. Salah satu diantaranya adalah G. Ritzer yang memberi pengertian paradigma sebagai pandangan fundamental tantang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu. Paradigma membantu apa yang harus dipelajari, pertanyaan yang harus dijawab, bagaimana semestinya pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Paradigma merupakan kesatuan consensus yang terluas dalam suatu bidang ilmu dan membedakan antara kelompok ilmuwan. Menggolongkan, mendefinisikan dan yang menghubungkan antara eksemplar, teori, metode serta instrumen yang terdapat didalamnya. Mengingat banyaknya definisi yang dibentuk oleh para sosiologi, maka perlu ada pemilihan atau perumusan yang tegas mengenai definisi paradigma yang hendak diambil oleh PMII, hal ini perlu dilakukan untuk memberi batasan yang jelas mengenai paradigma dalam pengertian komunitas PMII agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam memaknai paradigma.
Substansi PKT PMII
Dari penelusuran yang cermat atas paradigma kritis, terlihat bahwa paradigma kritis sepenuhnya merupakan proses pemikiran manusia. Dengan demikian ia adalah secular. Kenyataan ini yang membuat PMII dilematis, karena akan mendapat tuduhan secular jika pola pikir tersebut diberlakukan. Untuk menghindari tudingan tersebut, maka diperlukan adanya reformulasi penerapan paradigma kritis dalam tubuh warga pergerakan. Dalam hal ini, paradigma kritis transformatif diberlakukan hanya sebatas sebagai kerangka bepikir dan metode analisis dalam memandang persoalan. Dengan sendirinya ia harus diletakkan pada posisi tidak diluar dari ketentuan agama, sebaliknya justru ingin mengembalikan dan menfungsikan ajaran agama yang sesungguhnya sebagaimana mestinya. Dalam hal ini penerapan paradigma kritis transformatif bukan menyentuh pada hal-hal yang sifatnya sacral, tetapi pada persoalan yang profan. Lewat paradigma kritis di PMII berupaya menegakkan sikap kritis dalam berkehidupan dengan menjadikan ajaran agama sebagai inspirasi yang hidup dan dinamis.
Sebagaimana dijelaskan diatas, pertama paradigma kritis berupaya menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dari berbagai belenggu yang diakibatkan oleh proses social yang bersifat profan, kedua paradigma kritis melawan segala bentuk dominasi dan penindasan. Ketiga paradigma kritis membuka tabir dan selubung pengetahuan yang munafik dan hegemonic. Semua ini adalah semangat yang dikandung oleh islam. Oleh karenanya, pokok-pokok pikiran inilah yang dapat diterima sebagai titik pijak paradigma kritis transformatif dikalangan warga PMII.
Dasar PKT
Ada beberapa alas an yang menyebabkan PMII harus memilih paradigma kritis sebagai dasar untuk bertindak dan mengimpletasikan pemikiran serta penyusunan cara pandang dalam melakukan analisa. Pertama masyarakat Indonesia saat ini sedang terbelenggu oleh nilai-nilai kapitalisme modern. Kedua masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, baik etnik, tradisi, kultur maupun keprcayaan. Kondisi ini sangat memerlukan paradigma kritis. Ketiga budaya pemerintahan orde baru yang menggunakan paradigma keteraturan dengan teori-teori modern yang di presentasikan melalui ideology developmentalisme pada bagian tertentu. Keempat selain terbelenggu social politik yang masih melekat hingga hari ini meskipun tidak separah era orde baru dampaknya secara tidak sadar telah terjadi berbagai pemahaman yang distortif mengenai ajaran dan fungsi agama.
Peranan PKT
Menurut Hasan Hanafi Penerapan paradigma kritis ini terlihat jelas dalam konstruksi pemikirannya terhadap agama. Dia menyatakan untuk memperbarui masyarakat islam yang mengalami ketertinggalan dalam segala hal, pertama-tama diperlukan analisis social. Menurutnya selama ini mengandalkan otoritas teks kedalam kenyataan. Dia menemukan kelemahan mendasar dalam metodologi ini. Pada titik ini dia memberikan kritik tajam terhadap metode tradisional teks yang telah mengalami ideologis.
Dari pemahaman gerakan paradigma kritis tersebut sebenarnya berupaya membebaskan manusia dengan semangat dan ajaran agama yang lebih fungsional. Dengan kata lain, kalau paradigma kritis barat berdasarkan pada semangat revolusioner sekuler dan dorongan kepentingan sebagai dasar pijakan, maka dalam paradigma kritis PMII justru menjadikan nilai-nilai agama yang terfokus pada dogmatisme itu sebagai pijakan untuk membangkitkan sikap kritis melawan belenggu yang kadang-kadang disebabkan oleh pemahaman yang distortif.
Jelas ini terlihat ada perbedaan yang mendasar penerapan paradigma kritis antara barat dengan islam (yang diterapkan PMII). Namun demikian harus diakui adanya persamaan antara keduanya yaitu dalam metode analisa, bangunan teoritik dan semangat pembebasan yang terkandung didalamnya. Jika paradigma kritis ini bisa diterapkan dikalangan warga pergerakan, maka kehidupan keagamaan akan berjalan dinamis, berjalannya proses pembentukan kultur demokratis dan penguatan civil society akan segera dapat terwujud. Dan kenyataan ini terwujud manakala masing-masing anggota PMII memahami secara mendalam pengertian, kerangka paradigmatic dan konsep teoritis dari paradigma kritis yang dibangun oleh PMII.
KESIMPULAN
Paradigma Kritis Transformatif PMII merupakan pandangan fundamentalis tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam pergerakan, format pengkaderan yang dikemas dalam rumusan materi PKT untuk membangun kesadaran kritis individualis menuju kesadaran kritis social dan menciptakan ruang kritis pada pembacaan struktur dan system ketidakadilan yang mempreser tranformasi kontruksi social menuju tatanan keadilan. Dalam PKT ini sebagai kader pergerakan harus mampu mengindentifikasi dan menganalisa secara bebas dan kritis dalam transformasi social, tanpa mengesampingkan platform profan”Religius Nasionalis” dengan dalih untuk mensukseskan cita-cita yang mulia dan utama dalam bingkai “Memanusiakan Kembali Manusia Yang Mengalami Dehumanisasi Karena System Dan Struktur Yang Tidak Adil”.

Pergerakan Mahasiswa islam Indonesia
Dari namanya PMII disusun dari empat kata yaitu “Pergerakan”, “Mahasiswa”, “Islam”, dan “Indonesia”. Makna “Pergerakan” yang dikandung dalam PMII adalah dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan kontribusi positif pada alam sekitarnya. “Pergerakan” dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas kekhalifahannya.

Pengertian “Mahasiswa” adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dimnamis, insan sosial, dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terpantul tanggung jawab keagamaan, intelektual, sosial kemasyarakatan, dan tanggung jawab individual baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan negara.

“Islam” yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan/paradigma ahlussunah wal jama’ah yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara iman, islam, dan ikhsan yang di dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilakunya tercermin sikap-sikap selektif, akomodatif, dan integratif. Islam terbuka, progresif, dan transformatif demikian platform PMII, yaitu Islam yang terbuka, menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan. Keberbedaan adalah sebuah rahmat, karena dengan perbedaan itulah kita dapat saling berdialog antara satu dengan yang lainnya demi mewujudkan tatanan yang demokratis dan beradab (civilized).

Sedangkan pengertian “Indonesia” adalah masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah dan ideologi bangsa (Pancasila) serta UUD 45.

Sejarah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia lahir dari organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama’ (NU). Pada tanggal 17 April 1960. ide lahirnya PMII lahir dari hasrat yang kuat dari kalangan mahasiswa NU untuk membentuk sebuah organisasi yang menjadi tempat berkumpul dan beraktifitas bagi mereka. Akan tetapi karena pada waktu itu sudah berdiri Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama (IPNU), sementara anggota dan pengurusnya banyak yang dari mahasiswa maka para mahasiswa NU banyak yang bergabung dengan IPNU. Sebenarnya keinginan untuk membentuk sebuah organisasi sudah ada sejak Muktamar II IPNU tahun 1959 di Pekalongan Jawa Tengah, akan tetapi belum mendapat respon yang serius, karena IPNU sendiri pada waktu itu masih memerlukan pembenahan, dalam proses IPNU yang masih dalam proses establish dikhawatirkan tidak ada yang mengurusi. Karena IPNU dianggap tidak mampu menampung aspirasi mahasiswa NU pada waktu itu. Pertama, kondisi objektif antara keinginan dan harapan mahasiswa serta dinamika yang terjadi berbeda dengan keinginan para pelajar. Kedua, dengan hanya membentuk departemen dalam IPNU mahasiswa NU tidak bisa masuk PPMI Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, karena PPMI hanya menampung ormas mahasiswa.
Puncak dari perhelatan dibentuk tidaknya organisasi mahasiswa NU adalah ketika IPNU menyelenggarakan konferensi besar pada tanggal 14-17 Maret 1960 diKaliurang Yogyakarta. Diawali oleh Isma’il Makky selaku ketua departemen Perguruan Tinggi (IPNU) dan M. Hartono, BA (mantan Wakil Pimpinan usaha Harian Pelita Jakarta), akhirnya forum konferensi membuat keputusan tentang perlunya didirikan organisasi mahasiswa NU. Lalu dibentuklah panitia sponsor pendiri yang beranggotakan 14 orang, yang dilanjutkan dengan musyawarah mahasiswa NU yang diselenggarakan di Surabaya, yang sebelumnya PBNU sudah merestui. Dan pada tanggal 17 April 1960 secara sah PMII dinyatakan berdiri dan H. Mahbub Djunaidi dinyatakan sebagai ketua terpilih.
1. Unsur pemikiran yang ditonjolkan pada organisasi yang akan berdiri pada waktu itu adalah:
2. Mewujudkan adanya kedinamisan sebagai organisasi mahasiswa, khususnya karena pada waktu itu situasi nasional sedang diliputi oleh semangat revolusi.
3. Menampakkan identitas ke-Islaman sekaligus sebagai konsepsi lanjutan dari NU yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah juga berdasarkan perjuangan para wali di pulau jawa yang telah sukses dengan dakwahnya. Mereka sangat toleran atas tradisi dan budaya setempat. Sehingga dengan demikian ajaran-ajarannya bersifat akomodatif.
4. Memanifestasikan nasionalisme sebagai semangat kebangsaan, karenanya nama Indonesia harus tercantum.
Independensi dan pencarian jati diri
Jatuhnya orde lama dan naiknya Soeharto sebagai rezim orde baru membawa kepada perubahan politik dan pemerintahan yang cukup signifikan setelah Soekarno sebelumnya membubarkan Masyumi, orde baru juga berobsesi untuk mengurangi partai politik yang berbau ideologi dengan mendirikan partai untuk menopang keuasaannya sendiri. Kebijakan pemerintahan orde baru diatas telah menempatkan pemerintahan sebagai wilayah kauasaan yang tidak bisa dijamah dan dikritisi oleh masyarakat.
Fenomena diatas menuntut PMII mampu melakukan pembacaan secara jeli tentang dirinya ditengah upaya pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pengkerdilan terhadap setiap komponen masyarakat-bangsa termasuk partai politik selain golkar. Dari hasil pembacaan itu bahwa apabila PMII tetap bernaung dibawah NU yang masih berada pada wilayah politik praktis, maka PMII akan mengalami kesulitan untuk berkembang sebagai ormas mahasiswa. Atas dasar pertimbangan inilah pada MUBES V tanggal 14 Juli 1972 di Munarjati Malang, PMII memutuskan untuk menjadi organisasi yang independen yang tertuang dalam deklarasi Munarjati. Dengan ini PMII sebagai tidak terikat pada sikap dan tindakan siapapun dan hanya komitmen dengan perjuangan organisasi serta cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan pancasila.
Pada periode 1980-an PMII yang mulai serius masuk dan melakukan pembinaan di perguruan tinggi menemukan kesadaran baru dalam menentukan pilihan dan corak gerakannya. Bersamaan dengan Khittah 1926 NU pada tahun 1984 dan diterimanya pancasila sebagai asas tunggal, PMII telah membuat pilihan-pilihan peran yang cukup strategis. Dikatakan strategis karena menentukan pilihan pada tiga hal yang penting, yaitu:
1. PMII memberikan prioritas pada upaya pengembangan intelektualitas.
2. PMII menghindari keterlibatannya dengan politik praktis, baik secara langsung atau tidak, dan bergerak pada wilayah pemberdayaan Civil Society.
3. Memilih mengembangkan paradigma kritisisme terhadap negara. Pilihan-pilihan tersebut membuat PMII selalu berjarak dengan struktur-struktur kekuasaan politik maupun pemerintahan.

Basic Ekonomi Organisasi

2009-04-23T16:59:00.000+07:00

Membangun Basic Ekonomi Organisasi Kader

BAB I
HANTARAN DISKUSI
Dalam sebuah organisasi, kekuatan ekonomi merupakan salah satu tiang penyangga sebuah eksistensi organisasi. Berjalan tidaknya organisasi sedikit banyak akan sangat dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya dana operasional dalam menjalankan aktivitas organisasi. Berjalan lancar atau tersendatnya suatu kegiatan dalam berorganisasi juga tergantung pada sedikit atau banyaknya dana yang bisa mensupport dalam kegiatan tersebut, walaupun ada sedikit keyakinan dari para aktivis organisasi bahwa tidak ada dana atau kurangnya dana operasional bukan merupakan faktor penghambat yang utama dalam “membumikan ide-ide langit” agar menjadi sebuah realitas.

Pertanyaan mendasar dalam permasalahan ini adalah “How to development economic for organization?” (sory kalau keliru, lagi belajar bahasa Inggris) atau dengan bahasa planet yang lain adalah bagaimana kita dapat membangun ekonomi untuk penguatan sebuah organisasi. Pertanyaan yang paling dasar seringkali kita pikirkan dan kita keluhkan, bahkan bisa membingungkan para “pemikir” organisasi. Apakah nanti tidak bersinggungan atau vis a vis dengan garis ideologi organisasi? Apakah tidak bertentangan dengan idealitas mahasiswa? Jangan-jangan nanti malah menjadi organisasi profit oriented atau menjadi “organisasi kapitalis”? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan atau “jangan-jangan” yang lain yang menjadi “pertimbangan” untuk memulai membangun ekonomi organisasi.

Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang berbau “was-was” di atas juga bukan merupakan pertanyaan yang buruk, atau bahkan jelek karena hal tersebut didasari atas sebuah harapan bahwa organisasi pergerakan (baca: PMII) tidak tercerabut dari akar gerakannya yang bergerak pada basis pengkaderan dengan mengedepankan idealitas mahasiswa yang tidak bersifat pragmatis dalam menyikapi realitas “sandiwara” kehidupan ini. Di samping itu, banyaknya organisasi yang mendapatkan “harta karun” secara mendadak ternyata dapat menghilangkan idealitas yang diusung secara mendadak pula, atau ada juga yang masuk pada wilayah “penguasa” yang “basah” juga ternyata tidak bisa membawa idealitasnya yang seharusnya menjadi paltform gerakannya juga menjadi pelajaran tersendiri bagi perjalanan PMII untuk selalu menimbang dan menimbang kebijakan yang diambil agar tidak keluar dari akar gerakannya. Namun harapan penulis bahwa pertimbangan ini tidak menjadi traumatik organisasi atau sebuah penghambat untuk selalu inovatif dalam mengembangkan dan mengepakkan sayap gerakannya pada jalur yang benar.
Untuk memulai perjalanan ini memang tidak mudah karena harus memadukan, meramu dan memodifikasi antara sebuah idealitas gerakan dengan bangunan ekonomi yang cenderung mengarah pada “organisasi kapitalis”. Atau apabila memakai bahasa pertanyaan adalah “Bagaimana caranya agar bangunan ekonomi organisasi kuat namun idealitas gerakan organisasi tetap orisinil bahkan makin mengkilap?”
Untuk membuka dan menguak permasalahan ini perlu proses penelaahan dan kajian ulang terhadap historis perjalanan organisasi yang berkaitan dengan usaha yang telah dilakukan dalam membangun ekonomi organisasi dan mencari beberapa alternatif yang dapat menjawab permasalahan tersebut.

BAB II
MAMBANGUN PERSEPSI
PEMBANGUNAN EKONOMI ORGANISASI
Sebelum membincangkan solusi atau mencari format bangunan ekonomi organisasi, perlu dibangun dahulu persepsi awal tentang pembangunan ekonomi organisasi itu sendiri. Kata “pembangunan” yang dipakai di sini bukan berarti orang “orde baru” yang terkenal dengan konsep pembangunanisme (developmentalisme) yang mengarah pada kapitalisme global, bukan pula orang kolot atau kuno yang senang membicarakan kata pembangunan, namun lebih mengarah pada pencarian istilah yang pas untuk sebuah usaha awal dalam membuat sesuatu yang baru (baca: merintis) di dalam usaha penguatan ekonomi bagi sebuah organisasi.
Sedangkan ekonomi organisasi adalah menciptakan sebuah peluang usaha yang bisa menghasilkan income organisasi (baca: menambah kas) yang berasal dari pemanfaatan segala sumber potensi luar organisasi maupun berasal dari sebuah swadaya organisasi atau hasil daya cipta kreasi inovatif dari pimpinan/anggota organisasi.
Bangunan ekonomi organisasi secara ideal adalah ekonomi yang dapat menopang segala aktivitas organisasi dengan tetap mempertahankan, memperjelas dan tidak menghilangkan sebuah karakter organisasi.
Agar tidak kehilangan “roh organisasi” tentunya para pengambil kebijakan atau pencetus ekonomi organisasi harus mengetahui jati diri dan karakter organisasi itu sendiri (who am I). Untuk mengetahui “who am I” organisasi bisa diketahui dari analisa diri, evaluasi perjalanan historis organisasi, atau dengan menggunakan metode kontemplasi ala teater el-Izzah. Setelah jati diri organisasi dapat diketahui, maka karakter yang dibangun dalam organisasi dengan sendirinya akan nampak. Baru kemudian bisa menentukan “who I need?” dan “what can I do?” Lalu, format bangunan ekonomi yang bagaimana yang bisa ditawarkan dan cocok bagi PMII Pasuruan?. Sodoran format ekonomi bagi PMII Pasuruan sebenarnya tidak bisa diketik atau hanya diskusi semalam suntuk yang khusus meramu dalam masalah ini tanpa didasari “jati diri”, tetapi lebih didasarkan pada hasil proses yang panjang dari sebuah refleksi perjalanan PMII Pasuruan selama ini dan membaca tingkat kebutuhan PMII di masa yang akan datang. Apabila uraian di atas “diramu” dalam bentuk skema, maka dapat dilihat sebagai berikut:
ALUR
PEMBANGUNAN EKONOMI ORGANISASI
Jati diri organisasi (Who am I?)
Sejarah perjalanan organisasi
Membaca kekuatan dan potensi yang dimiliki
Membaca kelemahan organisasi
Tujuan dan landasan idiil organisasi
Kebutuhan organisasi (What I need?)
Mandiri
Pengkaderan optimal
Optimalisasi potensi ekonomi organisasi
Intra organisasi
Ekstra organisasi
Kader, pengurus & sarpras
Alumni, pemerhati organisasi, pemerintah, OKP/LSM, masyarakat, dan “pasar”
Kebijakan/langkah organisasi (What can I do?)
(pilihan kebijakan organisasi untuk mandiri dengan tetap mempunyai karakter)
Iuran anggota
Pengkaderan berpotensi ekonomi berbasis pengkaderan
(ketrampilan, kursus, pelatihan, dsb)
Ekonomi berbasis pengkaderan (Badan usaha/membuka toko, PKL, menjual majalah/buku, rental)
Optimali-sasi donatur dan alumni

BAB III
MEMBACA
REALITAS BASIC EKONOMI PMII
Ada yang menarik ketika membicarakan tentang organisasi PMII, yakni sudah terbangunnya persepsi (sebagian dari para pengurus) bahwa PMII merupakan salah satu organisasi pengkaderan untuk membentuk para aktivisnya menjadi “pengemis intelektual” yang pekerjaannya menawarkan sebuah program kerja dalam bentuk proposal untuk mencari para donatur. Terlepas dari salah atau benar tentang persepsi tersebut, namun lontaran pernyataan sering di dengar ketika sedang berkumpul sesama aktivis PMII dalam sebuah pertemuan non formal (informal meeting, media cangkru’an kopi, dan sebagainya) ketika membicarakan tentang basis ekonomi di masing-masing daerah (baca: cabang).
Tersendat atau tidak adanya dana operasional organisasi bukan menjadi sebuah hal yang luar biasa, bahkan ketika pengurus organisasi tiba-tiba menjadi seorang borju, persepsi negative thinking terkadang bisa muncul juga. Pernyataan “jangan-jangan” (yang berbau suudzon) merupakan topik pembicaraan yang menarik untuk diungkapkan.
Sekilas (ketika tanpa ada refleksi yang dalam) gejala tersebut seakan-akan hal yang wajar. “Dalam organisasi ya harus berani soro” begitu kira-kira ungkapan yang cocok untuk mendeskripsikan fenomena ini. Namun apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut bukannya tidak mungkin fenomena ini akan menjadi sebuah penghambat dan traumatik tersendiri bagi kader awam tanpa ada proses positive balancing untuk menjelaskan fenomena atau makna yang sebenarnya, atau tersendatnya program kerja organisasi karena tidak adanya financial support yang berimplikasi pada terganggunya proses pengkaderan dalam organisasi, atau hal yang lebih buruk lagi adalah hilangnya daya tawar atau bergaining organisasi dengan lembaga-lembaga yang berduit, atau bahkan yang paling buruk adalah organisasi bisa terjual idealitasnya dan (maaf) “ngatok” pada organisasi kapitalis tanpa ada nilai daya tawar apapun. Untuk membuat suatu perubahan dalam proses pembangunan dan penguatan ekonomi organisasi diperlukan “tenaga”, kemauan dan kemampuan yang mumpuni dan tidak ringan serta diperlukan kesabaran yang super ekstra. Hal ini tidak semata-mata hanya mencari sebuah alternatif dan menjalankan ide yang muncul tanpa perlu membangun sebuah pondasi yang kokoh, namun lebih dari itu. Bangunan ekonomi yang kokoh harus dipikirkan, direncanakan dengan matang agar persiapan dalam proses ini tidak akan menjadi “buah simalakama” yang mendatangkan mudlorot bagi perkembangan organisasi, namun bagaimana nantinya buah yang di dapat bisa menjadi berwarna-warni, ranum, enak, lezat dan bisa bikin ketagihan (bukan narkoba lho…). “Tenaga”, kemauan dan kemampuan yang mumpuni di atas bila ditransendenkan dengan realitas PMII sepertinya membutuhkan tambahan “ekstra ginseng agar lebih greng”. Hal ini bukan “tambahan kecap” dari penulis, namun dari beberapa hasil diskusi sering terlontar sebuah kekhawatiran atau ketakutan, di antaranya:
a. Kehilangan idealitas gerakan organisasi
Pada saat membangun ekonomi organisasi, tenaga dan pikiran akan tersedot pada wilayah ekonomi ansich. Hal ini akan berimplikasi pada idealitas gerakan yang akan terabaikan karena tersedotnya orientasi atau beralihnya orientasi organisasi menjadi organisasi profit (organisasi yang berorientasi pada profit)
b. Takut tidak bisa membagi waktu antara kegiatan pengkaderan dengan proses pencarian dana/pembangunan ekonomi
Ketika bangunan ekonomi telah terbentuk, kemungkinan besar perhatian terhadap proses pengkaderan akan sedikit terkurangi atau bahkan terabaikan. Apalagi jika pengurus/pemimpin organisasi sudah bekerja pada perusahaan/lembaga pendidikan, maka pembagian waktu antara kebutuhan pribadi, proses pengkaderan dan kebutuhan ekonomi organisasi akan menjadi sulit.
c. Pembangunan ekonomi masih mengarah pada profit oriented (jualan barang, buka toko atau warung, dan sebagainya).
Selama ini, paradigma yang muncul dalam membuat bangunan ekonomi organisasi adalah berbentuk profit oriented. Sedangkan sumbangan dari donatur atau iuran anggota bukan termasuk pada bangunan ekonomi organisasi.
d. Kekurangan tenaga profesional dalam menangani masalah ekonomi.
Ketika akan mencoba untuk memulai proses bangunan ekonomi –membuka toko/warung/biro jasa- maka problem yang muncul kemudian adalah siapa yang mampu mengelola? Apakah dari anggota organisasi atau bukan? Bila berasal dari anggota, apakah dari pengurus atau anggota biasa? Bagaimana sistem bagi hasilnya? Belum lagi siapa yang memberikan modal pertama saha? Dan masih banyak lagi problem yang muncul yang menjadi pertimbangan organisasi.
e. Masih berkutat pada wacana walau sudah dibuat badan ekonomi/disfungsi pengurus atau devisi ekonomi, dan sebagainya).
Ide untuk mandiri (baca: membangun basis ekonomi organisasi) di PMII Cabang Pasuruan sebenarnya sudah tercetus pada beberapa periode yang lalu (masa kepengurusan sahabat Sutrisno (1999) sampai kepengurusan sahabat Jauharul Lutfi (2004)) dengan dibentuknya suatu devisi ekonomi yang khusus menangani perekonomian cabang agar lebih mandiri. Ide dibuatnya devisi ekonomi sebenarnya mulai nampak pada masa kepengurusan sahabat Waladi Imaduddin (2001) dengan membuat jasa rental VCD “Oniel” anti porno dan dijamin halal walau mampu bertahan beberapa bulan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah pengelola jasa rental yang tidak permanen, artinya seluruh pengurus berhak untuk mengelola sehingga sentralisasi pengelolaan menjadi agak kabur. Hal ini sedikit menghambat pada wilayah pengembangan rental itu sendiri. Kendala yang lain adalah sedikit terganggunya aktivitas “bisnis” karena harus membagi waktu dengan proses pengkaderan yang menjadi kewajiban utama organisasi.
Setelah masa atau sebelum masa pembukaan jasa rental VCD “Oniel” masih belum menemukan suatu terobosan baru yang signifikan, selain hanya berkutat sebatas pada program kerja ataupun pada tingkatan wacana. Kekuatan devisi ekonomi untuk membuat sebuah karya yang ber”prestasi gemilang” sepertinya masih belum nampak. Entah bakat yang terpendam dalam membangun basic ekonomi organisasi belum terasah atau memang dipendam dalam-dalam sehingga tidak nampak?!
Namun yang pasti harapan untuk mandiri merupakan “satu prestasi awal” yang patut diacungi jempol, tinggal menunggu satu polesan kreatif pengurus yang dapat menciptakan satu ruang kemandirian dalam pembangunan basic ekonomi bagi organisasi.
f. Minim/kurangnya modal dan tidak ada alternative tempat untuk pengembangan usaha.
“Untuk membangun suatu basic ekonomi diperlukan tenaga, pikiran, kemauan yang tinggi serta ditunjang dengan sarana prasarana dan modal yang lumayan”, pernyataan ini yang mungkin terlintas dalam pemikiran para tokoh organisasi untuk membangun sebuah basic ekonomi.
Pikiran di atas akan dirasa sangat berat bagi para tokoh organisasi (baca: pengurus) untuk mengembangkan sebuah bangunan basic ekonomi organisasi. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa organisasi kader belum/tidak mempunyai dana operasional organisasi yang memadai dan mapan. “Bantingan uang” untuk menjalankan sebuah program kerja organisasi merupakan satu fenomena yang tidak asing lagi. Bahkan kalau tidak ada yang dibanting, akad utang atas nama organisasi pun kerap dilakukan, yang penting program jalan. Fenomena ini mungkin yang menjadi kendala dalam membangun ekonomi organisasi.
Selain itu status “kantor” (baca: sekretariat) cabang maupun komisariat masih nomaden dan berpindah-pindah alamat tiap perjanjian kontrak habis juga menjadi penghambat untuk membangun ekonomi organisasi yang mapan.
g. Belum menemukan satu format bangunan ekonomi organisasi.
Menemukan format bangunan ekonomi organisasi yang tidak menghilangkan karakter gerakan organisasi memang bukan suatu pekerjaan yang mudah dan diperlukan “sejuta pertimbangan” agar pilihan format yang digunakan “sesuai dengan selera” sehingga langkah dan kebijakan yang diambil tidak salah sasaran. Format yang sesuai selera inilah yang selama ini masih belum ditemukan dan belum terumuskan secara matang dalam organisasi PMII.

BAB IV
PARADIGMA BANGUNAN EKONOMI
ORGANISASI PENGKADERAN
Pada dasarnya, proses konsep pembangunan ekonomi organisasi yang dimaksudkan di sini adalah menekankan pada proses membuka “file-file lama” untuk di up date lagi agar file yang disfungsi karena ada hambatan-hambatan dapat menjadi fungsional dan efektif. Untuk memfungsikan file lama ini maka paradigma baru merupakan salah satu kunci yang bisa menjawab persoalan tersebut.
Paradigma yang dibangun dalam proses pembangunan ekonomi organisasi tentunya harus sesuai dengan karakter gerakan organisasi sehingga proses pembangunan ekonomi organisasi tidak akan menjadi penghambat organisasi atau terhambat dalam proses pembangunan basic ekonomi bagi organisasi.
Lalu paradigma apa yang perlu dibangun dalam proses pembangunan ekonomi organisasi, khususnya PMII sebagai organisasi pengkaderan? Apabila melihat keluh kesah dalam proses pembuatan ekonomi organisasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas penulis menangkap garis merah bahwa selama ini antara proses pengkaderan dengan proses bangunan ekonomi (baca: usaha ekonomi) yang bisa mensupport organisasi belum bisa menjadi bagian integral pengkaderan. Usaha ekonomi merupakan “dunia lain” yang terkoneksi dengan organisasi atau masih menjadi “dunia maya” organisasi, bukan bagian integral yang utuh dalam organisasi. Kalaupun sudah integral namun menurut penulis masih bersifat integral yang parsial.
Penilaian ini didasari atas beberapa hal, di antaranya:
1. Masih belum ada format ekonomi orgnisasi yang konkrit.
Ketika format ekonomi organisasi masih belum terumuskan secara konkrit, maka persepsi yang terbangun adalah ekonomi masih sulit untuk menjadi bagian integral pengkaderan PMII karena ekonomi masih banyak berorientasi pada profit oriented
2. Pengkaderan PMII masih belum menyentuh pada ranah bidang ekonomi. Kalaupun ada masih bersifat kajian perkembangan ekonomi makro yang dikaitkan dengan konteks kekinian. Pelatihan-pelatihan ekonomi yang mengarah pada skill masih jarang ditemukan dan sifatnya masih temporal.
3. Masih belum ada contoh konkrit sebuah organisasi pengkaderan atau organsasi kemasyarakatan mempunyai basis ekonomi yang handal. Hal ini semakin memperkuat image bahwa sebuah organisasi pengkaderan atau kemasyarakatan harus berorientasi pada wilayah peningkatan kemampuan anggota organisasi di bidang ideologi atau yang berkaitan dengan ideologi. Sedangkan peningkatan kemampuan pada wilayah ekonomi belum menjadi satu pilihan utama.
4. Bangunan ekonomi organisasi dinilai banyak mengandung resiko, baik dalam bidang pengelolaan, pembagian tugas dan hasil, terganggunya proses pengkaderan dan masih banyak resiko yang lain. Oleh karena itu, untuk urusan ekonomi lebih baik bersifat individu karena lebih aman dan jauh dari fitnah dunia (minimal terhindar dari suudzon).
Apabila dirasakan, menurut penulis ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang kurang tepat pada posisinya. Karena semua sepakat bahwa ekonomi sangat berpengaruh terhadap perkembangan organisasi. Ekonomi mempunyai peranan penting “melek-meremnya” organisasi, bahkan ada yang menilai bahwa ekonomi juga merupakan salah satu dari pondasi organisasi di samping ideologi, statuta organisasi dan pengkaderan. Lalu mengapa bangunan ekonomi organisasi masih belum ada atau masih lemah? Mengapa pengambil kebijakan organisasi masih banyak yang ragu-ragu untuk memperkuat basis perekonomian organisasi? Mengapa tidak melaksanakan bangunan ekonomi organisasi apabila dinilai sangat penting bagi organisasi? Mengapa
Untuk memulai bangunan ekonomi organisasi ini di mulai dari pandangan dan niat, dimulai dari cara pandang, dimulai dari paradigma. Karena paradigma akan menjadi “roh spiritual” yang bisa menghidupkan jasmani yang telah mati, bisa menghiasi proses bangunan ekonomi untuk lebih kokoh dan stabil serta bisa memberikan spirit tersendiri agar kelangsungan ekonomi organisasi tidak setengah-setengah.
Paradigma yang dikembangkan adalah paradigma yang bisa menggambarkan, memberikan ciri khas dan menekankan pada karakter gerakan organisasi, tidak sampai menghilangkan atau memberikan ketidakjelasan “jenis kelamin” gerakan organisasi.
Berdasarkan latar belakang di atas, paradigma yang perlu dikembangkan untuk proses pembangunan ekonomi organisasi pengkaderan adalah bagaimana membentuk dan menciptakan bangunan ekonomi organisasi menjadi bagian integral dari proses pengkaderan. Semua sistem, semua proses yang dikembangkan merupakan bentuk dari sebuah pengkaderan. Apapun bentuk ekonomi yang dikembangkan organisasi tidak menyimpang dari garis besar pengkaderan yang dikembangkan organisasi yang merupakan bentuk pengejawantahan azas-azas organisaSI
.Apabila dibreakdown lebih lanjut, paradigma di atas dapat dipilah menjadi dua, yakni:
1. Pengkaderan berpotensi ekonomi berbasis pengkaderan
Apabila dirasakan lebih jauh, proses pengkaderan organisasi baik yang bersifat formal, informal maupun non formal apabila dikelola secara profesional sebenarnya mempunyai potensi ekonomis. Contoh kecil adalah mengoptimalkan pengelolaan bantuan dari donatur sebuah pelatihan. Apabila hal ini dikelola secara optimal, maka organisasi akan mendapatkan income dari sebuah kegiatan pelatihan. Namun yang harus disadari adalah organisasi bukanlah alat untuk “memeras” para donatur dengan mengatasnamakan sebuah organisasi. Tetapi income yang di dapat memang betul-betul dioptimalkan dalam sebuah proses pengkaderan.
2. Ekonomi berbasis pengkaderan.
Dalam hal ini, organisasi lebih bersifat menciptakan suatu usaha yang bisa menghasilkan income (baca: kas) organisasi. Misalnya membuat sebuah Badan usaha (membuka toko, PKL, menjual majalah/buku, rental). Atau lebih mengoptimalkan potensi organisasi yang telah ada dan sesuai dengan tata aturan organisasi, seperti mengoptimalkan iuran anggota atau donatur. Dalam bidang ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan karena lebih dibutuhkan suatu usaha, kemauan dan tenaga yang prima yang didukung dengan profesionalitas kerja organisasi serta yang terpenting adalah tetap dengan tujuan untuk mendukung proses pengembangan pengkaderan organisasi, bukan untuk kepentingan pengurus organisasi atau pihak-pihak tertentu dan bukan pula mengganti azas dan karakter organisasi yang telah ada.
Apabila paradigma ini digambarkan dalam suatu diagram, maka akan terlihat sebagai berikut:
Pengkaderan sebagai basiC

Pengkaderan berpotensi

ekonomi
berbasis pengkaderan

Ekonomi
berbasis
pengkaderan
Pengkaderan sebagai basic

BAB V
MEMBACA DAN MENGELOLA POTENSI BANGUNAN EKONOMI ORGANISASI PENGKADERAN
Sebelum mengulas masalah potensi bangunan ekonomi, ada beberapa hal yang ingin penulis utarakan, yaitu:
1. Penulis merasa bahwa dalam tulisan ini dirasa masih belum layak disebut format bangunan ekonomi yang brillian, atau bisa juga tulisan yang tidak layak untuk dibuat acuan” namun hanya sebatas “iseng-iseng ide” yang disalurkan melalui tulisan ini.
2. Tulisan ini bukanlah sebuah konsep bangunan ekonomi organisasi yang bisa dibuat acuan kerja organisasi tetapi lebih mengarah pada “tawaran yang tidak perlu ditawar karena memang tidak mempunyai nilai tawar”
3. Alternative yang akan diulas lebih bersifat sporadis dan kurang sistematis. Dalam hal ini penulis tidak membrekadown secara sistematis dengan paradigma yang telah dibangun, tetapi penulis berusaha agar ulasan alternative bangunan ekonomi ini masih dalam kerangka paradigma yang dibangun, yakni tetap berdasarkan pada basic pengkaderan.
4. Penulis masih menilai terlalu terburu-buru untuk memberikan sebuah alternative bangunan ekonomi organisasi karena masih banyak komponen-komponen yang belum dikupas sebagai landasan kerja dan landasan histories agar lebih mantap dalam memahami karakter gerakan organisasi. Oleh karena itu penulis menyarankan agar para pengurus organisasi dapat mentelaah ulang, mengkaji ulang serta mengkritisi lebih lanjut tulisan ini agar dapat ditemukan suatu formula bangunan ekonomi organisasi yang lebih “mujarab” daripada yang penulis uraikan dalam tulisan ini
Apabila kita merefleksikan sejenak, sebenarnya PMII bukanlan organisasi kemarin sore atau organisasi kemahasiswaan yang kecil, tetapi PMII merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang besar di Indonesia. PMII juga sudah cukup tua. Anggota PMII tidak terhitung jumlahnya dan sangat beragam jurusan pendidikan yang diambilnya. Apabila menengok pada alumni, banyak alumni PMII yang sudah menjadi pejabat penting, baik di tingkat daerah maupun nasional. Banyak pula alumni PMII yang menjadi bos sebuah perusahaan, dan banyak pula alumni PMII yang menjadi Kyai terpengaruh dan terpandang walau tidak dinafikan banyak pula alumni yang masih pengangguran.
Dari sini diketahui sebenarnya PMII mempunyai suatu potensi yang cukup besar bahkan dapat dikatakan sangat besar. Tinggal bagaimana memanfaatkan potensi yang telah ada agar bisa lebih optimal.
Di bawah ini, penulis mencoba untuk membaca dan mengumpulkan potensi-potensi tersebut untuk sedikit diulas dengan harapan agar bisa dijadikan –minimal- pengingat “file-file lama yang telah tertidur” serta sebagai alternative bangunan ekonomi yang mungkin bisa dilakukan oleh pengurus organisasi.
Optimalisasi iuran anggota/donatur/alumni
Sebenarnya PMII sudah menyadari bahwa iuran anggota/donatur/alumni merupakan satu potensi ekonomi organisasi. Bahkan di dalam AD/ART organisasi, iuran anggota/donatur/alumni sangat jelas disebutkan sebagai salah satu point dana operasional organisasi
.Namun, realitas mengatakan bahwa dana operasional organisasi pengkaderan -khususnya PMII- masih belum sepenuhnya stabil dan bersifat fluktuatif. Pada waktu tertentu bisa dikategorikan “kaya” tapi dilain waktu “konsep bantingan” kerap digunakan untuk menutupi kekurangan dana sebuah kegiatan.
Hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi ini secara maksimal. Iuran wajib anggota, walaupun sudah termaktub dalam AD/ART masih belum terlaksana, yang ada adalah iuran wajib sesama pengurus organisasi. Sehingga pendapatan yang dihasilkan masih berkategori pas-pasan. Iuran bagi para donatur ataupun alumni masih belum terorganisir dengan baik. Alumni baru bisa “berperan” atau “diperankan” apabila organisasi punya “gawe” yang cukup besar, misalnya pelatihan atau seminar. Sedangkan pada tahapan “operasional rutin” masih belum terlaksana secara professional.
Pertanyaan yang mendasar adalah, mengapa pengelolaan potensi ini (iuran anggota/donatur/alumni) masih belum terlaksana secara optimal? Apa kendala yang dihadapi oleh pengurus sebagai pengemban amanah dalam mengelola organisasi? Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya?
Menurut penulis, ada beberapa rasionalisasi mengapa pemanfaatan potensi yang paling mendasar dan legal dalam organisasi ini belum digarap secara optimal, yaitu:
1) Perangkat data base baik kader, alumni maupun donatur yang belum bisa mensupport kebutuhan yang diperlukan, baik karena terbatas/tidak ada data atau pengelolaan data base yang belum optimal
2) Masih merasa kesulitan untuk mencari orang yang mampu dan mau menangani pengelolaan potensi ini. Karena orang yang menangani potensi ini tidak hanya diperlukan kemampuan pengelolaan administratif yang handal tetapi juga kemampuan komunikasi yang tinggi, mempunyai “wajah beton” serta kemauan tinggi yang dilandasi dengan ikhlas beramal dalam melakukan kerja.
2) Masih ada pemikiran dari pengurus bahwa menarik iuran merupakan bentuk memberikan beban bagi anggota organisasi. Masih ada rasa belas kasihan dan tidak mentolo untuk menarik iuran bagi anggota organisasi, apalagi jika anggota belum bisa diberikan hak-hak yang layak sebagai anggota organisasi.
Agar potensi ini dapat tergarap lebih optimal memang tidak mudah. Tetapi apabila ada kemauan, keberanian dan dipupuk dengan skill yang dibutuhkan, menggarap potensi ini juga tidak susah.
Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pengurus organisasi dalam mengelola potensi ini, yakni:
1) Mencari kader yang dianggap mempunyai tingkat kemampuan yang dibutuhkan serta kemauan yang tinggi untuk mengelola potensi ini. Secara teknis, kader yang telah dipilih bisa dimasukkan ke dalam sebuah devisi dalam organisasi atau dibentuk team/badan khusus yang baru yang khusus bertugas menangani iuran anggota/donatur/ alumni ini. Membentuk devisi/team/badan yang khusus menangani potensi ini dimaksudkan agar tugas yang diemban dapat terspesifikasikan dengan jelas, sehingga tidak ada ambiguitas tugas, terdapat target yang jelas serta mempermudah dalam pengelolaan potensi ini.
2) Setelah terbentuk devisi/team/badan, langkah selanjutnya adalah memberikan bekal yang diperlukan, baik kemampuan berkomunikasi, mengelola perangkat administratif dan data base yang ada, pembagian job discription, pemberian motivasi serta memberikan perangkat kerja yang diperlukan (kendaraan transportasi jika ada, atau membuat “aturan main” antara pengurus dengan devisi ini)
3) Membentuk rumusan kerja sebagai perangkat dalam mengelola hasil yang telah didapat. Agar organisasi mempunyai nilai bergaining, baik dihadapan anggota maupun alumni/donatur, prinsip rumusan kerja bisa menggunakan “take and give”, (memberi dan menerima). Para anggota, alumni dan donatur adalah pihak yang bisa memberikan dana untuk mensupport kegiatan organisasi, maka sewajarnya apabila juga mereka juga berhak menerima sesuatu dari organisasi sebagai hak mereka. Misalnya dalam bentuk laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan, hasil kegiatan atau informasi perkembangan organisasi yang berbentuk buletin, majalah, jurnal, VCD dokumenter kegiatan atau dalam bentuk yang lainnya.

4) Selamat bekerja…
Langkah-langkah yang ditawarkan di atas sengaja dibuat general. Untuk membuat langkah yang lebih
spesifik, rigid dan sistematis tergantung pada “medan” yang ada. Karena perangkat yang diperlukan untuk operasional kerja masing-masing cabang/komisariat juga berbeda.
Data base ekonomi Kader/Alumni/Donatur
Data base dalam suatu organisasi mutlak diperlukan. Semakin lengkap data base yang dimiliki suatu organisasi maka kerja organisasi akan semakin mudah, terarah dan hasil yang di dapat akan menjadi lebih optimal.
Salah satunya adalah data base tentang ekonomi Kader/Alumni/Donatur organisasi. Data base ini berfungsi sebagai salah alat untuk memonitor tingkat kemampuan masing-masing kader/alumni/donatur dalam bidang ekonomi, juga sebagai alat untuk mengetahui potensi yang dimilikinya sehingga optimalisasi potensi masing-masing kader/alumni/donatur dapat teraplikasikan dengan baik.
Optimalisasi pemberdayaan kader pada bidang ekonomi
Ada iktikad baik dari para punggawa organisasi dalam pemberdayaan di bidang ekonomi. Iktikad ini tidak cukup hanya mengadakan diklat kewiraswastaan atau diklat yang lain tetapi setelah pelatihan pulang membawa makalah dan piagam penghargaan untuk dipajang di dinding rumah atau dimasuikkan map yang berisi piagam-piagam yang lain tanpa melakukan kerja-kerja ekonomi secara riil, tetapi juga para punggawa ini sudah mempersiapkan basic ekonomi bagi para peserta diklat ini.
Yang dimaksud mempersiapkan basic ditingkatan ekonomi disini adalah mempersiapkan segala hal agar teori yang didapatkan di diklat dapat teroptimalkan, baik dalam bentuk kognitifnya (pemahaman teori ekonomi lebih matang) maupun di segi psikomotoriknya (langkah aplikatif).
Pada tingkatan kognitif, para punggawa organisasi idealnya terus mengawasi dan menggagas ide-ide cerdas untuk menjadi bahan diskusi (bahasa keren: follow up) dengan target dan tujuan yang jelas. Sedangkan pada psikomotoriknya, para punggawa organisasi dapat membuat “bedak kecil” sebagai bentuk usaha riil, atau mendirikan “Mall/Plaza Gerakan” kalau punya modal besar. Apabila mentok di tingkatan modal, maka para Punggawa ini bisa membuat satu terobosan dengan membuat peluang-peluang ekonomis dengan memanfaatkan jaringan yang telah dibina selama ini, baik kepada Alumni, para Usahawan, maupun ditingkatan Birokrasi
.Pemanfaatan potensi kampus, daerah dan pasar global
Kampus, merupakan tempat berkumpulnya para pemikir, orang-orang intelektual, orang-orang yang sedang menuntut ilmu, tempat “nongkrong”nya orang yang mencoba untuk selalu “maju” dan membuat suatu perubahan yang lebih baik.
Apabila dikaitkan dengan ekonomi, kampus juga merupakan satu tempat yang cukup menjanjikan untuk bisa dioptimalkan segala potensinya. Apabila jeli dalam melihat situasi dan kondisi serta kebutuhan apa yang diperlukan di lingkungan kampus tersebut, niscaya organisasi kader tidak akan pernah mengeluh tentang krisis finansial untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan.
Lalu, langkah apa yang bisa dilakukan dalam memanfaatkan segala potensi kampus agar bisa menjadi sesuatu yang produktif? Jawabnya adalah banyak jalan menuju ke Roma, banyak hal yang bisa dilakukan oleh organisasi kader (baca: PMII) sesuai dengan kemampuan dan basic skill yang dimilikinya, tinggal bagaimana kreatifitas para kader untuk meng-create¬ lingkungan kampusnya agar menjadi suatu hal yang produktif. Untuk mewujudkan hal ini tidaklah terlalu sulit. Yang penting ada kemauan dan dibumbui dengan manajemen serta sedikit warna kreatif, maka organisasi anda siap untuk “mendulang emas” di kampus tanpa perlu menjual idealitas kader dan organisasinya (untuk menjadi golongan kaum kapitalis).
Sebagai sample konkrit adalah kita bisa belajar dari warung sinau yang berada di dekat perempatan ITN Malang. Dinamakan warung sinau (menurut kabar angin) karena warung tersebut didesain untuk “nongkrong”nya para pelajar, mahasiswa dan para pemikir, walau tidak menutup kemungkinan juga ada tukang becak, semir, tukang-tukang…juga ikut “nongkrong” disana. Dengan tempat yang tidak begitu luas, namun desain ruangan diatur sedemikian rupa sehingga enak untuk dibuat ajang diskusi sambil minum kopi. Di warung tersebut juga disediakan perpustakaan mini dan bedak buku untuk dibaca ditempat, disewakan atau untuk dibeli oleh para pengunjung warung tersebut. Pada moment-moment tertentu, warung tersebut juga bisa berfungsi sebagai tempat ajang “bedah buku”. Satu bentuk konkrit yang tidak muluk-muluk namun cukup efektif bagi pengembangan ekonomi bagi organisasi kader (penulis tidak mengharuskan anda untuk membuka warung lhooo…).
Begitu juga pengembangan ekonomi di wilayah yang lebih makro, yakni bagaimana bisa memanfaatkan segala potensi daerah serta memenuhi segala kebutuhan pasar global dengan melakukan hal-hal yang produktif, semua itu bisa dan sangat mungkin sekali untuk dilakukan, dikerjakan, dan diwujudkan agar tidak menjadi mimpi-mimpi dan angan-angan yang tidak kunjung habis.

BAB VI
SAYONARA
Sebagai titik tekan dalam pembahasan ini adalah apapun usaha yang kita lakukan apabila dikelola dengan baik maka akan bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Namun yang lebih penting adalah, bagaimana menyikapi usaha yang produktif tersebut agar tidak menyimpang dari rel dan batasan-batasan yang telah digariskan oleh organisasi, bagaimana mengusahakan agar sesuatu yang produktif tersebut tidak menjadi bumerang idealitas organisasi kader yang berimplikasi pada robohnya citra organisisi.
Membuat badan usaha di dalam organisasi kader bukan merupakan sesutau yang haram dilakukan, namun bagaimana niat para kader ataupun para punggawanya yang mengelola badan usaha tersebut yang perlu ditata agar tidak menyimpang dari konsep awal dan cita-cita bagaimana organisasi kader tersebut dibentuk
Demikian sedikit uneg-uneg yang bisa disampaikan penulis lewat tulisan ini, semoga bisa bermanfaat bagi pengembangan organisasi kader.

Hari Kartini

2009-04-23T16:54:00.000+07:00

Memperingati Hari Kartini
Dengan berdiskusi dihalaman kampus Unisda

Disatu sisi, upaya para aktifis perempuan mengkonteksan lagi makna Kartini dengan mencoba memposisikan perempuan setara dengan laki-laki bisa dipandang positif.Karena memang realitasnya, perempuan indonseia telah menjadi manusia kelas dua di negeri ini sejak lama. Perempuan dianggap tak pantas berpolitik, tak perlu menuntut ilmu tinggi-tinggi bahkan pembatasannya perempuan seakan hanya pantas ditempatkan di dapur, sumur dan kasur.

Namun Disisi lain, perjuangan para aktifis itu, kerap telampau kritis karena telalu berhasrat mengambil alih “semua” posisi kaum laki-laki tanpa terkecuali. Penulis kurang setuju dengan pandangan ini. Karena islam sesungguhnya telah memposikan secara adil batas-batas hak dan kewajiban dua kaum ini.

Merebut Kembali Kejayaan Perempuan

21 April adalah peringatan hari Kartini. Setiap peringatannya, banyak kelompok memperingati dengan kegiatan ceremonial. Ada yang menyelenggarakan lomba memasak, berbusana, merias, dll. Kalau hal itu tidak diimbangi dengan kegiatan-kegiatan membedah substansi emansiapasi, saya khawatir anak didik kita/masyarakat kita akan memahaminya secara sempit bahwa Kartini identik dengan ketrampilan perempuan. Perjuangan Kartini menjadi mandeg, tidak berkembang dan ironisnya justru akan terjadi pendangkalan peran perempuan.

Sebagai kader PMII, didalam situasi bangsa dan tata masyarakat yang carut marut ini, sudah sepantasnya dalam peringatan hari Kartini, kami perlu mengingatkan kembali peran perempuan yang semestinya.
Salah satu orang nomor 1 di bangsa ini pernah berkata ”sayang sekali, bahwa soal wanita itu belum pernah dipelajari sungguh-sungguh oleh pergerakan kita.......sesudah kita memproklamirkan kemerdekaan, maka menurut pendapat saya soal wanita itu perlu dengan segera dijelaskan dan dipopulerkan. Sebab kita tidak dapat menyusun Negara dan tidak bisa menyusun Masyarakat, jika (antara lain-lain soal) kita tidak mengerti soal wanita”.

Merebut Kembali !!!

Sering kita terbuai dengan penjelasan bahwa peran laki-laki dan perempuan sudah sama. Emansipasi wanita sudah tercapai. Buktinya, sudah ada gubernur wanita, kapolda wanita, DPRD wanita, dokter wanita, pilot wanita, sopir wanita, kernet wanita, tukang tambal ban wanita, dan sebagainya. Tetapi berbarengan dengan hal itu, terjadi luar biasa atas pelecehan terhadap wanita, kekerasan terhadap wanita, penindasan terhadap wanita, dan sejenisnya.

Kalau kita menganut sejarah peradaban manusia, jauh dijaman purbakala tata masyarakat peribuan; kedudukan perempuan sangat tinggi. Perempuan-perempuan menjadi Raja, menjadi Panglima Perang, menjadi Hakim, menjadi Kepala Agama, dan sebagainya. Peran kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki; bahkan dibeberapa sifat melebihi kaum laki-laki, mengalahkan kaum laki-laki. Pada abad ke 10 dan ke 11, pernah tercatat adanya ”negeri kaum perempuan” atau ”negeri raja-raja putri”. Kaum perempuanlah yang membuat hukum-hukum negara. Namun, saat sekarang, peran perempuan relatif melemah. Elit-elit negara, dikuasahi laki-laki yang berkuasa memproduk undang-undang negara.

Ketika kekuasaan politik dikuasai laki-laki dan mulai cenderung pada penguasaan di segala bidang. Mulailah muncul kesadaran dan terjadi gerakan perempuan yang menuntut perlakukan hak yang sama. Macam-macam hak, terutama hak politik. (Yang baru hangat didiskusikan dan dicarikan solusinya adalah keterwakilan 30% perempuan dalam UU Pemilu 2008).

Momentum Peringatan Kartini 2009 ini, seharusnya dimanfaatkan oleh Para Kaum Perempuan untuk melakukan refleksi, evaluasi dan gerakan kesadaran emansipasi politik perempuan untuk merebut kembali peran-peran yang hilang serta mensejajarkan dengan peran laki-laki.

Harus disadari, bahwa pada dasarnya Perempuan dan Laki-laki mempunyai dasar kemampuan yang sama, bahkan dalam hal untuk melaksanakan tujuan kodrat alam perempuan mempunyai modal yang lebih baik, antara lain : Lebih dermawan, Lebih bisa dipercaya, Lebih iklas dan Kurang serakah. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan ”Sangat boleh jadi kaum perempuan itu lebih cakap buat urusan politik dari pada laki-laki”. Namun beliau juga berpesan ”Masyarakat itu hanyalah sehat, manakala ada perimbangan hak dan perimbangan perlakuan antara kaum laki-laki dan perempuan, yang sama tengahnya, sama beratnya, sama adilnya”

Perempuan dan Islam

Menjadi rutinitas, setiap tanggal 21 April bangsa Indonesia memperingati kelahiran Raden Ajeng Kartini, sosok pahlawan perempuan yang berupaya keras mengangkat harkat dan martabat kaumnya. Tokoh ini sejak lama telah menjadi ikon perjuangan kaum perempuan Indonesia untuk merebut posisi-posisi yang selama ini kerap didominasi kaum laki-laki. Kartini oleh banyak penulis digambarkan sebagai sosok yang paling bersemangat memperjuangkan hak perempuan sama dengan hak kaum laki-laki di segala bidang.

Disatu sisi, upaya para aktifis perempuan mengkonteksan lagi makna Kartini dengan mencoba memposisikan perempuan setara dengan laki-laki bisa dipandang positif. Karena memang realitasnya, perempuan indonseia telah menjadi manusia kelas dua di negeri ini sejak lama. Perempuan dianggap tak pantas berpolitik, tak perlu menuntut ilmu tinggi-tinggi bahkan pembatasannya perempuan seakan hanya pantas ditempatkan di dapur, sumur dan kasur. Namun Disisi lain, perjuangan para aktifis itu, kerap telampau kritis karena telalu berhasrat mengambil alih “semua” posisi kaum laki-laki tanpa terkecuali.
Persoalan hak dan kewajiban perempuan mesti dipandang proporsional. Disatu sisi, perempuan memang punya hak untuk melakukan perkara-perkara publik dan juga perkara-perkara privat begitupula dengan laki-laki. Namun disisi lain, keduanya masing-masing punya keterbatasan yang satu samalain tak mungkin saling mengambil alih.

Dalam soal mengasuh anak misalnya, bagi saya memang bisa dikerjakan secara bersama-sama antara laki-laki dan perempuan, namun lebih idealnya, peran itu memang harus dimainkan oleh seorang ibu karena ibulah yang lebih dekat secara emosional terhadap anak. Pendidikan moral dan akhlak yang dimulai dari keluarga (Al-Aula) adalah tugas kedua orang tua, namun lebih khusus lagi kaum ibu, peran itu serasa memang harus lebih diperankan karena potensi anak kehilangan masa depan sangat rentan di masa-masa dini.

Nah, ketika si anak telah tumbuh dewasa dan memiliki kemandirian, maka tugas kedua orang tualah untuk mendidiknya supaya saling menghargai dan mengakui eksistensi masing-masing. Kuatnya eksistensi laki-laki daripada perempuan di ruang publik seperti yang kita rasakana saat ini bagi saya adalah kegagalan pendidikan orang tua yang tak mampu menterjemahkan dan mengajarkan peran-peran sosial antara anak laki-laki dan perempuan secara ideal.

Lalu bagaimana pandangan Islam tetang relasi laki-laki dan perempuan? Baiknya kita menggali sejarah islam sejak awal, bahwa kaum perempuan mempunyai sejarah yang kelam soal hubungannya dengan laki-laki. Kaum Jahiliyah misalnya menganggap, seorang perempuan memang telah di kodratkan lemah dan dan menajdi aib bagi laki-laki. Konon, pada masa jahiliyah, bahkan perempuan menjadi subyek, sebagai budak-budak, bahkan perempuan sah dibunuh. Bagi kaum jahiliyah, perempuan tak bisa di ajak mempertahankan kehormatan keluarga, tak bisa diajak berperang dan karenanya membuat mereka malu sehingga sah-sah saja membunuhnya.

Oleh Islam, melalui Muhammad SAW. Persepsi jahiliyah itu dikikis sedikit demi sedikit. Perempuan pasca kedatangan rasul adalah ummat manusia yang mesti di hormati, dan di beri hak-haknya secara proporsional. Islam datang menjaga perempuan dari eksploitasi kekuasaan dan kaum laki-laki. Islam juga memberi ruang bagi kaum perempuan untuk menunjukkan eksistensinya di ruang publik.

Kembali ke Kartini, tokoh itu pernah menulis surat yang meminta pemerintah Hindia Belanda memperhatikan nasib pribumi dengan menyelenggarakan pendidikan, menjamin kesehatan dan mengembangkan koperasi rakyat kecil. Kepada sahabat-sahabatnya bahkan berulang kali ia menulis surat yang memang memfokuskan perhatiannya pendidikan bagi kaumnya. Berulang-ulang Kartini menyebut perempuan adalah istri dan pendidik anak yang pertama-tama. Dia berkeinginan untuk mengusahakan pendidikan dan pengajaran agar perempuan lebih cakap dalam menjalankan kewajibannya dan tidak berkeinginan anak-anak perempuan menjadi saingan laki-laki.

Relevansinya, Kartini tidak pernah berkeinginan menuntut sama dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan karena disadari kartini antara keduanya memang masing-masing punya keterbatasan. Yang terpenting adalah, kerjasama yang aktif antara keduanya, seperti dua sayap seekor burung yang mesti berfungsi dua-dua. Untuk bisa terbang, kedua sayap itu harus berfungsi dengan baik. Bayangkan saja jika sayap seekor burung cedera sebelah, secara otomatis ia takkan mungkin bisa terang. Bagi saya inilah pandangan yang paling moderat dan islami sekaligus.***

HARLAH PMII Ke-49

2009-04-23T16:47:00.000+07:00

Harlah PMII

Lamongan,- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Unisda 2009-2010.

Tak ingin organisasi ini hanya mempunyai kwantitas yang sangat besar yang tidak di imbangi dengan kwalitasnya seperti Kampus Unisda hari ini, PMII Komisariat Unisda Lamongan segera melakukan konsolidasi sesama kader yang dirangkai dalam peringatan hari lahir ke-49 PMII. Acara ini dihelat malam kemarin pukul 19.00 di tempat Bumi Pariwisata Pemandian Air hangat Brumbun, Drajat, Paciran Lamongan yang di awali dengan Tahlilan, dan dilanjut dengan Diskusi. Adapun selanjutnya bagi Pengurus Komisariat PMII Unisda 2009-2010 mengadakan Rapat Kerja Lanjutan Ke-VIII.

Tak jauh dari memperingati HARLAH PMII Ke-49, warga PMII mengadakan Refleksi yang dibungkus dengan renungan malam dan dilanjutkan merefrestkan otak kita sejenak dengan berendam di Air Hangat dan ditutup dengan segenjal membakar ikan asin dari Laut utara kota Lamongan, hingga mentari terbit dari ufuk timur meraka kembali ke Base Camp yang ada di Jl.Airlangga Sukodadi Lamongan itu, meskipun masa kontrakan Base Camp tersebut kurang 10 hari lagi sudah meninggalkan usianya.

Acara tersebut menghadirkan seluruh warga PMII mulai dari alumni, PC.PMII Lamongan, Undangan-undangan dari komisariat yang ada di Lamongan dan kader-kader PMII sampai tingkat komisariat dan rayon-rayon yang ada di Unisda. Puncak acara pada peringatan harlah tersebut adalah di adakannya diskusi bersama tentang kondisi kampus Unisda dan kondisi Kader-kader yang ada di Unisda. Tetapi pendiskusian itu tidak berhenti sampai disini karena ini sebagai PR besar bagi PMII Komisariat Unisda.

Acara peringatan hari lahir itu mengangkat tema yang cukup progresif yakni “Merajut Kebersamaan dalam Berpartisipasi Pembangunan (Penghijauan Kampus “Back To Campus”) ” Yang disampaikan oleh Ketua KOPRI Lamongan, Widy Astutik, S.Pd dan Alumni PK.PMII Unisda, Djoko Wahono, SH mengatakan; “Tema itu sengaja dipilih karena kami dari PMII Komisariat Unisda Lamongan merasa kurang adanya hubungan Emosioanal antar kader dan perlu adanya distribusi kader di tingkatan Organisasi Mahasiswa di Unisda untuk menyetabilkan kembali kebijakan-kebijakan yang ada di kampus” dan kalimat itu juga pernah disampaikan oleh Ketua PMII Komisariat Unisda Lamongan 2009-2010 (Nuharto) pada waktu penyampaian visi-misinya saat Pelantikan tanggal 05 April 2009 lalu.

Ketua KOPRI tersebut berharap, dengan persatuan tersebut PMII mampu menyongsong dan turut berpartsipasi dalam pembangunan Kampus secara Akademik. “Apalagi ketika melihat kondisi sosial, kondisi internal fakultas/jurusan hingga kedalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dalam kelas dan adapun organisasi mahasiswa (ORMAWA) yang carut-marut hingga kebijakan-kebijakan kampus yang kurang stabil serta brosur-brosur Kampus Unisda yang sangat megah itu, ternyata hanya ditulisan saja dan tidak diimbangi dengan fasilitas-fasilitas yang kurang memadahi, SPP mahal (Rp 167.000,-/bulan), DPP (Rp 1.199.500,-) dan biaya-biaya lain yang sangat mencekik orang tua mahasiswa”.

“Tentunya PMII akan selalu hadir di tengah-tengah mahasiswa yang merasa di dholimi itu, yakni mengupayakan adanya stabilitas kebijakan-kebijakan kampus tersebut” tambahnya sekretaris PMII Komisariat Unisda. Dan peringatan harlah ini juga dimaksudkan untuk merefleksi PMII secara umum dan PMII Komisariat Unisda Lamongan. (Red;thonex). “Hentikan penindasan dan rebut perubahan” Lamongan, 16-17 April 2009.

AD / ART

2009-04-12T17:49:00.000+07:00

ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESI
(PMII)

MUKADDIMAH
Insyaf dan sadar bahwa ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan ideologi Negara dan falsafah bangsa Indonesia.
Sadar dan yakin bahwa Islam nerupakan panduan bagi umat manusia yang kehadirannya memberikan rahmat terhadap sekalian alam. Suatu keharusan bagi umatnya mengejewantahkan nilai Islam dalam pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan masyarakat dunia.
Bahwa keutuhan komitmen ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insan muslim Indonesia dan atas dasar itulah menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan Negara dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara perseorangan maupun bersama-sama.
Mahasiswa Islam Indonesia sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual berkewajiban dan bertanggung jawab mengemban komitmen keIslaman dan keIndonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan baik spiritual maupun material dalam segala bentuk.
Maka atas berkat rahmat Allah SWT, dibentuklah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama’ah dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut:
BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Organisasi ini bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang disingkat PMII.
2. PMII didirikan di Surabaya pada tanggal 21 Syawal 1379 hijriyah, bertepatan dengan tanggal 17 April 1960 dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
3. PMII berpusat di ibukota republik Indonesia.
BAB II
ASAS
pasal 2
PMII berasaskan pancasila
BAB III
SIFAT
Pasal 3
PMII bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independent dan professional.
B¬AB IV
TUJUAN DAN USAHA
Pasal 4
Tujuan
Terbentuknya pribadi musilm Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Pasal 5
Usaha
1. Menghimpun dan membina mahasiswa Islam sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta peratuan perundang-undangan dan paradigma PMII yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta upaya perwujudan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
B¬AB V
KEANGGOTAAN
Pasal 6
Anggota PMII terdiri dari:
1. Anggota biasa
2. Anggota luar biasa
BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 7
Struktur organisasi PMII terdiri dari dari:
1. Pengurus Besar (PB)
2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC)
3. Pengurus Cabang (PC)
4. Pengurus Komisariat (PK)
5. Pengurus Rayon (PR)
BAB VII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 8
Permusyawaratan dalam organisasi terdiri dari:
1. Kongres
2. Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)
3. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)
4. Konverensi Coordinator Cabang (Konkorcab)
5. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda)
6. Musyawarah Kerja Coordinator Cabang (Mukerkorcab)
7. Konferensi Cabang (Konfercab)
8. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab)
9. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
10. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
11. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)
12. Kongres Luar Biasa (KLB)
13. Konferensi Koorcab Luar Biasa (Konkorcab LB)
14. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab LB)
15. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK LB)
16. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTARLB)
BAB VIII
WADAH PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
pasal 9
wadah ini adalah badan semi otonom yang khusus menangani pengembangan dan pemberdayaan kader putrid
BAB IX
KEUANGAN
pasal 10
Keuangan dan kekayaan organisasi PMII terdiri dari:
1. Iuran pangkal
2. Iuran anggota
3. Hasil usaha organisasi
4. Bantuan yang legal, sah, ikhlas, dan tidak mengikat
BAB X
PERUBAHAN DAN PERALIHAN
Pasal 11
Angggaran dasar ini dapat diubah oleh Kongres dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 suara yang hadir
Pasal 12
1. Apabila PMII terpaksa harus dibubarkan dengan keputusan Kongres atau referendum yang khususnya diadakan untuk itu maka hak milik dan kekayaan organisasi diserahkan kepada organisasi yang lain asan dan tujuannya tidak bertentangan
2. Hal-hal yang belum diatu dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga, serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.
3. Anggaran dasar ini ditetapkan oleh Kongres dan berlaku sejak waktu dan tanggalnya ditetapkan

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I
ATRIBUT
Pasal 1
1. Lambang PMII sebagaimana yang terdapat dalamanggaran rumah tangga ini
2. Lambang seperti tersebut pada ayat (1) diatas dipergunakan pada bendera, jaket, adge, vandal, logo PMII dan benda atau tempat-tempat dengan tujuan menunjukkkan identitas PMII
3. Bendera PMII adalah yang seperti terdapat dalam lampiran
4. Mars PMII adalaj seperti yang terdapat dalam lampiran anggaran rumah tangga ini
BAB II
USAHA
Pasal 2
1. Melakukan dan meningkatkan amar makruf nahi mngkar
2. Membagi mutu ilmu pengetahuan Islam dan Iptek
3. Meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia dan umat Islam melalui kontekstualisasi pemikiran, pemahaman, dan pengalaman ajaran agama Islam sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat.
4. Meningkatkan usaha-usaha dan kerjasama untuk kesejahateraan umat manusia, umat Islam dan mahasiswa serta usaha sosial kemayarakatan
5. Mempererat hubungan dengan ulama dan umara demi terciptanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah
6. Memupuk dan meningkatkan semangat nasionalisme melalui upaya pemahaman, dan pengamalan pancasila secara kreatif dan bertanggung jawab.

bab III
KEANGGOTAAN
BAGIAN I
Anggota
Pasal 3
1. Anggota biasa adalah:
a. Mahasiswa Islam yang tercatat sebagai mahasiswa pada suatu Perguruan Tinggi dan atau yang sederajat
b. Mahasiswa Islam yang telah menyelesaikan program studi pada Perguruan Tinggi atau yang sederajat atau telah mencapai gelar kesarjanaan S1, S2, atau S3 tetapi belum melampaui waktu 3 (tiga) tahun
c. Anggota yang belum melampaui usia 35 tahun
2. Anggota luar baisa adalah:
Anggota yang dianggap telah berjasa kepada PMII yang ditetapkan oleh PB PMII atau Kongres berdasarkan kriteria-kriteria yang diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
BAGIAN II
PENERIMAAN ANGGOTA
Pasal 4
Penerimaan anggota dilakukan dengan jalan
1. Calon anggota mengajukan permintaan secara tertulis atau mengisi formulir untuk menjadi calon anggota PMII kepada Pengurus Cabang
2. Seorang sah menjadi anggota PMII setelah mengikuti masa peneriamaan anggota baru (mapaba) dan mengucapkan baiat persetujuan dalam suatu upacara pelantikanyang diadakan oleh Pengurus Cabang.
3. Dalam hal-hal yang sangat diperlukan, Pengurus Cabang dapat mengambil kebijaksaan lain yang jiwanya tidak menyimpang dari ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas.
4. Apabila syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 dan 2 diatas dipenuhi kepada anggota tersebut diberikan tanda anggota oleh pengurus cabang.
BAGIAN III
Masa keanggotaan
Pasal 5
1. Anggota biasa berakhir masa keanggotaannnya apabila
a. Meninggal dunia
b. Atas permintaan sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada pengurus cabang
c. Diberhentikan sebagai anggota biasa, baik secara terhormat maupun secara tidak terhormat
d. Telah habis masa keanggotaan sebgai anggota biasa sebagimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 ART ini
2. Bentuk dan tata cara pemberhentian diatur dalam ketentuan tersendiri
3. Anggota bisa yang telah habis masa keanggotaanya pada saat masih menjabat sebagai pengurus dapat diperpanjang masa keanggotaannya hingga berakhirnya masa kepengurusan.
4. Anggota biasa yang telah habis masa keanggotaannya disebut alumni PMII
5. Hubungan PMII dan alumni PMII adalah hubungan historis, kekeluargaan, kesetaraan dan kualitatif
BAGIAN IV
Hak dan Kewajiban Anggota
Pasal 6
Hak Anggota:
1. Anggota biasa berhak memilih dan dipilih
2. Anggota biasa berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, perlindungan dan pembelaan serta pengampunan (rehabilitasi)
3. Anggota luar bisa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul dan pertanyaan-pertanyaan secara lisan maupun tulisan

Pasal 7
1. Anggota biasa berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran pada setiap bulan yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Cabang
2. Anggota berkewajiban memnuhi ad dan art, peraturan-perturan lainnya serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PMII
3. Anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik agama Islam, bangsa dan organisasi

BAGIAN V
Perangkapan Keanggotaan dan Jabatan

Pasal 8
1. Anggota bisa PMII tidak dapat merangkap dengan keanggotaan organisasi mahasiswa lain yang asas, sifat dan tuuannya bertentangan dengan PMII
2. Anggota bisa dan atau pengurus PMII tidak dapat merangkap sebagai pengurus partai politik dan atau calon legislative dari partai politik apapun
3. Perangkapan keangotaan dan jabatan seperti dimaksudpada ayat 1 dan 2 diatas dikenakan sanksi pemberhentian keangggotaan

BAGIAN VI
Penghargaan dan Sanksi Organisasi

Pasal 9
Penghargaan
1. penghargaan oroganisasi data diberikan kepada anggota yang berprestasi dan atau mengangkat citra dan mengharumkan nama organisasi.
2. bentuk dan tata cara menganugrahkan dan penghargaan diatur dalam ketentuan sendiri.
PASAL 10
Sanksi organisasi
1. sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota karena: melanggar ketentuan ad./art serta peraturan-peraturan PMII, mencemarkan nama baik organisasi
2. sanksi yang diberikan pada anggota berbentuk scorsing dan pemberhentian keanggotaan
3. anggota yang diberi sangsi organisasi dapat mengajukan banding tau pembelaan dalam suatu mekanisme organisasi yan ditentukan
(tetapi khusus untuk ayat tiga perlu dilanjutkan dalam pasal tambanhan tentang mekanisme bandig)

BAB IV
Struktur Organisasi, Susunan Pengurus, Tugas dan Wewenang

Bagian I
Struktur Organisasi

Pasal 11
Struktur organisasi PMII adalah:
1. Pengurus Besar
2. Pengurus Koordinator Cabang
3. Pengurus Cabang
4. Pengurus Komisariat
5. pengurusrayon
BAGIAN II
Susunan Tugas, Wewenang dan Persyaratan Pengurus

Pasal 12
Pengurus Besar
1. Pengurus Besar adalah pimpinan tertinggi PMII pengemban amanat Kongres dan badan eksekutif
2. masa jabatan Pengurus Besara adalah 2 (dua) tahun
3. Pengurus Besar terdiri dari:
a. ketua umum
b. ketua-ketua sebanyak 7 (tujuh) orang
c. sekretaris jenderal
d. sekretaris-sekretaris sebanyak 7 (tujuh) orang
e. bendahara
f. wakil bendahara
g. pengurus lembaga-lembaga
4. Ketua-ketua seperti dimaksud ayat 3 poin b nenbidangi
a. perkaderan dan pengembangan sumberdaya anggota
b. organisasi, hubungan organisasi umum dan kelembagaan politik.
c. Pengembangan pemikiran dan iptek
d. Pendayagunaan potensi organisasi
e. Hubungan luar negri dan kerjasama internasional
f. Pemberdayaan ekonomi dan kelompokprofesional
g. Komunikasi organ gerakan, kepemudaan dan Perguruan Tinggi
5. Ketua umum dipilih oleh Kongres
6. Ketua umum PB tidak dapat dipilij kembali lebih dari 1 (satu) periode
7. Pengurus Besar memiliki tugas dan wewenang:
a. ketua umum memilih sekretaris jenderal dam menusun perangkat kepengurusan secara lengkap dibantu 6 orang formatur yang dipilih Kongres selambat-lambatnya3 x 24 jam pasca formatur terbentuk
b. Pengurus Besar berkewajian menjalankan segala ketentuan yang ditetapkan Kongres, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan organisasi lainnya, serta memperhatikan nasiha, pertimbangan dan saranmabinas
c. Pengurus Besar berkewajiban mengesahkan susunan pengurus koorcab dan Pengurus Cabang
8. Persyaratan Pengurus Besar adalah:
a. pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKL
b. pernah aktif di kepengurusan koorcab dan atau cabang minimal satu periode
c. mendapat rekomendasi dari cabang bersangkutan
d. membuat pernyataan bersedia aktif dip b secara tertulis.

Pasal 13
Pengurus Koordinator Cabang
1. PKC merupakan perwakilan PB di wilayah koordinasinya
2. Wilayah koordinasi PKC minimal satu propinsi
3. PKC dapat dibentuk manakala terdapat 2 cabang atau lebih dalam wilayah koordinasi
4. PKC bekedudukan di ibu kota propinsi
5. Masa jabatan PKC adalah 2 (dua) tahun
6. PKC terdiri dari: ktua umum, ketua bidang eksternal, ketua bidang internal, ketua bidang kajian jender dan emansipasi perempuan, sekretaris umum dan sekretarisekternal dan internal, bendahara dan wakil bendahara, dan biro-biro
7. Bidang internal meliputi, kaderisasi dan pengembangan sumber daya anggota, pendayagunaan potensi dan kelembagaan organisasi, kajian pengembangan intlektual, da eksplorasi teknologi, dan pemberdayaan ekonomi dan klompok professional
8. Bidang eksternal melilputi, hubungan dan komunikasi pemerintah dan kebijakan public, organ gerakan, kepemudaan dan Perguruan Tinggi, hubungan lintas agama dan komunikasi indormasi, hubungan dan kerja sama lsm, dan advokasi, ham dan lingkungan hidup.
9. Ketua umum PKC dipilih oleh konferensi koorcab
10. Ketua umum memilih sekretaris umum dan menyusun PKC selengkapnya, dibantu 6 (enam) orang formatur yang dipilih oleh konferenci koorcab dlam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam
11. PKC baru sah setelah mendapat pengesahan dari PB PMII
12. Ketua umum PKC tidak dapat dipilih kembali lebih dari satu periode
13. PKC memiliki tugas dan wewenang:
a. PKC melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan tentang berbagai masalah organisasi di lingkungan koordinasinya
b. PKC berkewajiban dan melaksanakan ad/art, keputusan Kongres, keputusan konferenci koorcab, peraturan-peratuan organisasi dan memperhatikan nasihat serta saran mabinas/mabinda
c. PKC berkewajiban menyampaikan menyampaikan laporan kepada PB PMII 6 (enam) bulan sekali
d. pelaporan yang disampaikan PKC meliputi, perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan ekternal
e. mekanisme pelaporan lebih lanjut akan ditentukan dalam peratuasan organisasi
14. Persyaratan pengurus koorcab:
a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKL
b. Pernah aktif di kepengurusan cabang minimal satu periode
c. Mendapat rekomendasi dari cabang bersangkutan
d. Membuat pernyataan bersedia aktif di pengurus koorcab secara tertulis

Pasal 14
Pengurus Cabang
1. Cabang dapat dibentuk di kabupaten/kotamadya di daerah yang ada Perguruan Tinggi dengan persetujuan dan rekomendasi dari PKC dan atau cabang terdekat.
2. Cabang dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya ada 2 (dua) komisariat
3. Dalam keadaan dimana ayat (2) di atas tidak dapat dilaksanakan cabang dapat dibentuk apabila telah mencapai 50 (lima puluh anggota dan kecuali pada derah yang mayoritas non muslim)
4. Masa jabatan PC adala 1 tahun
5. Cabang dapat digugurkan statusnya apabila tidak dapat memenuhi klasifikasi dan kriteriayang ditetapkan PB yang menyangkut standar program minimum:
a. Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu setahun menyelenggarakan MAPABA dan pelatihan kader formal
b. Sekurang-kurangya dalam jangka satu setengah tahun menyelenggarakan konfferensi cabang

6. Cabang dan Pengurus Cabang dabat dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan dari PB
7. PC tediri dari: ketua umum, ketua bidang eksternal, ketua bidang internal, ketua bidang kajian jender dan emansipasi perempuan, sekretaris umum dan sekretaris eksternal dan internal, bendahara dan wakil bendahara, dan biro-biro.
8. Bidang internal meliputi: kaderisasi dn penegembangan sumberdaya anggota, pendayagunaan potensi dan kelembagaan organisasi, kajian, pengembangan intlektual, dan eksplorasi teknologi, dan pemberdayaan ekonomi dan klompok professional.
9. Bidang eksternal meliputi: hubungan dan komuikasi pemerintah dan kebijakan public, organ gerakan, kepemudaan dan Perguruan Tinggi, hubungan lintas agama dan komunikasi informasi, hubungan dan kerjasama lsm dan advokasi, ham dan lingkungan hidup
10. Bila dipandang perlu PC dapat membentuk kelompok minat, profesi, hobi dan lain sebagainya
11. Ketua umum dipilih oleh oleh konferensi cabang
12. Ketua umum memilih sekretaris umum dan manyusun PC selengkap-lengkapnya di Bantu 6 (enam) orang formatur yang dipilih konfercab dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam
13. Ketua umum cabang tidak dapat dipih kembali lebih dari 1 (satu) periode
14. Pengurus Cabang memiliki tugas dan wewenang:
a. PC berkewajiban menjalankan AD/ART keputusan Kongres, Peraturan Organisasi, Keputusan Konfercab, dan memperhatikan nasihat, pertimbangan dan saran Mabincab.
b. PC berkewajiban menyampaikan laporan kepengurusan kepada PKC serta kepada PB secara periodic 4 bulan sekali.
c. Pelaporan yang disampaikan kepada PKC meliputi, perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal.
d. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan ditentukan dalam peraturan organisasi.
15. Persyaratan Pengurusan Cabang:
a. Pendidikan Formal Kaderisasi minimal telah mengikuti PKD
b. Pernah aktif di kepengurusan komisariat atau Rayon minimal satu periode
c. Mendapat rekomendasi dari komisariat atau rayon bersangkutan
d. Membuat pernyataan bersedia aktif di Pengurus Cabang secara tertulis.

Pasal 15
Pengurus Komisariat

1. Komisariat dapat dibentuk disetiap Perguruan Tinggi
2. Komisariat dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) rayon
3. dalam keaadaan di mana ayat 2 di atas tidak dapat dilaksanakan, komisariat dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya 25 orang
4. Komisariat dan PK dapat dianggap sah setelah mendapatkan pengesahan dari PC
5. Masa jabatan PK adalah setahun
6. PK terdiri dari ketua, wakil ketua, bidang internal, ketua bidang eksternal dan ketua bidang kajian jender dan emansipasi perempuan, sekretaris dan wakil sekretaris sebanyak 3 orang, bendahara dan wakil bendahara
7. Bidang internal meliputi: kaderisai dan pembinaan sumber daya anggota, pendayagunaan aparatur dan potensi organisasi, dan kelembagaan serta kajian intelektual.
8. Bidang eksternal meliputi: komunikasi dengan pihak instansi kampus di wilayahnya, organ gerakan di kampus
9. PK memiliki tugas dan wewenang:
a. PK berkewajiban melaksanakan AD/ART, keputusan Kongres, Peraturan Organisasi dan RTK
b. Pk berkewajiban menyampaikan laporan kepengurusan kepada PC secara periodic 4 bulan sekali.
c. Pelaporan yang disampaikan PK meliputi perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal.
d. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan ditentukan dalam peraturan organisasi.
10. Persyaratan Pengurusan Komisariat:
a. Pendidikan Formal Kaderisasi minimal telah mengikuti PKD
b. Pernah aktif di kepengurusan Rayon minimal satu periode
c. Mendapat rekomendasi dari rayon bersangkutan
d. Membuat pernyataan bersedia aktif di Pengurus Komisariat secara tertulis.

Pasar 16
Pengurus Rayon

1. Rayon dapat dibentuk di setiap fakultas atau setingkatnya, apabila telah memiliki sekurang-kurangnya 10 orang anggota
2. rayon sudah dapat dibentuk ditempat yang dianggap perlu oleh PK apabila telah memiliki sekurang-kurangnya 10 anggota
3. Pengurus Rayon dapat dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan dari PC
4. masa jabatan PR setahun
5. ketua rayon dipilih oleh RTAR
6. PR terdiri dari: ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan beberapa departemen yang disesuaikan dengan studi minat, hobi, profesi, kesejahteraan, bakti kemasyarakatan dan keagamaan.
7. PR memiliki tugas dan wewenang:
a. PR berkewajiban melaksanakan AD/ART, keputusan Kongres dan RTAR
b. PR berkewajiban menyampaikan laporan kepengurusan kepada PK dengan tembusan kepada PC secara periodic.
c. Pelaporan yang disampaikan PR kepada PK meliputi perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal.
d. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan ditentukan dalam peraturan organisasi.
8. Persyaratan Pengurusan Rayon:
a. Pendidikan Formal Kaderisasi minimal telah mengikuti PKD dan atau MAPABA dari Rayon bersangkutan
b. Membuat pernyataan bersedia aktif di Pengurus Rayon secara tertulis.

BAB V
LEMBAGA-LEMBAGA

Pasal 17

1. Lembaga adalah badan yang dibentuk dan hanya berada ditingkat PB berfungsi sebagai laboratorium dan pengembangan sesuai dengan bidangnya.
2. Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari:
a. Lembaga pengembangan kaderisasi dan pelatihan (LPKP)
b. Lembaga penelitian dan pengembangan (LITBANG)
c. Lembaga kajian dan pengembangan ekonomi dan kewiraswastaan (LPEK)
d. Lembaga kajian dan advokasi gender (LSAG)
e. Lembaga studi Islam dan kemasyarakatan (LSIK)
f. Lembaga kebijakan public dan otonomi daerah (LKPOD)
g. Lembaga kajian masalah internasional (LKMI)
h. Lembaga kajian sosial budaya (LKSB)
i. Lembaga sains dan teknologi informasi (LSTI)
j. Lembaga pers, penerbitan dan jurnalistik (LP2J)
k. Lembaga bantuan hokum (LBH)
l. Lembaga studi advokasi buruh, tanah tani dan nelayan (LSTAN)
3. Lembaga berstatus semi otonom di bawah koordinasi dan tanggung jawab kepada PB
4. Lembaga tidak punya struktur hirarki kebawah
5. Lembaga sekurang-kurangnya terdiri dari: ketua, sekretaris dan bendahara
6. Kedudukan lembaga ditentukan oleh PB setelah mendapat persetujua PC di tempat lembaga akan didudukkan
7. Pedoman dan tata kerja lembaga disusun oleh lembaga masing-masing dengan mengacu pada ketentuan atau kebijaksanaan yang ditetapkan PB
8. Kebijaksanaan tentang tata kerja, pola koordinasi dan mekanisme organisasi lembaga-lembaga akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri

BAB VI
PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 18
1. Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu maka lowongan tersebut diisi oleh anggota pengurus yang berada dalam urutan langsung dibawahnya
2. Dalam kondisi di mana tidak dapat dilakukan pengisian lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan jabatan dapat diisi oleh anggota pengurus lainnya berdasarkan keputusan rapat pengurus harian yang khusus diadakan untuk itu

BAB VII
KUOTA KEPENGURUSAN

Pasal 19
1. Kepengurusan disetiap tingkat harus menempatkan anggota perempuan dari sepertiga keseluruhan anggota pengurus
2. Setiap kegiatan PMII harus menempatkan anggota perempuan sepertiga dari keseluruhan anggota

BAB VIII
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 20
Pemberdayaan perempuan PMII diwujudkan dengan pembentukan wadah perempuan

BAB IX
WADAH PEREMPUAN

Pasal 21

1. Wadah perempuan dalam PMII dipersiapkan pembentukannya oleh kelompok kerja yang dipilih dan disahkan oleh Kongres
2. Kelompok Kerja (POKJA) adalah kader-kader puteri yang dipilih dan disahkan oleh Kongres yang diberi hak tugas dan wewenang untuk mempersiapkan pembentukan wadah perempuan
3. Kader perempuan dipilih oleh Cabang dari:
a. Lima orang kader perempuan PMII yang direkomendasikan oleh Propinsi masing-masing
b. Tiga orang kader PMII yang pilih langsung oleh Kongres
c. Satu orang perempuan PB PMII demisioner
d. Satu orang ketua PB yang terpilih
e. Ketua Umum dan sekjend terpilih
4. Tujuan dan wewenang kelompok kerja:
a. Kelompok kerja bertugas membentuk dan mengagendakan kerjanya sendiri
b. Kelompok kerja bertugas memfasilitasi forum-forum untuk persiapan pembentukan wadah perempuan
c. Masa kerja pokja selama 6 bulan dan dinyatakan berakhir setelah terbentuknya wadah perempuan dan struktur pengurus yang dipilih melaui forum yang disepakati

BAB X
MAJLIS PEMBINA

Pasal 22

1. Majlis Pembina adalah badan yang terdapat di tingkat organisasi PB, Koorcab dan cabang
2. Majlis Pembina ditingkat PB disebut MABINAS
3. Majlis Pembina ditingkat Koorcab disebut MABINDA
4. Majlis Pembina tingkat cabang disebut MABINCAB

Pasal 23

1. Tugas dan fungsi majlis Pembina:
a. Memberikan nasihat, gagasan pengembangan dan saran kepada pengurus PMII baik diminta maupun tidak
b. Membina dan mengembangkan secara informal kader-kader PMII di bidang intelektual dan profesi
2. Susunan majlis Pembina terdiri dari 7 orang, yakni:
a. Satu orang ketua merangkap anggota
b. Satu orang sekretaris merangkap anggota
c. Lima orang anggota
3. Keanggotaan majlis dipilih dan ditetapkan pengurus ditingkat masing-masing

BAB XI
Permusyawaratan

Pasal 24

Musyawarah dalam organsasi PMII terdiri dari:
a. Kongres
b. Musyawarah Pimpinan Nasional
c. Musyawarah Kerja Nasional
d. Konferensi Coordinator Cabang
e. Musyawara Pimpinan Daerah
f. Rapat Kerja Koorcab
g. Konferensi Cabang
h. Musyawarah Pimpinan Cabang
i. Rapat Kerja Cabang
j. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
k. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)
l. Kongres Luar Biasa (KLB)
m. Konferensi Koorcab Luar Biasa (Konkoorcab LB)
n. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab LB)
o. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK LB)
p. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR LB)

Pasal 25
Kongres

1. Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi dalam organisasi
2. Kongres dihadiri oleh utusan cabang dan peninjau
3. Kongres diadakan tiap 2 tahun sekali
4. Kongres sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah cabang yang sah
5. Kongres memiliki kewenangan:
a. menetapkan/mengubah AD/ART PMII
b. menetapkan dan mengubah NDP PMII
c. menetapkan paradigma gerakan PMII
d. menetapkan strategi pengembangan PMII
e. menetapkan kebijakan umum dan GBHO
f. menetapkan system perkaderan PMII
g. menetapkan ketua umum dan tim formatur
h. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi

Pasal 25
Musyawarah Pimpinan Nasional

Musyawarah pimpinan nasional
1. Muspimnas adalah forum tertinggi atau institusi tertinggi setelah Kongres
2. Muspimnas dihadiri oleh sumua Pengurus Besar, dan ketua umum PKC
3. Muspimnas diadakan paling sedikit satu kali dalam satu periode kepengurusan
4. Muspimnas menghasilkan ketetapan organisasi dan PO

Pasal 26
Musyawarah Kerja Nasional

1. Mukernas dilaksanakan oleh PB PMII
2. Mukernas dilaksanakan setidaknya satu kali atau lebih selama satu periode
3. Peserta mukernas adalah pengurus harian PB dan lembaga-lembaga
4. Mukernas memiliki kewenangan: membuat dan menetapkan action planning berdasarkan program kerja yang diputuskan di Kongres

Pasal 27
Konferensi Koorcab

Konferensi Koorcab
1. Dihadiri oleh utusan cabang
2. Dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah cabang yang sah
3. Diadakan setiap satu tahun sekali
4. Konferkoorcab memiliki wewenang:
a. menyusun program kerja koorcab dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII
b. menilai laporan pertanggungjawaban PKC
c. memilih ketua umum koorcab dan tim formatur

Pasal 28
Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIMDA)

1. Musyawarah pimpinan daerah adalah forum tertinggi atau institusi tertinggi setelah konferkoorcab
2. Musyawarah pimpinan daerah dihadiri semua PKC dan ketua umum PC yang berada dalam wilayah koordinasinya
3. Musyawarah pimpinan daerah diadakan paling sedikit 6 bulan sekali, sebelum pelaksanaan muspimnas
4. Musyawarah pimpinan daerah memiliki kewengan:
a. menetapkan dan mengubah peraturan organisasi yang mengikat kondisi local sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
b. evaluasi program selama satu semester baik bidang internal maupun eksternal
c. mengesahkan laporan organisasi dari berbagai wilayah koordinasi

Pasal 29
Musyawarah Kerja Koorcab

1. Muker koorcab dilaksanakan oleh PKC paling sedikit satu kali dalam masa kepengurusan
2. Muker koorcab berwenang merumuskan action plan berdasarkan program kerja yang diputuskan di konfer koorcab

Pasal 30
Konfer Koorcab

1. Konferkoorcab adalah forum musyawarah tertinggi ditingkat cabang
2. Konferensi di hadiri oleh utusan komisariat dan rayon
3. Apabila cabang dibentuk berdasarkan ART pasal 14 ayat 3 maka Konfercab dihadiri oleh setengah anggota yang ada ditambah Satu
4. Konfercab diangggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta atau suara yang sah
5. Konfercab diadakan satu tahun sekali
6. Konfercab memiliki wewenang:
a. menysun program kerja cabang dalam rangka pelaksanaan program kerja umum dan kebijakan PMII
b. menilai laporan pertanggung jawaban pengurus PC
c. memilih ketua umum dan tim formatur

Pasal 31
Musyawarah Pimpinan Cabang (MUSPIMCAB)

1. Musyawarah pimpinan cabang adalah forum tertinggi atau institusi tertinggi setelah konfercab
2. Musyawarah pimpinan cabang dihadiri semua PC dan ketua umum PK dan ketua umum Rayon
3. Musyawarah pimpinan cabang diadakan paling sedikit empat bulan sekali sebelum pelaksaan Muspimda
4. Musyawarah pimpinan cabang memiliki kewenagan:
a. menetapkan dan mengubah peraturan organisasi yang mengikat kondisi local sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
b. evaluasi program PC selama catur wulan
c. mengesahkan laporan organisasi dari PK dan pengurus rayon

Pasal 32
Musyawarah Kerja Cabang
1. Menyusun dan menetapkan action plan selam satu periode berdasarkan hasil dari konfercab
2. Mukercab dilaksanakan PC
3. Peserta mukercab adalah seluruh pengurus harian dan badan-badan dilingkungan PC
pasal 33
Rapat Tahunan Komisariat
1. RTK adalah forum tertinggi atau institusi tertinggi ditingkat komisariat
2. RTK dihadiri oleh utusan rayon
3. Apabila komisariat dibentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 15 ayat 3 maka RTK dihadiri oleh anggota komisariat
4. RTK berlangsung dan diangggap sah apabila dihadiri minimal oleh 2/3 rayon yang sah
5. RTK diadakan satu tahun sekali
6. RTK memiliki wewenang:
a. Menysun program kerja komisariat dalam rangka pelaksanaan program kerja umum dan kebijakan PMII
b. menilai laporan pertanggung jawaban pengurus komisariat
c. memilih ketua umum komisariat dan tim formatur
Pasal 34
Rapat Tahunan Anggota Rayon
1. RTAR dihadiri oleh pengurus rayon dan anggota PMII dilingkungannya
2. Diadakan setahun sekali
3. Dapat berlangsung dan dianggap sah apabila dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota
4. Menyusun program kerja rayon dalam rangka penjabaran program dan pelaksanaan program umum dan kebijakan PMII
5. Memiliki laporan kegiatan pangurus rayon
6. Memilih ketua dan tim formatur
7. Setiap anggota mempunyai satu suara

Pasal 35
kongres Luar Biasa (KLB)

1. KLB marupakan forum yang setingkat dengan Kongres
2. KLB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadapat konstitusi (AD/ART dan atau peraturan organisasi) yang dilakukan pengurus besar
3. Ketentuan pelanggaran konstitusi ditetapkan oleh mahkamah konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organsasi
4. KLB diadakan atas usulan setengan plus satu dari jumlah cabang yang sah
5. Sebelum diadakan KLB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam point 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan PB diambil alih oleh majlis Pembina nasional (Mabinas), yang kemudian membentuk panitia KLB yang terdiri dari unsure Mabinas dan cabang-cabang

Pasal 36
Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (KONKOORCAB LB)
1. Konkoorcab LB merupakan forum yang setingkat dengan konkoorcab
2. Konkoorcab LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadapat konstitusi (AD/ART dan atau peraturan organisasi) yang dilakukan pengurus coordinator cabang
3. Ketentuan pelanggaran konstitusi ditetapkan oleh mahkamah konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organsasi
4. Konkoorcab LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah cabang yang sah
5. Sebelum diadakan Konkoorcab LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam point 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan korcab didemisioner dan diambil alih oleh pengurus besar, yang kemudian membentuk panitia Konkoorcab LB yang terdiri dari unsur PB dan cabang-cabang

Pasal 37
Konferensi Cabang Luar Biasa (KORFERCAB Lb)

1. KORFERCAB LB merupakan forum yang setingkat dengan konfercab
2. Korfercab LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadapat konstitusi (AD/ART dan atau peraturan organisasi) yang dilakukan pengurus cabang
3. Ketentuan pelanggaran konstitusi ditetapkan oleh mahkamah konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organsasi
4. Korfercab LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah komisariat yang sah
5. Sebelum diadakan Korfercab LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam point 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan cabang didemisioner dan diambil alih oleh pengurus besar, yang kemudian membentuk panitia Korfercab LB yang terdiri dari unsur pengurus korcab dan komisariat-komisariat.

Pasal 38
Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK LB)

1. RTK LB merupakan forum yang setingkat dengan RTK
2. RTK LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadapat konstitusi (AD/ART dan atau peraturan organisasi) yang dilakukan pengurus komisariat
3. RTK LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah rayon yang sah
4. Ketentuan pelanggaran konstitusi ditetapkan oleh mahkamah konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organsasi
5. Sebelum diadakan RTK LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam point 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan komisariat didemisioner dan diambil alih oleh pengurus cabang, yang kemudian membentuk panitia RTK LB yang terdiri dari unsur pengurus cabang dan rayon-rayon

Pasal 39
Rapat Tahunan Rayon Luar Biasa (RTAR Lb)

1. RTAR LB merupakan forum yang setingkat dengan RTAR
2. RTAR LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadapat konstitusi (AD/ART dan atau peraturan organisasi) yang dilakukan pengurus rayon
3. RTAR LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah anggota yang sah
4. Ketentuan pelanggaran konstitusi ditetapkan oleh mahkamah konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organsasi
5. Sebelum diadakan RTAR LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam point 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan rayon didemisioner dan diambil alih oleh pengurus cabang, yang kemudian membentuk panitia RTAR LB yang terdiri dari unsur pengurus komisariat dan anggota rayon

Pasal 40
Penghitungan Anggota

1. Setiap anggota dianggap mempunyai bobot kuota manakala telah ditetapkan oleh PB berdasarkan pelaporan organisasi yang disampaikan PKC dan PC
2. Ketentuan pelaporan anggota akan ditentukan dalam peraturan organisasi

Pasal 41
Quorum dan Pengambilan Keputusan

1. Musyawarah, konferensi dan rapat-rapat seperti tersebut dalam pasal 22 ART ini adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
3. Keputusan mengenai pemilihan seseorang dilaksanakan secara bebas dan rahasia
4. Dalam hal pemilihan terdapat suara yang seimbang, maka pemilihan diulang kembali
5. Manakala dalam pemilihan kedua masih terdapat suara yang sama, maka akan ditentukan dengan mekanisme undi (qur’ah) yang dipimpin pimpinan siding dengan asas musyawarah dan kekeluargaan
BAB XII
¬Keuangan

Pasal 42

1. Uang pangkal dibagi menurut ketentuan sebagai berikut:
a. untuk PB 25%
b. untuk Koorcab 75%
2. Uang iuran dibagi menurut ketentuan sebagai berikut:
a. untuk rayon 60 %
b. untuk komisariat 20%
c. untuk cabang 20%
3. Besarnya uang pangkal dan iuran ditentukan oleh PC

BAB XIII
Perubahan dan peralihan

Pasal 43
Perubahan

1. Perubahan ART ini hanya dapat dilakukan oleh Kongres dan referendum yang khusus diadakan untuk itu
2. Keputusan ART baru sah apabila disetujui oleh 2/3 jumlah cabang yang sah

Pasal 44
Peralihan

1. Apabila segala badan-badan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh ART ini belum terbentuk, maka ketentuan lama akan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ART ini
2. Untuk melaksanakan perubahan organisasi harus dibentuk panitia pembubaran, guna menyelesaikan segala sesuatu diseluruh jajaran organisasi
3. Kekayaan PMII setelah pembubaran diserahkan kepada Organisasi yang seazas dan setujuan

BAB XIV
Penutup

Pasal 45

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan oleh PB dalam peraturan organisasi
2. ART ini ditetapkan oleh Kongres sejak tanggal ditatapkan

Momentum Rakyat

2009-04-09T18:15:00.001+07:00

Kunjungan Presiden di Lamongan: Momentum Rakyat Menyampaikan Aspirasi Secara Langsung

Sampaikanlah pikiranmu. Jika ia benar, ia telah menunjukkan kenyataan. Dan jika ia salah, ia akan merangsang lahirnya pemikiran yang lebih benar, baik ketika benar. Bahkan salah menyampaikan pemikiran selalu lebih baik dari pada diam sama sekali.
(Iqbal Ali)
Presiden VI Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudoyono tanggal 17 Februari mendatang akan melakukan kunjungan di Kabupaten Lamongan. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden akan meresmikan Program seribu rumah di Lamongan sebagaimana ditulis Radar Bojonegoro (13/2).
Secara sederhana kunjungan seorang Presiden sebagai Kepala Negara dapat dipahami sebagai hadirnya seorang pemimpin di tengah-tengah rakyatnya. Dalam konteks ini ada makna yang sangat penting dimana Rakyat dan Presiden bisa bertatap muka secara langsung. Bisa diandaikan dalam momen seperti itu Rakyat mempunyai kesempatan yang cukup luas dan penuh kejujuran untuk menyampaikan aspirasinya. Meski dari masyarakat yang paling bawah sekalipun. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah kepala Negara yang dipilih dan didaulat secara langsung oleh rakyat Indonesia.
Selain itu, bisa dikatakan kunjungan seorang Presiden ke daerah merupakan momen yang sangat berarti bagi seluruh rakyat Negara yang bersangkutan. Apalagi dalam kondisi bangsa yang belum juga kunjung menentu di segala bidang. Dimana semenjak bangsa Indonesia menegaskan dirinya untuk merdeka dan berdaulat sampai hari ini belum juga cita-cita kemerdekaan itu terwujud secara maksimal. Justru akhir-akhir ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia semacam ada indikasi yang tidak sehat akibat perseteruan politik antar elit bangsa untuk berebut kuasa seirirama dengan semakin hajatan demokrasi di Indonesia. Baik pemilihan legislitaf, presiden maupun kepala daerah. Celakanya, kondisi seperti ini hampir terjadi di semua level kekuasaan (baca: pemerintahan) baik level nasional (pusat), regional (propinsi), maupun level lokal (kabupaten) bahkan sampai level desa, kelurahan bahkan level RT sekalipun. Belum lagi kepentingan segelintir elit masyarakat yang berusaha mendistorsi dan berusaha membajak agenda kebangsaan yang plural dan menjunjung tinggi sikap toleransi dengan klaim agama, kebebasan, kebenaran, perjuangan atas nama rakyat dan lain-lain untuk kepentingan individu semakin memperkeruh dan meresahkan rakyat.
Dari situ bisa dilihat betapa kompleksnya persoalan yang melilit bangsa ini. Sehingga kunjungan Presiden sangat tidak bijaksana dan tidak penting (bahkan bisa mubazdir alias sia-sia) ketika kunjungan tersebut hanya dilakukan secara formal-seremonial semata yang cenderung jauh dari subtansi tujuan dan kebutuhan narasi fakta bangsa seperti di atas. Dimana, persoalan grass root diabaikan sedangkan kepentingan elit sangat terakomidir disana. Apalagi kunjungan Presiden adalah aktivitas kenegaraan yang sudah barang tentu menggunakan fasilitas Negara yang sepenuhnya adalah hak rakyat.
Kiranya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh semua elit bangsa ini umumnya dan elit kabupaten Lamongan khususnya dalam mensikapi kunjungan seorang kepala Negara di Lamongan 17 Februari mendatang.
Pertama, kunjungan tersebut harus mampu menjadi ruang komunikasi antara rakyat dengan presiden secara langsung tanpa mengurangi rasa hormat rakyat kepada presiden selaku kepala negara. Sehingga kepala Negara benar-banar mengetahui psikologi rakyatnya. Ini sangat penting dalam rangka membantu seorang kepala Negara dalam menentukan kebijakan yang bijaksana kepada rakyatnya.
Kedua, kunjungan kenegaraan oleh seorang kepala Negara diharapkan bisa menjadi evaluasi kepada Pemkab (Pemerintah Kabupaten) dan unsur-unsurrnya baik legislatif, eksekutif, yudikatif dan elit masyarakat oleh presiden dari beragam prespektif. Tidak hanya dari prespektif birokrasi Pemkab semata. Apalagi dari temuan beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan elit publik, stake holder local terlepas dari penghargaan-penghargaan yang telah diraihnya Lamongan terindikasi sebagai sarang KKN, hegemonik dan cenderung otoriter.
Misalnya keuangan daerah yang tidak transparan dan tidak jelas pembelanjaanya. Dan lagi yang aktual adalah kasus proses seleksi anggota KPUK (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten) oleh Timsel (Tim Seleksi) yang sangat rentan manipulasi dalam mewujudkan pelaksanaan demokrasi sebenarnya yang belum juga tuntas penyelesaiannya sampai hari ini. Dan persoalan-persoalan pengadaan fisik sarana publik, PKL (Pedagang Kaki Lima) dan lain sebagainya.
Menurut Ahmad Erani Yustika (Sindo, 2009) secara teoritis, struktur pemerintahan otoriter membentuk kebijakan (ekonomi) yang cenderung hanya membagi kesejahteraan kepada pelaku ekonomi yang memiliki akses terhadap pengambil kebijakan. Hasilnya, ekonomi memusat kepada aktor-aktor yang dekat dengan elit pemerintah atau para kerabatnya. Inilah yang disebut Hernando de Soto dengan istilah “redistributive combines”.
Lebih lanjut Erani Yustika mengatakan, struktur politik yang demokratis membatasi watak kebijakan kolusif/nepotis. Sehingga terdapat penyebaran aktor-aktor ekonomi yang menuai kemanfaatan dari kebijakan ekonomi. Hasilnya, tidak ada dominasi dalam kegiatan ekonomi. Itu menujukkan ada indikasi masalah mendasar untuk turut penanganan serius sebagai langkah preventif dari presiden yang notabenenya merupakan representasi pemerintah pusat.
Ketiga, kunjungan seorang kepala Negara diharapkan bisa memberi motivasi kepada rakyat untuk tetap optimis menatap masa depan. Dengan itu dimaksudkan akan tercipta sebuah etos kerja yang baik untuk selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran, sportivitas dan komitmen kebersamaan dalam mengupayakan terciptanya iklim yang damai selalu tetap terjaga. Itu penting terlebih kondisi bangsa yang relatif belum establish seperti sekarang ini.
Dimana gejala itu terefleksi secara jelas dari semakin maraknya pemberitaan kasus-kasus kriminal oleh media massa seperti kenakalan remaja, anarkisme massal baik yang mengatas namakan agama maupun kebebasan, tingginya angka pengangguran, tumbuh suburnya sikap pragmatisme di tengah-tengah masyarakat dan lain sebagainya.
Di aras inilah presiden sebagai kepala Negara mempunyai peran penting leadership untuk mencegah terjadinya konflik, bendeng ceweng dan mampu memotifasi sekaligus menjaga keseimbangan hubungan sosiologis rakyatnya. Baik hubungan fertikal maupun horizontal. Namun bukan berarti motivasi presiden tersebut dibuat sebagai candu yang membuai rakyat apalagi diperalat untuk kepentingan kampanye yang mengobral janji untuk memenuhi kepentingan pribadi semata.
Dan Keempat, yang tidak kalah pentingnya dalam momentum kunjungnan kepala Negara adalah agenda memperkukuh NKRI (Negara Kesatuan republik Indonesia). Bahwa bangsa Indonesia telah final untuk selalu komitmen dan menjaga pancasila sebagai falasafah dan ideologi Negara sampai titik darah penghabisan. Karena diakui atau tidak, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita akhir-akhir ini terdapat indikasi masuknya kekuatan yang cukup massif untuk merongrong kebinekaan, toleransi dan pluralisme bangsa Indonesia.
Singkatnya, kekuatan disintegrasi terhadap NKRI harus selalu diwaspadai oleh seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama, bergandeng renteng, saiyek saeko proyo menjaga kedaulatan NKRI tersebut.
Kiranya benar, bahwa Presiden adalah simbol Negara. Merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa ini untuk menghormati dan menjunjung tinggi seorang kepala Negara. Merupakan pelanggaran besar dan merendahkan martabat sebuah bangsa ketika kepala Negara tidak dihormati. Demikian juga bisa menjadi tindakan pembodohan kepada rakyat ketika penghormatan itu hanya berorientasi kepada formal-ceremonial belaka. Apalagi kemudian penghormatan itu hanya berorientasi kepada sikap ABS (Asal Bapak Senang). Tentu yang seperti itu jauh lebih merendahkan martabat sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh yang terbingkai di dalam naungan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tentunya.
Ahirnya, merupakan sebuah tanggung jawab bersama sebagai warga Negara untuk selalu menjaga kewibawaan Negara. Presiden adalah merupakan kepala Negara, pemimpin formal tertinggi di Negeri ini. Sudah selayaknya seorang presiden disambut dengan penuh rasa hormat dan rasa syukur sebagai rakyatnya. Sebagaimana dalam al-Qur’an di tegaskan ati’ullah wa athiurrosul wa ulil amri min kum tanpa harus mengabaikan untuk selalu berihtiyar mernunaikan watawa soubilhaq watawa soubil as sober. Semoga

NDP & Aswajah

2009-04-09T18:04:00.002+07:00

NILAI DASAR PERGERAKAN (NDP)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nilai Dasar Pergerakan (NDP); Antara Dialektika dan Integrasi Gerakan
Kita mungkin masih ingat dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang kira-kira artinya: “Perbedaan di antara umatku adalah Rahmat”, perbedaan yang kiranya difahami sebagai sebuah ragam pemikiran yang akan terjadi nanti setelah beliau wafat. Mungkin kita juga masih mengingat bahwa suatu saat beliau pernah bersabda ”Kalian semua lebih mengerti urusan kalian”, sebuah stateman yang keluar karena kecerobohan dirinya yang menyuruh seorang petani kurma untuk menyilangkan pohonnya sehingga hasil yang didapatkan tidak sebagus yang diinginkan.
Dengan fenomena seperti itu, tentunya Islam sudah menjadi agama yang berkembang dengan beragam pemikiran baik dalam hal profan atau sakral. Perkembangan peradaban yang tiada tara dan menjadi sebuah aset penting bagi generasi berikutnya. Tetapi, mengapa justru saat ini umat Islam mengalami gradasi pengetahuan. Kebodohan dan pembodohan terus merajalela sehingga Islam kini identik sebagai agama orang-orang yang bodoh dan miskin.
Zaman renaissance di barat, tepatnya kemunculan langit kebodohan yang kelam itu. Masa dimana justru orang-orang barat yang notabene beragama Kristen terlepas dari kejamnya belenggu agamawan yang menguras habis seluruh pemikiran brilian di zaman abad pertengahan. Sebut saja, Nicolaus Copernicus yang harus mati dipenggal karena menentang dogmatisme agama saat itu yang mengatakan tentang bumi sebagai pusat alam semesta dan yang lain berputar mengitari bumi serta mengatkan bahwa bumi ini berbentuk datar sehingga bumi ini jika ditelusuri maka pasti ditemukan ujungnya. Seperti itulah gambaran umat Islam saat ini. Gambaran yang sudah terjadi ratusan tahun silam di barat. Fenomena seperti itu datang menyerang umat Islam saat ini dan muncul berawal dari buku karya Al-Ghazali yang berjudul Tahafudh al-Falasifah, buku yang mengupas habis seluruh pemikirannya yang skeptis terhadap pemikiran filsafat yang notabenenya memang spekulatif, walaupun banyak filsuf lain menduga ia telah kehilangan konsistensi pemikiran karena sebelumnya selama dua tahun ia belajar filsafat dan menulis buku berjudul Al-Maqasid al-Falasifah yang justru memuji pemikiran filsafat yang kritis.
Sejak itulah umat Islam menganggap bahwa pintu ijtihad telah tertutup dan pemikiran ulama zaman dahulu adalah hal yang final dan tidak perlu ditelaah kembali. Pengkultusan terhadap seseorang membuat semua kejayaan masa lalu musnah tak tersisa, yang ada hanyalah kebodohan dan pembodohan massal dan tidak tahu kapan berakhirnya.
Fenomena di atas cukup sebagai pembelajaran bagi kita, generasi muda umat Islam, agar tidak terjadi lagi untuk ke sekian kalinya. Cukup lama sudah kita terbelenggu oleh jahatnya pembodohan, kini saatnya kita mulai berfikir kritis, apalagi jika kita adalah seorang kader organisasi pergerakan yang sejatinya terus begeliat mencari makna. Dengan berfikir melalui paradigma kritis-transformatif, kita akan terus berfikir bebas tanpa rasa takut akan kehilangan esensi ke-Tauhid-an, karena di sini kita dituntut untuk berfikir free from dan free for (bebas dari dan bebas untuk) tanpa melupakan bahwa harus ada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Allah dan alam, karena tanpa keharmonisan hubungan antara manusia, Allah dan alam, apalah artinya seorang manusia.
Lebih lanjut, kita juga dituntut untuk berfikir dengan melihat demarkasi (garis pemisah) yang tegas antara wilayah profan (keduniaan) dan sakral (keagamaan), sehingga tidak ada lagi sekularisme (ateisme, tanpa Tuhan) dalam berfikir, yang ada adalah sekularisasi (proses berfikir dengan batas demarkasi antara wilayah profan dan sakral).
Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII
Mukadimah
Senantiasa memohon dan menjadikan Allah SWT sebagai sumber segala kebenaran dan tujuan hidup. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berusaha menggali nilai-nilai ideal-moral, lahir dari pengalaman dan keberpihakan insan warga pergerakan dalam bentuk rumusan-rumusan yang diberi nama Nilai dasar Pergerakan (NDP) PMII. hal ini dibutuhkan untuk memberi kerangka, arti motivasi pergerakan dan sekaligus memberikan legitimasi dan memperjelas terhadap apa saja yang akan dan harus dilakukan untuk mencapai cita-cita perjuangan sesuai dengan maksud didirikannya organisasi ini.
NDP adalah tali pengikat (kalimatun sawa) yang mempertemukan semua warga pergerakan dalam ranah dan semangat perjuangan yang sama. Seluruh warga PMII harus memahami dan menginternalisasikan nilai dasar PMII itu, baik secara personal atau secara bersama-sama, dalam medan perjuangan social yang lebih luas dengan melakukan keberpihakan nyata melawan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kekerasan, dan tindakan-tindakan negative lainnya. NDP ini, dengan demikian senantiasa memiliki kepedulian sosial yang tinggi (faqih fi mashalih al-kahliq fi ad-dunya atau faham dan peka terhadap kemaslahaatan mahluk dunia).
BAB I
ARTI, FUNGSI DAN KEDUDUKAN
ARTI
NDP adalah nilai-nilai yang secara mendasar merupakan sublimasi nilai-nilai ke-Islaman (kemerdekaan/tawasuth/al-hurriyah, persamaan/tawazun/al-musawa, keadilan/ta’adul, toleran/tasamuh) dan ke-Indonesia-an (keberagaman suku, agama dan ras; beribu pulau; persilangan budaya) dengan kerangka pemahaman Ahlusunnah wal Jama’ah yang menjiwai berbagai aturan, memberi arah, mendorong serta penggerak kegiatan-kegiatan PMII. Sebagai pemberi keyakinan dan pembenar mutlak, Islam mendasari, memberi spirit dan élan vital pergerakan yang meliputi cakupan Iman, Islam, Ihsan dalam upaya memperoleh kesejahteraan hidup didunia dan akhirat.
Dalam upaya memahami, menghayati dan mengamalkan Islam tersebut, PMII menjadikan Ahlusunnah wal Jama’ah sebagai manhaj al-fikr sekaligus manhaj al-taghayyur al-ijtima’i (perubahan sosial) untuk mendekontruksi sekaligus merekontruksi bentuk-bentuk pemahaman dan aktualisasi ajaran-ajaran agama toleran, humanis, anti kekerasan dan kritis transformatif.
FUNGSI
A. Kerangka Refleksi (landasan berpikir)
Sebagai kerangka refleksi, NDP bergerak dalam pertarungan ide-ide, paradigma, nilai-nilai yang akan memperkuat nilai-nilai yang akan memperkuat tingkat kebenaran-kebenaran ideal. Ideal-ideal itu menjadi sesuatu yang mengikat, absolut, total, universal berlaku menembus keberbagaian ruang dan waktu (muhkamat, qoth’i). Karenanya, kerangka refleksi ini menjadi moralitas sekaligus tujuan absolut dalam mendulang capaian-capaian nilai seperti kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kemanusiaan, dll.
B. Kerangka Aksi (landasan berpijak)
Sebagai kerangka aksi, NDP bergerak dalam pertarungan aksi, kerja-kerja nyata, aktualisasi diri, pembelajaran sosial yang akan memperkuat tingkat kebenaran-kebenaran faktual. Kebenaran faktual itu senantiasa bersentuhan dengan pengalaman historis, ruang dan waktu yang berbeda-beda dan berubah-ubah, kerangka ini memungkinkan warga pergerakan menguli, memperkuat atau bahkan memperbaharui rumusan-rumusan kebenaran dengan historisitas atau dinamika sosial yang senantiasa berubah (mutasyabihat, dzanni).
C. Kerangka Ideologis (sumber motivasi)
Menjadi satu rumusan yang mampu memberikan proses ideologisasi di setiap kader secara bersama-sama, sekaligus memberikan dialektika antara konsep dan realita yang mendorong proses kreatif di internal kader secara menyeluruh dalam proses perubahan sosial yang diangankan secara bersama-sama secara terorganisir.
Menjadi pijakan atau landasan bagi pola pikir dan tindakan kader sebagai insan pergerakan yang aktif terlibat menggagas dan proaktif memperjuangkan perubahan sosial yang memberi tempat bagi demokratisasi dan penghargaan terhadap HAM.
KEDUDUKAN
a. NDP menjadi sumber kekuatan ideal-moral dari aktivis pergerakan.
b. NDP menjadi pusat argumentasi dan pengikat kebenaran dari kebebasan berfikir, berucap dan bertindak dalam aktivitas pergerakan.
BAB II
RUMUSAN NILAI-NILAI DASAR PERGERAKAN
TAUHID
Mengesakan Allah SWT. Merupakan nilai paling asasi dalam agama samawi, didalamnya telah terkandung sejak awal tentang keberadaan manusia.
• Pertama, Allah adalah Esa dalam segala totalitas, dzat, sifat dan perbuatan-perbuatanNya. Allah adalah dzat yang fungsional.
• Kedua, Keyakinan seperti itu merupakan keyakinan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari alam semesta, serta merupakan manifestasi kesadaran dan keyakinan kepada ghaib.
• Ketiga, Oleh karena itu tauhid merupakan titik puncak, melandasi, memandu dan menjadi sasaran keimanan yang mencakup keyakinan dalam hati, penegasan lewat lisan dan perwujudan lewat perbuatan.
Maka, konsekuensinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia harus mampu melarutkan dan meneteskan nilai-nilai tauhid dalam berbagai kehidupan serta tersosialisasikan hingga merambah sekelilingnya. Hal ini dibuktikan dengan pemisahan yang tegas antara hal-hal yang profan dan sakral.
HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH
Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia mencipta manusia sebaik-baik kejadian dan menganugerahkan kedudukan terhormat kepada manusia dihadapan ciptaan-Nya yang lain. Kedudukan pemberian daya pikir, kemampuan berkreasi dan kesadaran moral. Potensi itulah yang memungkinkan manusia memerankan fungsinya sebagai khalifah dan hamba Allah. Dalam kehidupan sebagai khalifah, manusia memberanikan diri untuk mengemban amanat berat yang oleh Allah ditawarkan kepada makhluk-Nya. Sebagai hamba Allah, manusia harus melaksanakan ketentuan-ketentuannya. Untuk itu manusia dilengkapi dengan kesadaran moral yang selalu harus dirawat, manusia tidak ingin terjatuh ke dalam kedudukan yang rendah.
HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA
Tidak ada yang lebih antara yang satu dengan lainnya, kecuali ketaqwaannya. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, ada yang menonjol pada diri seseorang tentang potensi kebaikannya, tetapi ada pula yang terlalu menonjol potensi kelemahannya. Karena kesadaran ini, manusia harus saling menolong, saling menghormati, bekerjasama, menasehati dan saling mengajak kepada kebenaran demi kebaikan bersama.
Nilai-nilai yang dikembangkan dalam hubungan antar manusia tercakup dalam persaudaraan antar insan pergerakan, persaudaraan sesama umat Islam, persaudaran sesama warga Negara dan persaudaraan sesama umat manusia. Perilaku persaudaraan ini harus menempatkan insan pergerakan pada posisi yang dapat memberikan manfaat maksimal untuk diri dan lingkungannya.
HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM
Alam semesta adalah ciptaan Allah. Dia menentukan ukuran dan hukum-hukumnya. Alam juga menunjukkan tanda-tanda keberadaan, sifat dan perbuatan Allah. Berarti juga nilai tauhid melingkupi nilai hubungan manusia dengan manusia. Namun Allah menundukkan alam bagi manusia dan bukan sebaliknya. Jika sebaliknya yang terjadi, maka manusia akan terjebak dalam penghambaan terhadap alam, bukan penghambaan kepada Allah. Allah mendudukkan manusia sebagai khalifah, sudah sepantasnya manusia menjadikan bumi maupun alam sebagai wahana dalam bertauhid dan menegaskan keberadaan dirinya, bukan menjadikannya sebagai obyek eksploitasi.
Salah satu dari hasil penting dari cipta, rasa, dan karsa manusia yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia menciptakan itu untuk memudahkan dalam rangka memanfaatkan alam dan kemakmuran bumi atau memudahkan hubungan antar manusia. Dalam memanfaatkan alam diperlukan iptek, karena alam memiliki ukuran, aturan dan hukum tersendiri. Alam didayagunakan dengan tidak mengesampingkan aspek pelestariannya.
BAB III
PENUTUP
Nilai-nilai Dasar Pergerakan (NDP) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang dipergunakan sebagai landasan teologis, normative dan etis dalam pola piker dan perilaku warga PMII, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Dengan ini dasar-dasar tersebut ditujukan untuk mewujudkan pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah, berbudi luhur, berilmu cakap dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya serta komitmen atas cita-cita kemerdekaan rakyat Indonesia, Sosok yang dituju adalah adalah sosok insane kamil Indonesia yang kritis, inovatif dan transformative yang sadar akan posisi dan perannya sebagai khalifah dimuka bumi.
“MEMBINCANG TENTANG GENDER”

A. ABSTRAKSI

Wacana Gender mungkin bisa dikatakan sudah basi, karena sudah sejak lama dibicarakan oleh berbagai kalangan baik oleh para pelajar, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan maupun kalangan orang-orang agamis, ada pro dan kontra di dalamnya, mereka saling mempertahankan argumennya yang tentu saja dengan rujukan atau sumber hukum yang mereka anggap valid.
Jika melihat realitas sosial di masyarakat wacana tentang kesetaraan gender sangat penting untuk dihembuskan, bahkan kalau perlu bisa dijadikan salah satu mata pelajaran di sekolah menengah atau mata kuliah di perguruan tinggi, dalam makalah ini penulis akan memaparkan sedikit uraian tentang gender, yang bisa dijadikan pengetahuan awal bagi sahabat/I yang masih baru menapak di dunia PMII.

B. JENIS KELAMIN DAN GENDER
Banyak orang yang sering mengasumsikan “GENDER” sebagai perempuan, akan tetapi pada kenyataanya keduanya berbeda. Jenis kelamin adalah kondisi biologis laki-laki dan perempuan yang dibawa sejak lahir dengan fungsi karakteristiknya masing-masing, sedangkan Gender adalah bentukan, konstruksi ataupun interprestasi masyarakat atas perbedaan kondisi biologis laki-laki dan perempuannya, jadi gender bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir akan tetapi sesuatu yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat.
Misalnya:
- Peran : tugas-tugas rumah tangga seperti mengurus anak lebih pantas dilakukan oleh perempuan dan tak pantas dilakukan laki-laki.
- Sifat : laki-laki dianggap rasional sehingga pantas menjadi pemimpin, sedang perempuan tidak pantas karena emosional.
- Posisi : laki-laki dianggap sebagai pemimpin rumah tangga (sebagai pengambil keputusan) sedangkan perempuan sebagai pendukung.
- Nilai : dari anggapan-anggapan di atas laki-laki diniai lebih penting dari perempuan.
Gender dan peranan gender sering dianggap sebagai kebenaran oleh anggota masyarakat bahkan dianggap sebagai kodrat.
Di dalam kamus kodrat adalah suatu yang telah ditentukan dan tidak bisa dihindarkan, dapat dikatakan pula kodrat adalah karakteristik yang dibawa sejak lahir oleh laki-laki dan perempuan.
Tugas memasak, mengasuh anak sebenarnya bukan kodrat perempuan karena dapat juga dilakukan oleh laki-laki, demikian pula tugas bekerja di ladang, berjualan di pasar dapat juga dilakukan oleh perempuan.
Apa yang pantas dan tidak pantas bagi laki-laki dan perempuan memang tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Di Batak misalnya, perempuan yang harus bekerja keras mencari uang sedang di daerah lain juga terjadi perempuan dilarang keluar rumah dan sebagainya. Meski ada perbedaan di berbagai daerah, yang umumnya sama adalah sebagai berikut:
a. Perempuan harus bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga mulai dari mengasuh anak, memasak hingga membereskan rumah.
b. Perempuan harus mengutamakan keluarga dibanding dengan kebutuhannya sendiri, perempuan harus menunjukkan penghormatan pada laki-laki, biasanya ayah (saat ia kecil dan belum menikah) dan suaminya (setelah ia menikah)
c. Laki-laki dianggap sebagai pemimpin (pendapatnya harus dihormati, sehingga yang terjadi laki-laki mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih dibandingkan dengan perempuan.
Ketidaksetaraan dengan laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari beberapa hal antara lain:
1. Stereotipe
Adalah pelabelan negatif terhadap perempuan misalnya perempuan dianggap emosional, hanya mampu melakukan tugas-tugas sederhana dan tidak penting.
Pandangan tersebut seringkali tidak tepat, namun karena sering diulang-ulang seolah menjadi sesuatu yang baku bagi masyarakat termasuk juga perempuan.
2. Subordinassi
Adalah pemosisian perempuan sebagai orang yang kedua setelah laki-laki dengan kata lain tidak diberi posisi penting.
Selain itu perempuan dianggap sebagai milik keluarga, ketidak ia kecil dan belum menikah ia jadi ayahnya dan bila sudah menikah menjadi milik suami
3. Beban Majemuk
Beban majemuk atau beban ganda sering dialami oleh perempuan dalam rumah tangga, disatu sisi ia harus membantu suami mencari nafkah dan di sisi lain ia juga mempunyai tanggung jawab dalam mengasuh anak, memasak dan membereskan rumah.
4. Marginalisasi
Adalah peminggiran terhadap perempuan artinya perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting, sebagai pihak yang tidak diperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan kesejahteraannya, misalnya dalam pertemuan di masyarakat perempuan ditempatkan dibelakang sebagai pelayan dan tidak memiliki hak suara.
5. Kekerasan (violent)
Adalah resiko yang paling serius sebagai akibat ketidaksetaraan posisi laki-laki dan perempuan. Di sini perempuan rentan terjadi korban kriminalitas, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya sendiri.
Bentuk-bentuk kekerasan tersebut seperti penganiayaan, kawin paksa, kekerasan seksual, ucapan-ucapan menghina ( porno) sampai pada ancaman. Pada masyarakat tertentu kekerasan dianggap wajar bahkan menjadi praktek-praktek budaya.
Sadar atau tidak sadar ketidak setaraan di atas sangat merugikan perempuan di mana kita semua tidak akan bisa merubah konstruksi budaya tersebut bila perempuan sendiri enjoy dan menikmati budaya-budaya yang sebenarnya tidak adil bagi mereka

ASWAJAH
Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah
Sejarah Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah
Sebenarnya sistem pemahaman Islam menurut Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah hanya merupakan kelangsungan desain yang dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur-rasyidin. Namun sistem ini kemudian menonjol setelah lahirnya madzhab Mu’tazilah pada abad ke II H.
Seorang Ulama’ besar bernama Al-Imam Al-Bashry dari golongan At-Tabi’in di Bashrah mempunyai sebuah majlis ta’lim, tempat mengembangkan dan memancarkan ilmu Islam. Beliau wafat tahun 110 H. Di antara murid beliau, bernama Washil bin Atha’. Ia adalah salah seorang murid yang pandai dan fasih dalam bahasa Arab.
Pada suatu ketika timbul masalah antara guru dan murid, tentang seorang mu’min yang melakukan dosa besar. Pertanyaan yang diajukannya, apakah dia masih tetap mu’min atau tidak? Jawaban Al-Imam Hasan Al-Bashry, “Dia tetap mu’min selama ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi dia fasik dengan perbuatan maksiatnya.” Keterangan ini berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits karena Al-Imam Hasan Al-Bashry mempergunakan dalil akal tetapi lebih mengutamakan dalil Qur’an dan Hadits.
Dalil yang dimaksud, sebagai berikut; pertama, dalam surat An-Nisa’: 48;
اِنَّ اللهَ لاَيَغْفِرُاَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَادُوْنَ ذلِكَ ِلمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِافْتَرَى اِثْمًاعَظِيْمًا النساء : 48
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang berbuat syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selian itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang mempersekutukan Tuhan ia telah membuat dosa yang sangat besar.”
Kedua, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
عَنْ اَبِى ذَرٍ رَضِىَاللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِانِى اتٍ مِنْ رَبىِ فَأَخْبَرَنِى اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِى لاَيُشْرِكُ بِاللهِ دَخَلَ اْلجَنَّةَ. قُلْتُ: وَاِنْ زَنىَ وَاِنْ شَرَقَ. قَالَ وَاِنْ زَنىَ وَاِنْ سَرَقَ رواه البخارى ومسل
“Dari shahabat Abu Dzarrin berkata; Rasulullah SAW bersabda: Datang kepadaku pesuruh Allah menyampaikan kepadamu. Barang siapa yang mati dari umatku sedang ia tidak mempersekutukan Allah maka ia akan masuk surga, lalu saya (Abu Dzarrin) berkata; walaupun ia pernah berzina dan mencuri ? berkata (Rasul) : meskipun ia telah berzina dan mencuri.” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim).
فَيَقُوْلُ وَعِزَّتِى وَجَللاَ لِى وَكِبْرِيَانِى وَعَظَمَتِى لأَُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَاِلهَ اِلاَّ اللهُ. رواه البخارى
“Allah berfirman: Demi kegagahanku dan kebesaranku dan demi ketinggian serta keagunganku, benar akan aku keluarkan dari neraka orang yang mengucapkan; Tiada Tuhan selain Allah.”
Tetapi, jawaban gurunya tersebut, ditanggapi berbeda oleh muridnya, Washil bin Atha’. Menurut Washil, orang mu’min yang melakukan dosa besar itu sudah bukan mu’min lagi. Sebab menurut pandangannya, “bagaimana mungkin, seorang mu’min melakukan dosa besar? Jika melakukan dosa besar, berarti iman yang ada padanya itu iman dusta.”
Kemudian, dalam perkembangan berikutnya, sang murid tersebut dikucilkan oleh gurunya. Hingga ke pojok masjid dan dipisah dari jama’ahnya. Karena peristiwa demikian itu Washil disebut mu’tazilah, yakni orang yang diasingkan. Adapun beberapa teman yang bergabung bersama Washil bin Atha’, antara lain bernama Amr bin Ubaid.
Selanjutnya, mereka memproklamirkan kelompoknya dengan sebutan Mu’tazilah. Kelompok ini, ternyata dalam cara berfikirnya, juga dipengaruhi oleh ilmu dan falsafat Yunani. Sehingga, terkadang mereka terlalu berani menafsirkan Al-Qur’an sejalan dengan akalnya. Kelompok semacam ini, dalam sejarahnya terpecah menjadi golongan-golongan yang tidak terhitung karena tiap-tiap mereka mempunyai pandangan sendiri-sendiri. Bahkan, diantara mereka ada yang terlalu ekstrim, berani menolak Al-Qur’an dan Assunnah, bila bertentangan dengan pertimabangan akalnya.
Semenjak itulah maka para ulama’ yang mengutamakan dalil al-Qur’an dan Hadits namun tetap menghargai akal pikiran mulai memasyarakatkan cara dan sistem mereka di dalam memahami agama. Kelompok ini kemudian disebut kelompok Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah. Sebenarnya pola pemikiran model terakhir ini hanya merupakan kelangsungan dari sistem pemahaman agama yang telah berlaku semenjak Rasulullah SAW dan para shahabatnya.
Ahlu Sunnah wa al-Jamaah Sebagai Manhaj al-Fikr atau Mazhab?
Berfikir jernih, luwes dan kreatif tanpa tedeng aling-aling adalah sebuah cita-cita luhur intelektual muda NU yang menyerap banyak literatur baru dalam hidupnya. Sebuah usaha yang mendapat kecaman hebat dari para kyai berkaitan dengan tradisi lama yang dibangun.
Konsep Ahlussunnah wal Jama’ah adalah satu dari banyak objek pemikiran yang ingin dilacak kebenarannya oleh intelektual muda tersebut. Benarkah pemahaman Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah kita saat ini? Adakah ia sebuah tradisi yang tak bisa diberantas (Aqidah) atau hanyalah sebuah pemikiran yang debatable?
Apapun ia, tentunya menjadi sebuah hal yang unik dan menarik untuk dibicarakan. Betapa tidak? Ketika para intelektual muda NU bergeliat mencari makna kebenaran Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah yang dikultuskan dan menjadi unthoughtable para kiai justru akhirnya merasa terancam eksistensinya. Ada apa dibalik semua ini? Said Aqil Siradj, seorang pemikir muda NU yang banyak menyoroti tentang hal ini dan akhirnya mendapatkan nasib yang sama dengan sesama intelektualis mendasarkan bahwa hapuslah asumsi awal yang menyatakan ini sebagai madzhab pokok.
Dalam beberapa runutan pemikiran berikutnya, ia banyak menjelaskan bahwa Ahlussunnah wal Jama’ah lahir dengan sebab bahwa ini adalah pondasi ideologi yang tak bisa ditawar-tawar. Pemahaman ini kemudian dikembalikan dengan watak asli Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah yang memberikan otoritas penuh kepada ulama untuk mempertahankan ilmu dan hak atas menafsirkan agama dari kesembronoan anak muda. Sebuah bangunan pengetahuan yang dibenturkan dengan prinsip berfikir yang tawassuth (Moderat), tawazun (keseimbangan), dan ta’adul (keadilan) yang menjadi pembuka wacana inteletualitas ditubuh NU.
Satu kesimpulan awal yang diambil dari pemaparan diatas adalah para ulama merasa jijik dengan pembaharuan yang berefek pada pengutak-atikan ideologi yang diajarkan sebagai pondasi awal di pesantren berbasis NU. Jika dilakukan hal demikian, hancurlah pondasi yang selama ini dibangun, selain pengkultusan yang juga akan hilang begitu saja, sebuah penghormatan tinggi kepada kiai.
Berkembangnya dugaan bahwa ini terjadi karena tradisi Islam yang ada juga masih menimbulkan pertanyaan, karena Islam bukan lahir di Indonesia tetapi tersebar sampai ke negara ini. Maka, kemudian yang terjadi adalah bahwa Islam mengelaborasikan diri terhadap tradisi bangsa ini dengan meng-Islam-kan beberapa diantaranya. Persinggungan inipun menjadi sebuah masalah, bukan hanya karena belum berhasilnya menghilangkan rasa ketradisian yang asli, tetapi juga pada sebuah pertanyaan apakah sebuah tradisi Islam yang ada adalah tradisi asli dari bangsa Arab? atau jangan-jangan sudah terakulturasi dengan budaya Gujarat?. Hal ini menjadi sebuah pemikiran serius tersendiri dalam mencapai sebuah kebenaran.
Lebih lanjut, konstruksi pemikiran yang ada sejatinya haruslah dihapuskan jika memang mau membahas konsep Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah dengan lebih komprehensip. Kalau tidak, yang ada adalah stempelisasi. Pemurtadan terhadap ideologi yang ada, karena mengutak-atik yang dianggap tak akan bersalah dan tak dapat disalahkan. Pemahaman yang sejati tentang makna Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah dan perdebatannya memang diakui haruslah dimulai dari sebuah asumsi bahwa ia adalah sebuah Manhaj al-Fikr (metode berpikir), bukan madzab yang berkarakteristik sebagaimana di atas.

Lagu-Lagu Pergerakan

2009-04-09T18:04:00.001+07:00

Syahadat Pembebasan

Barang siapa ingin menindas orang lain
Berarti ia ingin Menjadi Tuhan
Padahal tiada Tuhan selain Allah

Barang siapa ingin menjadi tiran
Berarti ia Ingin menjadi Tuhan
Padahal tiada Tuhan selain Allah

Barang siapa ingin merendahkan orang lain
Berarti ia ingin menjadi Tuhan
Padahal Tiada Tuhan Selain Allah

Penguasa yang ingin menindas rakyatnya
Berarti ia ingin menjadi Tuhan
Padahal tiada Tuhan selain Allah

Kita Menerima siapapun orangnya dan
Dari manapun asalnya
Asalkan bisa menjadi saudara bagi
Sesamanya

MARS PMII

Inilah kami wahai Indonesia
Bersatu barisan dan satu cita
Membela bangsa dan agama
Tangan terkepal dan maju kemuka

Habislah sudah masa yang suram
Selesai sudah derita yang lama
Bangsa yang jaya Islam yang benar
Bangun tersentak dari bumiku subur

Reff : 2x
Denganmu PMII pergerakanku
Ilmu dan batin kuberikan
Adil dan makmur ku perjuangakan
Untukmu satu tanah airku…
Untukmu satu keyakinanku…

Inilah kami wahai Indonesia
Satu angkatan dan satu jiwa
Putra bangsa bebas merdeka
Tangan terkepal dan maju kemuka….

TOTALITAS PERJUANGAN

Kepada para mahasiswa
Yang merindukan kejayaan
Kepada rakyat yang kebingungan
Dipersimpangan jalan…

Kepada pewaris peradapan
Yang telah menggoreskan
Sebuah catatan kebanggaan
Dilembar sejarah manusia…

Reff : 2x
Wahai kalian yang rindu kemenangan
Wahai kalian yang turun ke jalan
Demi mempersembahkan jiwa dan raga
Untuk negeri tercinta…

DARAH JUANG

Disini negeri kami
Tempat padi terhampar
Samudranya kaya raya
Tanah kami subur tuan…

Dinegeri permai ini
Berjuta rakyat bersimbah rugah
Anak buruh tak sekolah
Pemuda desa tak kerja…

Reff :
Mereka dirampas haknya
Tergusur dan lapar
Bunda relakan darah juang kami
Untuk membebaskan rakyat…

Mereka dirampas haknya
Tergusur dan lapar
Bunda relakan darah juag kami
Padamu kami berjanji….

BURUH TANI

Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota
Bersatu padu rebut demokrasi
Genggap gepita dalam satu suara
Demi tugas suci yang mulia…

Hari-hari esok adalah milik kita
Terciptanya masyarakat sejahtera
Terbentuknya tatanan masyarakat
Indonesia baru tanpa orba

Marilah kawan, mari kita kabarkan
Ditangan kita, terggengggam anak bangsa
Marilah kawan, marilah kita nyanyikan
Sebuah lagu,tentang pembebasan

Dibawah kuasa tirani
Kusususri garis ini
Berjuta kali tirun aksi
Bagiku satu langkah pasti… 2X

*kembali keawal

Dokumentsi

2009-04-06T12:26:00.000+07:00

Road to Movement

PK.PMII Unisda

2009-04-02T17:17:00.001+07:00

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

(Indonesian Moslem Student Movement)

KOMISARIAT UNISDA LAMONGAN

Periode 2009 – 2010

Sekretariat: Jl.Airlangga Komplek RS. Sakinah Sukodadi Lamongan, Cp : 085648264772, 085648338829

SUSUNAN PENGURUS KOMISARIAT

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

(Indonesian Moslem Student Movement)

U N I S D A L A M O N G A N

PERIODE 2009 – 2010

KETUA : NUHARTO

WAKIL KETUA I : WAHID ZAINUDDIN MA’RUF

WAKIL KETUA II : AGUS SURYA WEDY

WAKIL KETUA III : ATIK WAHYUNI

SEKRETARIS : ISHAQ FATHONI R

WAKIL SEKRETARIS I : HUDYA ULFA

WAKIL SEKRETARIS II : KHOLIS FAHMI

WAKIL SEKRETARIS III : EKA SULISTYAWATI

BENDAHARA : IIN ERNAWATI NINGSIH

DEPARTEMEN-DEPATEMEN

Ø DEPARTEMEN KELEMBAGAAN DAN KAJIAN INTELEKTUAL

§ FATHUR ROHIM

§ SUHAMDI

§ MUKSONUR ROHIM

§ LULUT MARDIANTI

Ø DEPARTEMEN KADERISASI DAN SUMBER DAYA ANGGOTA

§ M. TAUFIK

§ AFFAN ZAKARIYAH

§ AMIR

§ EDY SUSILO

Ø DEPARTEMEN PERS DAN JURNALISTIK

§ HERY KUSAERI

§ ABDUS SALAM

§ AGUS ARIF M

§ YANI AYU DWI P

Ø DEPARTEMEN ADVOKASI DAN HUKUM

§ LUKMAN ARIS HARYANTO

§ AINUR ROFIQ (OVY)

§ DESI EKA WULANDARI

§ PUJI HARIYANI

Ø DEPARTEMEN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DENGAN PIHAK KAMPUS

§ IDHAM KHOLIK

§ NI’AM NUR AINI

§ EKA SANDI

§ LUTFI

Ø DEPARTEMEN PENGEMBANGAN EKONOMI

§ ARIS SANJAYA (BOM-BOM)

§ ARI (CLENGIR)

§ ISWANTI

§ IDA EKONOMI

Ø DEPARTEMEN PENGEMBANGAN DAN KESETARAAN GENDER

§ ANIS FITRIYAH

§ EMI WIDYA WATI

§ SITI MUZAYANAH

§ SRI MUSTIKA

Historical

2009-04-02T16:35:00.000+07:00

Sejarah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia lahir dari organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama’ (NU). Pada tanggal 17 April 1960. ide lahirnya PMII lahir dari hasrat yang kuat dari kalangan mahasiswa NU untuk membentuk sebuah organisasi yang menjadi tempat berkumpul dan beraktifitas bagi mereka. Akan tetapi karena pada waktu itu sudah berdiri Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama (IPNU), sementara anggota dan pengurusnya banyak yang dari mahasiswa maka para mahasiswa NU banyak yang bergabung dengan IPNU. Sebenarnya keinginan untuk membentuk sebuah organisasi sudah ada sejak Muktamar II IPNU tahun 1959 di Pekalongan Jawa Tengah, akan tetapi belum mendapat respon yang serius, karena IPNU sendiri pada waktu itu masih memerlukan pembenahan, dalam proses IPNU yang masih dalam proses establish dikhawatirkan tidak ada yang mengurusi. Karena IPNU dianggap tidak mampu menampung aspirasi mahasiswa NU pada waktu itu. Pertama, kondisi objektif antara keinginan dan harapan mahasiswa serta dinamika yang terjadi berbeda dengan keinginan para pelajar. Kedua, dengan hanya membentuk departemen dalam IPNU mahasiswa NU tidak bisa masuk PPMI Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, karena PPMI hanya menampung ormas mahasiswa.

Puncak dari perhelatan dibentuk tidaknya organisasi mahasiswa NU adalah ketika IPNU menyelenggarakan konferensi besar pada tanggal 14-17 Maret 1960 diKaliurang Yogyakarta. Diawali oleh Isma’il Makky selaku ketua departemen Perguruan Tinggi (IPNU) dan M. Hartono, BA (mantan Wakil Pimpinan usaha Harian Pelita Jakarta), akhirnya forum konferensi membuat keputusan tentang perlunya didirikan organisasi mahasiswa NU. Lalu dibentuklah panitia sponsor pendiri yang beranggotakan 14 orang, yang dilanjutkan dengan musyawarah mahasiswa NU yang diselenggarakan di Surabaya, yang sebelumnya PBNU sudah merestui. Dan pada tanggal 17 April 1960 secara sah PMII dinyatakan berdiri dan H. Mahbub Djunaidi dinyatakan sebagai ketua terpilih.
1. Unsur pemikiran yang ditonjolkan pada organisasi yang akan berdiri pada waktu itu adalah:
2. Mewujudkan adanya kedinamisan sebagai organisasi mahasiswa, khususnya karena pada waktu itu situasi nasional sedang diliputi oleh semangat revolusi.
3. Menampakkan identitas ke-Islaman sekaligus sebagai konsepsi lanjutan dari NU yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah juga berdasarkan perjuangan para wali di pulau jawa yang telah sukses dengan dakwahnya. Mereka sangat toleran atas tradisi dan budaya setempat. Sehingga dengan demikian ajaran-ajarannya bersifat akomodatif.
4. Memanifestasikan nasionalisme sebagai semangat kebangsaan, karenanya nama Indonesia harus tercantum.

Independensi dan pencarian jati diri
Jatuhnya orde lama dan naiknya Soeharto sebagai rezim orde baru membawa kepada perubahan politik dan pemerintahan yang cukup signifikan setelah Soekarno sebelumnya membubarkan Masyumi, orde baru juga berobsesi untuk mengurangi partai politik yang berbau ideologi dengan mendirikan partai untuk menopang keuasaannya sendiri. Kebijakan pemerintahan orde baru diatas telah menempatkan pemerintahan sebagai wilayah kauasaan yang tidak bisa dijamah dan dikritisi oleh masyarakat.
Fenomena diatas menuntut PMII mampu melakukan pembacaan secara jeli tentang dirinya ditengah upaya pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pengkerdilan terhadap setiap komponen masyarakat-bangsa termasuk partai politik selain golkar. Dari hasil pembacaan itu bahwa apabila PMII tetap bernaung dibawah NU yang masih berada pada wilayah politik praktis, maka PMII akan mengalami kesulitan untuk berkembang sebagai ormas mahasiswa. Atas dasar pertimbangan inilah pada MUBES V tanggal 14 Juli 1972 di Munarjati Malang, PMII memutuskan untuk menjadi organisasi yang independen yang tertuang dalam deklarasi Munarjati. Dengan ini PMII sebagai tidak terikat pada sikap dan tindakan siapapun dan hanya komitmen dengan perjuangan organisasi serta cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan pancasila.
Pada periode 1980-an PMII yang mulai serius masuk dan melakukan pembinaan di perguruan tinggi menemukan kesadaran baru dalam menentukan pilihan dan corak gerakannya. Bersamaan dengan Khittah 1926 NU pada tahun 1984 dan diterimanya pancasila sebagai asas tunggal, PMII telah membuat pilihan-pilihan peran yang cukup strategis. Dikatakan strategis karena menentukan pilihan pada tiga hal yang penting, yaitu:
1. PMII memberikan prioritas pada upaya pengembangan intelektualitas.
2. PMII menghindari keterlibatannya dengan politik praktis, baik secara langsung atau tidak, dan bergerak pada wilayah pemberdayaan Civil Society.
3. Memilih mengembangkan paradigma kritisisme terhadap negara. Pilihan-pilihan tersebut membuat PMII selalu berjarak dengan struktur-struktur kekuasaan politik maupun pemerintahan.

HISTORIS SINGKAT

DAN KONDISI RIIL PMII KOMISARIAT UNISDA

Dengan melihat realita saat ini bahwa semua organisasi mengalami dinamika termasuk kehidupan organisasi baik intra kampus maupun ekstra kampus. Organisasi ekstra kampus seperti halnya PMII, GMNI, KAMMI, IMM dan lain sebagainya juga mangalami pasang surut, bahkan organisasi ekstra kampus ini sering mengalami stagnasi.

Secara historis bahwa PMII bukanlah organisasai ekstra kampus yang baru keberadaannya. PMII pada akhir era 60-an dan awal 70-an dan bahkan sampai saat ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. PMII sebagai organisasi ekstra kampus sangat diperhitungkan hingga saat ini, kondisi seperti ini tidak hanya harus dipertahankan namun PMII mendatang harus menjadi yang terdepan.

Bagi PMII tantangan dan realitas yang dihadapi tidaklah sederhana karena saat ini PMII harus mengembangkan strategi dan pola kaderisasi ke dalam dan luar kampus. Dengan adanya pemetaan kader yang kurang jelas dan adanya penguasaan terhadap intra kampus mengakibatkan paradigma kaderisasi abstrak (tak berbasis) dan tidak adanya pemilihan atau distibusi kader yang jelas antara kader yang ada di intra dan ekstra serta masih banyak lagi tantangan dan realita yang harus dihadapi.

PMII harus dapat menghadapi tantangan dan raelita dengan menjawab dan merumuskan konsep serta strategi pengembangan dan pola kaderisasi yang tepat serta dapat diaktualisasikan dalam kehidupan riil di kampus dan masyarakat, yang artinya, PMII dituntut untuk mampu membaca situasi dan aspirasi serta memahami kebutuhan mahasiswa, bukan semata-mata kebutuhan organisasi.